Wali Kota Tidore Paparkan Konsep 7s McKinsey pada Webinar Kampus Merdeka

Foto: Tangkapan layar Wali Tidore Capt.Ali Ibrahim saat menjadi narasumber pada webinar

TIDORE - Wali Kota Tidore Kepulauan Capt. Ali Ibrahim satu-satunya kepala daerah di Indonesia didaulat menjadi pembicara dalam webinar kolaborasi merdeka belajar - kampus merdeka (MBKM), yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia bekerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara dan 3 Politeknik STIA LAN Bandung, Jakarta dan Makassar.

Selain Capt. Ali Ibrahim, ada dua narasumber lainnya diantaranya, Dr. Rachma Fitriati, M. Si, M. Si (Han), Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia dan Rozainbahri Noor, M. Bus, CHRO BUMN, H. R. Profesional di BUMN & MNC. Webinar tersebut mengusung tema " Menyingkap Angan Good Governance, Praktik Pembelajaran dari Korporasi dan Pemerintah Dengan Pendekatan 7s McKinsey".

Dalam webinar itu turut memberikan sambutan dalam webinar tersebut, Dr. Adi Suryanto, M.Si, Kepala Lembaga Administrasi Negara, serta Dr. Ir. Rudiyanto, DIp. ISM, MIIRSM, MM, MBA, Direktur Utama PT. Biro Klasifikasi Indonesia.

Capt. Ali Ibrahim yang juga merupakan mahasiswa S3 Universitas Indonesia, mendapat kesempatan membahas praktik terbaik tata kelola pemerintahan atau good public governance dengan pendekatan konsep 7s McKinsey di Kota Tidore Kepulauan.

Sebelumnya, pemaparan diawali dari Dr. Rachma Fitriati yang memantik aspek teoritik konsep 7s McKinsey yang kemudian dilanjutkan dengan pemaparan Rozainbahri Noor yang mengupas konsep 7s McKinsey dari sudut pandang korporasi.

Dalam pemaparannya, Ali Ibrahim mengatakan bahwa berbagai pendekatan dan kebijakan pemerintah saat ini sudah terlihat mengarah pada konsep korporasi dengan pendekatan 7s McKinsey.

" Good Governance yang diarahkan pada praktek pemerintahan menuju konsep korporasi bukan tidak mustahil akan terwujud sejalan dengan makin baiknya reformasi birokrasi," kata Ali, Minggu (19/9/2021).

Wali Kota Tidore yang juga Ketua Apeksi Komwil VI memaparkan, dalam memimpin daerah selama dua periode ini, tidak mudah menerapkan prinsip good governance, tetapi beberapa konsep 7s McKinsey telah dilaksanakan di daerah, seperti bagaimana membangun system, staff dan style.

Soal system misalnya, Pemerintah Daerah telah mendorong SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dalam pengelolaan admnistrasi pemerintah daerah.

" Sebelum diluncurkan SIPD dari Kemendagri, kami telah mengintegrasikan sistem perencanaan dan keuangan dalam aplikasi keuangan daerah," jelasnya.

Ali menambahkan, pada sistem tersebut, dibuat konsep " Lock System" dengan pola pengendalian anggaran yang sangat ketat. Sistem pencairan keuangan secara otomatis terkunci bila anggaran yang sudah dicairkan belum tertanggung jawab, tandasnya.

Selain itu pada pengelolaan barang jasa, Pemerintah Kota Tidore juga sudah menerapkan e-procurement secara transparan guna menghindari intervensi dan kebocoran anggaran.

" Selain sistem, ada konsep style yang bagi kami adalah " Pemerintahan Yang Melayani", dan itu sudah menjadi brand kami," tandasnya.

Kata Ali, meski tanpa uang, tanpa honor, PNS di Pemerintah Kota Tidore Kepulauan telah terbiasa dengan budaya melayani dan budaya menciptakan prestasi," Tidak heran kalau kami sudah 7 kali WTP berturut-turut," ucapnya.

Ali Ibrahim juga menyoroti unsur Saff dalam konsep 7s McKinsey, bahwa pengembangan kompetensi aparatur terus didorong melalui pendidikan dan pelatihan.

Selain itu dirinya dan Wakilnya Muhammad Sinen juga meningkatkan kinerja dan motivasi aparatur dengan pemberian Tambahan Penghasilan PNS, yang di tahun 2021 dialokasikan sebesar 60 Miliar.

" Dalam pengambilan keputusan, pemerintah daerah juga wajib meminta masukan dan pendapat dari sejumlah staf aparatur yang menjadi garda depan dalam birokrasi yang melayani," cetusnya.

Pria yang disapa sang nakhoda ini juga berpesan, bahwa birokrasi tidak semestinya hanya bersifat komando dan asal perintah, tetapi pikiran dan gagasan cemerlang dari bawah itulah yang menjadi kontribusi paling besar dan berharga dalam pengambilan kebijakan daerah.

" Hal ini dilakukan harus melalui proses bottom up, keterlibatan dari seluruh komponen masyarakat dalam membangun Kota Tidore Kepulauan," tutupnya.

Penulis: Daffa
Editor: Dano

Baca Juga