Temukan Masalah Penyaluran Bantuan, Dinas Sosial Tidore Sesalkan Kinerja Bank BRI

Kepala Dinas Sosial Kota Tidore Kepulauan

TIDORE - Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tidore Kepulauan, kembali mendapat keluhan terkait dengan penyaluran bantuan terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk kategori Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Pasalnya, di tahun 2021 kemarin, ada sejumlah warga yang namanya tercantum dalam data penerima BPNT, namun saldo di rekening mereka malah 0 Rupiah, dan itu ada yang berlaku selama satu tahun, Sehingga mereka tidak bisa mengambil bantuan berupa sembako di toko-toko yang telah di tunjuk oleh pihak Bank.

"Data penerima BPNT inikan dikirim langsung dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementrian Sosial melalui Bank, dan ketika Bank memanggil mereka untuk mengambil kartu, itu ada beberapa nama yang rekeningnya tidak ada uang sama sekali alias 0 rupiah," ungkap Kepala Dinsos Kota Tikep, Umar Zen, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (26/1/2022).

Akibat permasalahan tersebut, Umar menyesalkan pelayanan yang dilakukan pihak Bank, dalam hal ini BRI Kota Tidore Kepulauan. Karena menurutnya, seharusnya mereka yang namanya sudah dipanggil oleh pihak Bank, tentu sudah pasti mendapatkan bantuan, bukan malah tidak dapat.

"BPNT inikan diberikan perbulan senilai Rp. 200 Ribu, jadi kemarin itu ada beberapa warga penerima BPNT yang mengeluhkan ke kami kalau rekening mereka itu tidak ada uang sama sekali, dan itu ada yang sampai satu tahun, ada juga yang tidak dapat sampai sekitar 6, 7, dan 8 bulan," tuturnya.

Untuk menyikapi hal ini, Umar lantas berkoordinasi dengan Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Tidore Utara, yang diketahui bernama Samsudin. Dari koordinasi itu, Samsudin lantas meneruskan ke Koordinator Program Bantuan Sosial Pangan dan Sembako Kota Tidore Kepulauan, Sriyanti Masidingo untuk dicarikan solusi. Dan menurut Umar, atas arahan Sriyanti, meminta Dinsos untuk menyurat ke Pusdatin Kemensos dilengkapi dengan identitas dan kartu warga penerima BPNT.

"Kami sudah menyurat ke Kemensos namun sampai sekarang belum ada balasan dari mereka," ujarnya.

Berapa jumlah warga penerima BPNT yang saldonya 0 Rupiah.? Ditanya demikian, Umar mengatakan bahwa untuk jumlah tersebut, sebaiknya diconfirmasi ke Koordinator Program Bantuan Sosial Pangan dan Sembako Kota Tidore Kepulauan, karena mereka yang bertanggungjawab akan hal ini.

"Masalahnya ini karena pendamping BPNT (TKSK) banyak yang tidak berada di lokasi, padahal kalau mereka intens di lokasi, maka keluhan ini sudah langsung disampaikan ke mereka, karena mereka yang melakukan pendataan soal ini kemudian di kirim ke kemensos," pungkasnya.

Terpisah, ketika dikonfirmasi, Koordinator Program Bantuan Sosial Pangan dan Sembako Kota Tidore Kepulauan, Sriyanti Masidingo, membenarkan atas keluhan tersebut, ia mengaku persoalan ini terjadi sejak tahun 2021 kemarin, bahkan untuk jumlah Warga Penerima BPNT yang saldonya 0 Rupiah itu sekitar 40 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di 8 Kecamatan yang berada di Kota Tidore Kepulauan.

"Kalau berdasarkan data yang kami punya, itu sekitar 40 orang yang tidak dapat sejak bulan januari, namun sebagiannya sudah kembali mendapat bantuan setelah memasuki bulan ke empat (April), olehnya itu saat ini sudah sekitar 20 KPM yang sudah teratasi, dan 20 KPM lainnya belum dapat sama sekali," ungkapnya.

Sri menjelaskan, atas dasar persoalan tersebut, pihaknya kemudian mengambil langkah untuk berkoordinasi dengan pihak Bank maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Tidore Kepulauan untuk memastikan masalah tersebut.

Dan menurutnya, substansi persoalan itu terletak pada selisih data antara Kemensos dan Pihak Bank, bahkan ada perbedaan nama yang termuat dalam kartu bantuan dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik KPM. Sehingga pihaknya kemudian menyurat ke Kemensos untuk meminta petunjuk, namun sampai saat ini belum juga ada hasil.

"Semenjak bulan Januari, Februari dan Maret, itu kami sudah tidak dikirim data berdasarkan By Name By Adress (BNBA), dari Kemensos. Sehingga kemungkinan KPM yang tidak dapat bantuan itu, karena nama mereka mungkin masuk dalam BNBA Kemensos tapi tidak masuk di BNBA Bank,"

Ia melanjutkan meskipun Bank dalam menyalurkan bantuan ke KPM BPNT menggunakan data dari Kemensos, namun persoalan Data ini juga, terdapat selisih angka antara Kemensos dan Bank, misalnnya di Kemensos itu sebanyak 3 Ribu KPM, namun di Bank hanya 2 Ribu KPM," jelasnya.

Sri menambahkan, untuk di tahun 2021, jumlah KPM di Kota Tidore Kelulauan sebanyak 4.858 KPM untuk warga penerima BPNT. Sementara di tahun 2022 ini, pihaknya belum mengantongi data terbaru penerima BPNT.

"BPNT ini diberikan satu bulan sekali, nilainya itu 200 Ribu Rupiah, tetapi mereka nanti langsung mengambil barang (Sembako) di Toko-Toko yang sudah ditunjuk oleh pihak Bank," tambahnya.

Penulis: Daffa
Editor: Dano

Baca Juga