Bappelitbang Rumuskan Program Lintas Sektor

Kantor Walikota Tidore Kepulauan || Anto

TIDORE - Upaya Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Menuju Tidore Jang Foloi sebagaimana Visi Misi Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan, dibawah Kepemimpinan, Wali Kota, Capt. Ali Ibrahim dan Wakil Wali Kota, Muhammad Sinen.

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbang) Kota Tidore Kepulauan, mulai merumuskan program sinergitas lintas sektor untuk menurunkan angka kemiskinan.

Program tersebut nantinya dijalankan oleh 4 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), diantaranya Dinas Sosial, Dinas Perindagkop, Dinas Pertanian dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Tidore Kepulauan, yang dianggap sebagai OPD penyalur bantuan kepada masyarakat.

"Kedepan kita akan minta Dinas Sosial untuk melakukan verifikasi faktul sampai ke tingkat Kelurahan dan Desa, untuk memastikan Jumlah kemiskinan, karena selama ini, persoalan data masih menjadi masalah," ungkap Kepala Bappelitbang Kota Tikep, Abd. Rasyid Fabanyo, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu, (26/1/2022).

Untuk itu, langkah pertama yang dilakukan Bappelitbang adalah melakukan Verifikasi Data berdasarkan wilayah. Pasalnya, jika disandingkan dengan Data Kemiskinan milik Badan Pusat Statistik (BPS) yang jumlahnya kurang lebih 6 Ribu sekian, maka tentu tidak bersesuaian dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Dinas Sosial yang bersumber dari Kementrian Sosial, yakni sebanyak 37.198 Jiwa, untuk kategori warga kurang mampu.

Sehingga perlu dilakukan kesesuaian data. jika semua data sudah dilengkapi, selanjutnya 4 OPD yang telah ditetapkan untuk mengurangi angka kemiskinan itu, mulai bergerak menyalurkan bantuan yang benar-benar sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

"Saat ini kita sudah memulai dengan melakukan Forum Konsultasi Publik, setelah itu akan dilakukan Musrembang tingkat Kelurahan/Desa, kemudian Musrembang Tingkat Kota, selanjutnya dihimpun dalam RKPD, dan dimasukan ke dalam Renja untuk diberikan Pagu Indikatif, kepada OPD terkait, guna menuntaskan angka kemiskinan di Tidore," tandasnya.

Untuk memberikan Pagu Indikatif ke 4 OPD itu, nantinya akan dilihat berdasarkan program yang mereka usulkan. Jika program tersebut diluar dari upaya mengurangi Kemiskinan dan Visi Misi Waikota dan Wakil, maka akan diminta untuk dilakukan perbaikan.

"Misalnya Dinas Pertanian, sebelum mereka menyalurkan bantuan, kita akan mengecek sasarannya ke siapa melalui program yang mereka buat, begitu juga Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindagkop dan Dinas Sosial. Dan apabila hasilnya belum bisa dicapai sebagaimana yang diinginkan Walikota dan Wakil, maka kami akan mempertanyakan, dan kembali melakukan evaluasi," tegasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial Kota Tidore Kepulauan, Umar Zen mengatakan, Data yang dirilis BPS untuk angka kemiskinan di Kota Tidore Kepulauan, sebanyak 6.640 itu, menggunakan Skala makro yang didalamnya terdapat 14 Kriteria. Sementara DTKS milik Dinsos yang bersumber dari Kementrian Sosial sebanyak 37.198, untuk kategori orang tidak mampu itu, meliputi 26 jenis, yang termuat dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengeolaan DTKS.

"Jumlah orang tidak mampu yang termuat di dalam DTKS ini meliputi banyak jenis, diantaranya Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Dissabilitas, Anak Balita Terlantar, Lansia 60 Tahun, PPKS, Perempuan Dengan Rawan Sosial Ekonomi dan lain-lain," tuturnya.

Olehnya itu, ia akan kembali mengecek data Kemiskinan versi BPS. pasalnya, persoalan data sebelumnya memang telah menjadi persoalan.

Untuk itu, setelah dilantik sebagai Kadis Sosial berapa bulan lalu oleh Wali Kota Tidore Kupulauan, Umar akan melakukan perbaikan data dalam kurun waktu satu bulan sekali.

"Persoala data ini nantinya akan mengarah kepada penerima bantuan sosial, maka dari itu kami sudah bekerjasama dengan Pemerintah Kelurahan dan Desa untuk melakukan verifikasi DTKS,"

Menariknya, saat ini, Umar mngaku bahwa pihaknya telah membangun kerjasama dengan pihak Kelurahan/Desa di empat kecamatan yang berada di Pulau Tidore untuk melakukan Verifikasi faktual berdasarkan nama-nama yang teemuat dalam DTKS. Selanjutnya akan dilakukan juga kerjasama dengan Kelurahan dan Desa yang berada di daratan Oba.

"Jadi model pendataannya itu akan dilakukan berdasarkan nama dan alamat, sehingga kedapatan warga yang sudah meninggal atau pindah maka harus dibuka dan diganti dengan orang lain," ujarnya.

Penulis: Daffa
Editor: Dano

Baca Juga