SPN Malut Minta Wali Kota Tidore Evaluasi Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Foto: Arman Radjak Ketua Penanggungjawab SPN Maluku Utara

TERNATE- Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional Maluku Utara (DPD SPN Malut) meminta Wali Kota Tidore Kepulauan untuk mengevaluasi kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tidore Kepulauan.

Ketua Penanggungjawab SPN Maluku Utara Arman Radjak mengatakan bahwa mediator pada Dinas Tenaga Kerja Tidore dan Transmigrasi Kepulauan melanggar Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial Serta Tata Kerja Mediasi.

Arman mengatakan, pada tanggal 2 Februari 2022 lalu, PSP SPN PT. MKP Tidore Kepulauan telah memasukan hasil risalah Perundingan Bipartit ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tidore Kepulauan untuk menindak lanjuti ke Perundingan Tripartit," Tetapi sampai sekarang tidak ada penyelesaian dan waktu penyelesaian sudah lebih dari 30 hari," tuturnya, Selasa (12/4/2022).

Lanjut Arman, berdasarkan UU No. 2/2004 Pasal 15 dan Permenaker No. 17/2014 Pasal 15 Ayat (1) yang berbunyi "Mediator menyelesaikan tugasnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan". Ini artinya Mediator lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai mediator.

Arman menambahkan, jika merujuk pada UU No. 2/2004 Pasal 15 dan Permenaker No. 17/2014 Pasal 15 Ayat (1) di atas, maka Mediator dapat diberikan sanksi administratif berupa hukuman disiplin yang tertuang dalam Permenaker No.17/2014 Pasal 22 yang berbunyi "Mediator yang tidak dapat menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil."

" Jangan sampai ada indikasi yang dimainkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tidore Kepulauan dengan Perusahan PT. MKP PLTU Tidore Kepulauan, maka dari itu SPN Malut meminta kepada Wali Kota Tidore Kepulauan untuk segera mengevaluasi kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tidore Kepulaun sesuai aturan yang berlaku agar Persilisihan Hak antara Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional PT. Mitra Karya Prima Tidore Kepulauan (PSP SPN PT. MKP Tidore Kepulauan dan PT. Mitra Karya Prima Tidore Kepulauan yang berada dalam ruang lingkup Pembangkit Listrik Tenaga Uap Tidore Kepulauan (PLTU Tidore Kepulauan) dapat diselesaikan," terangnya.

Penulis: Anto
Editor: Dano

Baca Juga