Wali Kota Tidore Bahas RTRW dengan Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN

Wali Kota Tidore Kepulauan Capt. Ali Ibrahim, mengikuti Rapat Koordinasi Lintas Sektor dalam rangka Pembahasan Ranperda tentang RTRW

TIDORE - Wali Kota Tidore Kepulauan Capt. Ali Ibrahim, mengikuti rapat koordinasi lintas sektor dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2021-2041 bersama Plt. Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN RI Abdul Kamarzuki di The Ritz-Carlton Hotel Pacific Place, di Jakarta, Sabtu (5/12/2021).

Selain Kota Tidore Kepulauan, rapat kordinasi lintas sektor juga diikuti Pemerintah Kota Singkawang, Kabupaten Sukadana dan Kabupaten Halmahera Tengah.

Plt. Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Abdul Kamarzuki juga menginstruksikan agar para kepala daerah dapat segera membentuk forum penataan ruang. “ Forum penataan ruang bisa dibentuk dari Tim TKPRD yang lama lalu ditambahkan asosiasi akademisi dan asosiasi profesi," tukasnya.

Dalam pembahasan isu strategis, Kamarzuki menyoroti terkait peningkatan lahan baku sawah yang meningkat dua kali lipat pada total luas KP2B yang akan diajukan sebagai LP2B dalam Ranperda RTRW Kota Tidore Kepulauan dari 447,91 hektar menjadi sebesar 864,94 hektar.

“ Harus benar-benar diperhatikan karena untuk pembangunan di kota biasanya lebih ke jasa dan fungsi ekonomi yang dikedepankan. Namun jika dari Pemerintah Daerah dan Wali Kota-nya sudah menyepakati, silahkan saja” ungkapnya

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Tidore Kepulauan, Capt. Ali Ibrahim mengatakan, usaha pertanian dan perkebunan masih merupakan mata pencaharian terbesar penduduk Kota Tidore Kepulauan.

“ Kota Tidore Kepulauan memiliki karakteristik yang unik karena terdiri dari Kota dan Desa serta memiliki sistem transmigrasi. Sektor pertanian menjadi salah satu faktor penting bagi peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Jadi perluasan lahan pertanian dan perkebunan yang diajukan dalam Ranperda RTRW memang dibutuhkan,” tegasnya.

Wali Kota dua periode ini juga menggarisbawahi terkait pembangunan Bandara Sultan Nuku di Loleo, akan diatur pemanfaatan ruangnya pada Ranperda RTRW Kota Tidore Kepulauan.

Bandar udara ini diproyeksi akan melayani penerbangan untuk Kota Sofifi, yang merupakan Ibu Kota Provinsi Maluku Utara.

Penulis: Daffa
Editor: Dano

Baca Juga