Siap-siap, Lurah di Tidore Akan Diikutikan Diklat Kepemimpinan

Foto: Kepala BKPSDM Pemkot Tidore Kepulauan Rusdy Thamrin

TIDORE - Upaya meningkatkan kualitas pemerintahan di Kota Tidore Kepulauan, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kota Tidore Kepulauan berencana akan memberangkatkan para Lurah di Kota Tidore Kepulauan untuk mengikuti Diklat Kepemimpinan (Pim).

Pasalnya, Lurah yang merupakan pejabat eselon IV hingga saat ini semuanya belum ada yang mengikuti Diklat Pim, sementara hal ini merupakan kewajiban bagi mereka selaku pejabat eselon IV.

"Jumlah Kelurahan di Tidore ini sebanyak 42, semuanya belum ada yang ikut Diklat Pim, padahal itu adalah syarat wajib bagi mereka selaku pimpinan di Kelurahan. Ibaratnya jika kita membawa kendaraan maka harus ada SIM, begitu juga dengan para Lurah, mereka harus mengikuti Diklat Pim untuk mendapatkan SIM," ujar Kepala BKPSDM, Rusdy Thamrin saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (21/03/2022).

Untuk itu, ia berencana pada tahun 2023 mendatang, para lurah ini semuanya sudah harus mengikuti Diklat Pim, shingga dengan begitu, kualitas pemerintahan di tingkat terbawah dapat melakukan inovasi untuk melayani masyarakat dengan baik.

"Diklat Pim ini nantinya akan berlangsung selama tiga bulan, satu bulan itu mereka akan menerima teori, dua bulannya itu mereka akan turun untuk melakukan praktek. Jadi Diklat pim ini para lurah akan dibekali terkait dengan kepemimpinan," jelasnya.

Bahkan untuk kedepannya, untuk Diklat Pim ini nantinya akan dilakukan secara brrtahap bagi pejabat di lingkup Pemerintahan Daerah Kota Tidore Kepulauan, sehingga semua ASN yang telah diberikan jabatan, mulai dari Lurah, Camat, Kepala Seksi, Kepala Bidang, Kepala Bagian dan Kepala Dinas juga diberi kesempatan untuk mengikuti Diklat Pim.

Sebab Diklat Pim ini juga, merupakan salah satu Indikator Utama dalam penilaian kinerja pemerintahan yang akan dimuat dalam Laporan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

"Kedepan kita akan fokus pada keluraham, soal pejabat eselon II dan III saat ini kita masih melakukan inventarisir, jika semuanya sudah didata maka kita akan lakukan keberangkatan secara bertahap," tambahnya.

Maka dari itu, Rusdy berharap, untuk ditahun 2023, persoalan Diklat Pim ini juga menjadi perhatian serius bagi Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TPAD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari sisi anggaran.

"Kita akan mengusulkan hal ini ke pimpinan (Walikota dan Wakil) beserta DPRD untuk disetujui, karena Lurah ini merupakan unjung tombak pemerintahan daerah di tingkat terbawah, maka dari itu kualitas SDM mereka harus diperkuat," tandasnya.

Penulis:

Baca Juga