Wali Kota Berikan Jawaban ke DPRD Tidore Soal Empat Ranperda

Penyerahan dokumen rancangan ranperda

TIDORE - Penyampaian empat buah Rancangan Peraturan Daerah  (Ranperda) yang telah diinisasi dan diajukan oleh pemerintah daerah merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam menyiapkan dan menyempurnakan berbagai regulasi daerah yang berkaitan dengan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemenuhan pelayanan pada masyarakat.

Demikian pidato Wali Kota Tidore Kepulauan Capt. Ali Ibrahim pada rapat paripurna ke-7 masa persidangan I tentang jawaban Wali Kota atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap empat (4) buah Ranperda Kota Tidore Kepulauan Tahun 2021, di Gedung DPRD Kota Tidore Kepulauan, Selasa (2/11/2021).

Menanggapi, pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi NasDem tentang Ranperda perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, Wali Kota Tidore Kepulauan Capt. Ali Ibrahim mengatakan pemerintah daerah optimis dengan pengajuan Ranperda tersebut.

" Ini akan mampu mempertahankan kedaulatan pangan daerah dan nasional karena lahan-lahan produktif yang tersedia akan dilindungi dari proses alih fungsi baik ke non pertanian maupun ke komoditas selain komoditas pangan," tuturnya.

Sementara itu, terkait dengan Ranperda Perusahaan Umum Daeah Air Minum Luku Cileng, Wali kota dua periode ini juga mengucapkan terima kasih kepada lima fraksi yang telah mengapresiasi Ranperda untuk selanjutnya dibahas dalam pembahasan antara pemerintah daerah dan pansus DPRD.

Sementara, terkait dengan Ranperda atas peraturan daerah Kota Tidore nomor 8 tahun 2013 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah dan peraturan daerah bomor 7 tahun 2013 tentang retribusi tempat rekreasi, juga ditanggapi Wali Kota Ali Ibrahim.

" Retribusi jasa usaha khususnya jenis retribusi pemakaian kekayaan daearah dan retribusi tempat rekreasi sebelumnya telah diatur dan diformulasikan namun seiring dengan perkembangan pembangunan dan pemberlakuan Perda sebelum terdapat objek baru yang belum terakomodir dalam peraturan Daerah dimaksud," tuturnya.

Ali Ibrahim menambahkan bahwa tarif retribusi dimaksud dinilai tidak sesuai lagi dengan kondisi perekonomian saat ini, sehingga pemerintah daerah perlu mengambil langkah strategis dengan melakukan peninjauan tarif retribusi dan mengakomodir objek/fasilitas baru dalam cakupan kedua jenis retribusi dimaksud.

" Berbagai pandangan dan saran yang telah disampaikan oleh DPRD melalui pandangan umum  fraksi atas empat buah Ranperda, bagi pemerintah daerah merupakan masukan konstruktif untuk perbaikan dan penyempurnaan materi muatan pada forum pembahasan selanjutnya," tuturnya.

Penulis: Daffa
Editor: Dano

Baca Juga