Kwatak Nilai Ansar Gunawan Jalankan Tugas Ilegal 

Foto: Ketua Kwatak Mardianto Musa

TIDORE - Ketua Kwatak Kota Tidore Mardianto Musa menilai Direktur Perumda Air Minum Ake Mayora yang dijabat Ansar Gunawan saat ini merupakan sebuah jabatan illegal dan berpotensi berdampak hukum dalam menjalankan kebijakan.

Mardianto Musa menegaskan bahwa rujukan jabatan yang diangkat Wali Kota kepada Direktur PDAM Kota Tidore Kepulauan merujuk pada Perda Kota Tidore Kepulauan nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Perda nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pendirian PDAM.

"Dan pada tahun 2021 ini ada empat Ranperda yang diselesaikan DPRD melalui usulan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan salah satunya yakni perubahan nomenklatur PDAM menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Ake MAyora yang kini telah menjadi Perda yang sah dimata hukum Negara,’’ kata Mardianto Musa, Jum'at (4/2/2022).

Dengan demikian maka , tegas lelaki sapaan akrab Mas Antoth ini sudah seharunya Pemerintah Kota Tidore Kepulauan melalui Wali Kota untuk segera membatalkan surat keputusan (SK) Nomor 150.1 tahun 2020 tentang pengangkatan Direktur PDAM Tidore per tanggal 23 Desember tahun 2020 lalu dan melakukan pelantikan kembali secara prosedural.

" Bilamana hal ini tidak dilakukan dalam waktu dekat maka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku artinya bahwa pelantikan itu batal demi hukum, sehingga patut disayangkan dalam proses pelaksanaan penerapan asas-asas good governance tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya dan berpotensi pidana jika kebijakan mengarah pada sisi kebijakan anggaran ,’’ cetus Mas Antoth.

Secara terpisah, Direktur Perumdam Ake Mayora Kota Tidore Ansar Gunawan ketika dikonfirmasi enggan berkomentar banyak dan menyatahkan bahwa Perubahan status hukum PDAM menjadi Perumdam Air Minum adalah Amanat Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, aturan teknis di atur secara holistik melalui PP 54 Tahun 2017.

Lantas demikian Ansar yang sekembali mengikuti Rapat Nasional mengakui secara nasional menjadi keharusan Pemda untuk segera melakukan penyesuaian sebagai perintah regulasi perintah.

Dan sebagai Ketua PD Perpamsi Maluku Utara dirinya diamanatkan tugas Organisatoris-konstitusional guna mendorong/memediasi semua PDAM se-Maluku Utara untuk segera merubah status PDAM menjadi Perumda atau PT.PERSIRODA.

" Soal legalitas saya saat ini akan dibicarakan lebih lanjut untuk ditindaklanjuti dan apa yang disampaikan Kwatak Tidore sebuah apresiasi dan bentuk Ihtiar,” pungkas Ansar.

Penulis: Daffa
Editor: Dano

Baca Juga