Ketua DPRD Sebut BUMDes di Tidore Banyak Mati Suri

Foto: Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan Ahmad Ishak

TIDORE - Kehadiran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diharapkan mampu mengelola potensi Desa dan mendatangkan pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat, rupanya masih banyak yang terkesan mati suri alias tidak berkembang sama sekali.

Hal ini membuat Ketua Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Ishak kemudian angkat bicara. Dia menilai peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kota Tidore Kepulauan sangat krisis inovasi. Sehingga dari 49 Desa yang ada di Kota Tidore Kepulauan, BUMDes yang kelihatan ada aktifitas dan inovasi hanya terdapat dua BUMDes yakni BUMDes Mare Gam dan Desa Balbar.

" Banyak BUMDes yang masih bermasalah serta tidak punya kreatifitas dan inovasi dalam mengelola potensi desa, padahal mereka telah dialokasikan anggaran melalui penyertaan modal. Olehnya itu, hal ini perlu diseriusi dan menjadi perhatian Dinas PMD," tegas politisi pentolan PDIP Kota Tidore itu, Sabtu(11/9/2021).

Senada disampaikan, Wakil Ketua II DPRD Kota Tidore Kepulauan, Mochtar Djumati, dia bilang, soal BUMDes, selama ini hampir tidak ada perubahan, padahal begitu banyak potensi yang bisa dikelola oleh Desa. Meski begitu ia mengharapkan agar DPMD dapat menciptakan formulasi baru guna menghidupkan peran BUMDes di Kota Tidore Kepulauan.

" Pembentukan BUMDes ini juga tidak harus setiap Desa ada BUMDes, melainkan bisa dilakukan Tiga Desa satu BUMDes. Lagipula tujuan daripada adanya Dana Desa yang diberikan oleh Jokowi (Presiden RI) itu agar Desa dapat berkembang, sehingga kedepan kita dapat membangun Kota dari Desa," pungkasnya.

Menyikapi hal itu, Kepala DPMD Kota Tidore Kepulauan, Abdul Rasyid mengatakan di Kota Tidore Kepulauan terdapat 10 BUMDes yang aktif, dan ada tiga yang terlihat berkembang, yakni BUMDes Mare Gam, Desa Balbar dan Desa Tagalaya yang mengelola potensi air galon yang sudah berkembang sampai ke Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan.

" Pada tahun 2020 dan 2021 ini untuk penyertaan modal ke BUMDes sementara kami hentikan, dalam rangka menertibkan kembali struktur kepengurusan. Karena belajar dari pengalaman tahun sebelumnya, itu ketika BUMDes diberikan penyertaan modal, itu pengurus BUMDes tidak membuat laporan pertanggungjawaban dan menganggap uang penyertaan modal itu milik mereka, sehingga ini juga sedikit menyulitkan bagi Kepala Desa," jelasnya.

Meski begitu, Abdul Rasyid memastikan bahwa setelah dilakukan pembenahan untuk kepengurusan BUMDes, pihaknya akan menindaklanjuti apa yang menjadi masukan dari DPRD terkait dengan meningkatkan Inovasi dan kreatifitas BUMDes dalam mengelola potensi Desa.

Penulis: Daffa
Editor: Dano

Baca Juga