Mantan Kepala Desa di Tidore Diincar

Foto: Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan Ahmad Ishak

TIDORE - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan kembali menyoroti  mantan Kepala Desa pasca Pemilihan serentak yang dilakukan pada tanggal 26 Juni 2021 lalu.

Pasalnya, para mantan Kepala Desa yang kalah dalam pertarungan politik ini, telah meninggalkan sejumlah persoalan bagi Kepala Desa yang baru dilantik bulan Agustus 2021 kemarin, terkait dengan pencairan Dana Desa pada triwulan pertama dan kedua. Dimana para mantan kepala desa ini, setelah melakukan pencairan tahap satu dan dua, namun terdapat berbagai kegiatan yang belum dijalankan.

Sementara jika dilihat berdasarkan aturan, maka sebelum dilakukan pencairan anggaran, Pemerintah Desa terlebih dahulu memasukan laporan pertanggungjawabannya ke DPMD untuk dilakukan pencairan tahap berikut.

" Kepala Dinas PMD harus menuntaskan masalah ini, dan mantan-mantan kepala desa harus diberikan pertanggungjawabannya, karena berdasarkan laporan yang kami terima itu kurang lebih ada 10-11 kegiatan yang belum dijalankan. Syukur alhamdulillah kalau anggarannya masih ada, tetapi kalau sudah tidak ada, maka hal ini akan menyulitkan Kepala Desa yang baru dilantik," tandas Ketua DPRD Kota Tidore Ahmad Ishak, Senin (13/9/2021).

Selain menyoroti soal iinerja Mantan Kades, politisi pentolan PDIP ini menekankan, agar kedepan, dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) bagi 26 Kepala Desa yang baru terpilih, wajib untuk melakukan penyesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tidore Kepulauan, sehingga setiap program yang dituangkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dalam setiap tahun berjalan, bisa bersinergi dengan Visi Misi Wali Kota Capt.Ali Ibrahim dan Wakil Wali Kota Muhammad Sinen yang akan menjadikan "Tidore Jang Foloi"

Menyikapi hal tersebut, Kepala Dinas PMD Abdul Rasid mengatakan dalam bulan ini, pihaknya akan menggandeng Inspektorat untuk turun melakukan pemeriksaan, sehingga ia memastikan, persoalan yang ditinggalkan mantan Kades ini, akan segera dituntaskan.

" Terkait dengan proses pencairan Tahap I dan II ini kami juga telah mendapatkan laporan dari beberapa Kepala Desa terpilih, dimana ada beberapa kegiatan yang sudah dicairkan oleh Mantan Kepala Desa namun belum juga diselesaikan, olehnya itu kami akan turun kroscek untuk memastikan progresnya, dan itu Mantan Kepala Desa harus membuat penyataan apabila ada kegiatan yang belum dia selesaikan maka segara diselesaikan, hal ini sebagaimana dilakukan oleh Inspektorat, olehnya itu jika mantan kades ini tidak bisa menyelesaikan maka akan diproses lebih lanjut," tegasnya.

Abdul Rasyid juga, menjelaskan Sebelum DPMD memberikan rekomendasi untuk melakukan pencairan tahap berikut, ada satu tahapan yang paling bawah terkait penandatangan pakta integritas oleh Camat, sehingga Camat wajib melakukan verifikasi persyaratan di Desa untuk melakukan pencairan, dan di DPMD dalam melakukan pemeriksaan itu tidak bisa dilihat secara utuh, melainkan sebatas menerima kuitansi terkait dengan belanja kegiatan. karena DPMD tidak memiliki tenaga Auditor, sehingga hal ini menjadi ranahnya Inspektorat.

Kendati demikian, Abdul Rasid mengaku bagi 26 Desa yang telah melakukan Pemilihan di bulan Juni kemarin, itu untuk kegiatan Fisik pada Triwulan dua dan Tiga tidak ada satupun yang dicairkan, kecuali Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan oleh Penjabat, karena hal itu merupakan sebuah keharusan yang wajib diberikan kepada Masyarakat.

" Yang bermasalah ini memang ada di Mantan Kepala Desa yang tidak menyerahkan separuh anggarannya ke Penjabat Kepala Desa, karena mereka berpikir mungkin mereka masih terpilih," ungkapnya.

Penulis: Daffa
Editor: Dano

Baca Juga