PSP SPN PT. MKP PLTU Tidore Resmi Tercatat

Foto: Ketua PSP SPN PT. MKP PLTU Kota Tidore Kepulauan Suparjo Hasan

TIDORE - Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional PT. Mitra Karya Prima Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PSP SPN PT. MKP PLTU) Kota Tidore Kepulauan resmi tercacat oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tidore Kepulauan sebagai Serikat Pekerja di PT. MKP PLTU Kota Tidore Kepulauan dengan bukti pencatatan No. SP.SB-06/NAKER/19/2021.

Ketua PSP SPN PT. MKP PLTU Kota Tidore Kepulauan Suparjo Hasan mengatakan bahwa pencatatan sudah sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Seikat Pekerja/serikat buruh Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi ' Serikat Buruh/Serikat Pekerja, federasi dan konfederasi yang telah dibentuk harus memberitahukan keberadaannya kepada instansi pemerintah setempat yang menangani urusan perburuhan" dan "Pasal 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No : Kep-16/MEN/2001, Tanggal 15 Februari 2001 Tentang Tata Cara Pencatatan Organisasi Serikat Pekerja'.

" Setelah pencatatan diberikan, kami langsung memberikan pemberitahuan kepada pihak perusahan, DPRD Kota Tidore Kepulauan, Ombudsman Maluku Utara, dan Wali Kota Kota Tidore Kepulauan bila mana dituangkan dalam UU No. 21 Tahun 2001 tentang SB/SP Pasal 23 yang berbunyi ' Pengurus serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan harus memberitahukan secara tertulis keberadaannya kepada mitra kerjanya sesuai tingkatan'. Sekaligus pengurus PSP SPN PT. MKP PLTU Kota Tidore Kepulauan siratulrahmi antara mitra kerja," ungkapnya, Kamis (23/9/2021).

Lanjut Suparjo, tujuan kehadiran serikat pekerja idealnya adalah untuk melindungi hak-hak pekerja/buruh. Ini disebabkan oleh kedudukan antara pekerja dengan pemberi kerja seringkali tidak seimbang, meskipun keduanya saling membutuhkan satu sama lain.

Namun, apabila tidak dijembatani oleh suatu organisasi yang mampu menyeimbangkan kedudukan pengusaha dan pekerja," Maka potensi konflik dapat dengan mudah terjadi. Disinilah peran serikat pekerja sebagai kekuatan penyeimbang menjadi penting," singkatnya

Menurutnya, hal itu tidak terlepas dari itu UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenakerjaan mengamanatkan pada Pasal 102 yang berbunyi ' dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja dan serikat pekerja mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya'.

Penulis: Daffa
Editor: Dano

Baca Juga