Baratib Desak Pemkot Tidore Tertibkan Pengecer BBM

Wali Kota Tidore Kepulauan saat menemui massa aksi

TIDORE - Aliansi Barisa Rakyat Tidore Bergerak alias Baratib kembali melaukan aksi unjuk rasa terkait dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertamax di tingkat pengecer yang ada di Kota Tidore Kepulauan.

Pasalnya, harga BBM jenis pertamax yang seharusnya dijual dengan harga 12.750 ribu, sebagaimana harga nasional yang dijual di SPBU, namun faktanya kebanyakan pengecer menjual dengan harga senilai Rp15 ribu - 16 ribu/liter. Sementara BBM Jenis Pertlite, dijual dengan harga Rp12 ribu, padahal di SPBU hanya senilai Rp7 ribu lebih.

Untuk itu, Baratib mendesak agar Pemerintah Kota Tidore Kepulauan segera menerbitkan regulasi yang dapat mengatur Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat pengecer.

Massa aksi yang tergabung dalam Baratib ini, terdiri dari tiga elemen Organisasi Mhasiswa yang ada di Kota Tidore Kepulauan, yakni PMII Tidore, LMND Tidore dan HMI Tidore.

Dalam aksi tersebut salah satu orator yang diketahui bernama Zulfikar, meminta agar Pemerintah dapat mengambil langkah untuk menertibkan Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat pengecer," Menjadikan BBM sebagai masalah bersama, sehingga pemerintah harus hadir untuk mengatasi masalah tersebut, bukan hanya diam dan tidak berbuat apa-apa, karena naiknya harga BBM sangat berpengaruh pada perekonomian masyarakat kecil," teriaknya, Senin (25/4/2022).

Kata dia, di Kota Tidore Kepulauan, memiliki 8 Kecamatan harus diperhatikan secara menyeluruh sehingga pemerataan harga pertamax di Pulau Tidore dan Daratan Oba harus sama," Tidak hanya itu, beberapa Kecamatan di Oba harus disalurkan BBM jenis pertalite dan tidak hanya di SPBU. Mengingat rentan kendali dari SPBU dan beberapa Kecamatan sampai ke setiap desa yang berjauhan sudah mahal," terangnya.

Dia menambahkan, melihat problem BBM yang kian menyengsarakan, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan harus berkaca kepada pemkot Ternate yang telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor:541/67/2022 Tentang Pengendalian Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Pertalite dan Pertamax Pada Tingkat Pengecer Kios atau Depot dengan mengacu kepada sejumlah UU dan Peraturan Pemerintah. Sebagai representasi pemerintahan pusat, dan pengambil kebijakan di daerah.

Selain itu, mereka juga menilai bahwa dalam pengawasan BBM, Pemerintah sangat lemah menjalankan fungsi kontrol terhadap penjualan BBM di SPBU, karena masih terlihat mobil dinas pemkot yang mengisi BBM jenis Pertalaite yang merupakan BBM Subsidi.

Dalam aksi tersebut, Baratib kemudian menuntut kepada Pemkot Tidore agar segera mencabut surat edaran No : 541/409/01/2022 tentang pembatasan pelayanan BBM jenis pertalite yg diterbitkan pada 14 April 2022, karena dianggap sangat lemah. segera menetapkan standarisasi harga enceran tertinggi (HET) BBM Non Subsidi (PERTAMAX) pada tingkat pengencer.

" Segera tertibkan kendaraan dinas (plat merah) dan kendaraan lain dalam proses pengisian BBM berdasarkan klasifikasi yg telah ditetapkan melalui surat edaran (SE), sekaligus menetapkan fungsi kontrol (satgas) ditiap kelurahan/desa dan kecamatan. segera membuat pemerataan BBM Subsidi (PERTALITE) disetiap kecamatan. Segera menetapkan sanksi tegas kepada tiap-tiap pelanggar regulasi. Dan membuat dan menetapkan regulasi berdasarkan point-point sebelumnya dalam kurum waktu 3X24 jam (3 hari) dimulai sejak tanggal 25 April 2022," tegasnya.

Menyikapi hal tersebut, dihadapam masa aksi, Walikota Tidore Kepulauan, Capt. Ali Ibrahim mengatakan pihaknya merespon baik point tuntutan masa aksi, untuk itu ia akan memerintahkan kepada pemerintah jajaran bawah (kecamatan dan lurah), untuk mengawasi penjualan BBM di pengencer.

Wali Kota juga meminta agar masyarakat maupun masa aksi aabila ada kendaraan pribadi roda dua maupun roda empat yang melakukan pengisian BBM bersubsidi di SPBU segera laporakan, dan pihaknya akan melakukan penindakan kepada oknum tersebut.

" Dinas Perindagkop dan UKM segera melakukan kajian terkait dengan harga eceran tertingi (HET) BBM jenis pertamax yang dijual di pengencer," kata Ali.

Sementara menurut, Kepala Dinas Perindustrian, Perdaangna dan UMKM Kota Tidore, Saiful Bahri Latif, menjelaskan bawa BBM jenis pertamax maupun pertalaite yang di jual pengencer di kota Tikep, rata-rata semua di ambil dari Kota Ternate, makanya harga jualnya mengalami kenaikan disebabkan karena ongkos perjalanan.

Meski begitu, pihaknya akan melakukan kajian terkait dengan penetapan harga enceran tertinggi (HET) BBM jenis pertamax yang dijual pengecer, akan tetapi melalui beberapa kajian, serta mengeluarkan sanski apabila melanggar HET yg telah di terapkan pemerintah," Untuk stok BBM di Kota Tidore Kepulan masih tercukupi sampai di hari raya idul fitri," tuturnya.

Penulis: Daffa
Editor: Dano

Baca Juga