Pimpin Rapat, Sekda Tidore Harap Ranperda LP2B Diseriusi

Foto: Sekertaris daerah Ismail Dukomalamo saat menyampaikan sambutannya

TIDORE - Sekertaris Daerah kota Tidore Kepulauan Ismail Dukomalamo memimpin rapat Rancangan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sekaligus presentasi hasil telaah dan harmonisasi rancangan perda bersama tim perancang dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara, bertempat di Ruang Rapat Walikota, Sabtu (25/9/2021).

Dalam rapat tersebut Ismail Dukomalamo menyampaikan terkait dengan pertanian ini ada lintas sektornya, sehingga pembahasan lahan pertanian ini ada rancangan tata ruang, ada kaitanya dengan permukiman, oleh karena itu maka sinergi antara sektor-sektor yang dibahas bisa mengatasi dan semoga kelahiran dari pada peraturan daerah ini tidak menjadi suatu masalah kedepannya.

" Yang sangat saya harapkan bahwa, kaji betul-betul peraturan daerah ini karena terkait dengan tata ruang, memang ada lahan-lahan tertentu yang tidak bisa di bangun karena berkaitan dengan peraturan daerah tata ruang yang lama, mudah-mudahan dengan revisi tata ruang yang baru ini kita bisa menyesuaikan dengan peraturan daerah ini," ujar Ismail Dukomalamo.

Ismail juga menambahkan agar peraturan daerah ini bisa di tetapkan di tahun 2021 sehingga program-program di tahun 2022 sesuai dengan apa yang di harapkan bersama-sama untuk kesejahteraan masyarakat Kota Tidore Kepulauan," Saya juga sampaikan bahwa kita harus punya semangat untuk perumusan peraturan daerah ini," ungkap Ismail Dukomalamo.

Sementara itu Kepala Dinas Pertanian Imran Jasin menyampaikan bahwa lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan di kembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan.

" Kami dengan tim dinas pertanian untuk LP2B ini sudah siap draf dan kajian akademisnya semua, rancangan peraturan daerah ini kami anggap sangat penting karna salah satu prasyarat dari kementerian pertanian dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta Dirjen Anggaran bahwa untuk anggaran-anggaran kementerian kedepan harus ada LP2B," jelas Imran.

Dalam rapat tersebut Dinas Pertanian mengatakan tujuan pengajuan ranperda LP2B ini adalah melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani dan meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat.

Adapun sasaran dari dibuatnya peraturan daerah ini adalah untuk melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan Kota Tidore Kepulauan seluas 376,35 Hektar untuk LahanTegalan dan 773,25 Hektar untuk lahan sawah, luas tersebut merupakan kompilasi dari laporan hasil invenatrisasi lahan LP2B Kantor Pertanahan Nasional Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020 dengan Hasil Pemetaan Kawasan KP2B oleh Tim Penyusun Revisi RTRW Kota Tidore Kepulauan.

Turut hadir dalam rapat tersebut Staf Ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Inspektorat Kota Tidore Kepulauan, Bapelitbang, Bapenda, Dinas Pertanian Kota Tidore Kepulauan, Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan, BPKAD, Bagian Hukum, Bagian Organisasi, Kantor Pertanahan Kota Tidore Kepulauan dan Dinas Ketahanan Pangan Kota Tidore Kepulauan.

Penulis: Daffa
Editor: Dano

Baca Juga