Kelangkaan BBM Di Tidore Dikeluhkan

Foto: Amir Soleman Ketua Organda Kota Tidore Kepulauan

TIDORE – Keputusan PT. Pertamina yang menghilangkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium (bensin), rupanya sangat berdampak terhadap pengguna jasa di Kota Tidore Kepulauan.

Hal ini dikeluhkan Ketua Organisasi Kendaraan (Organda) Kota Tidore Kepulauan, Amir Suleman, pasalnya setelah adanya kebijakan menghilangkan BBM jenis premium, hingga saat ini stok BBM sudah mulai kosong, padahal pada saat pertemuan yang dilakukan di Kantor Walikota Tidore Kepulauan berapa hari lalu, Manager PT. Pertamina menjanjikan akan ketersediaan BBM jenis premium.

“ Kesepakatan saat itu meskipun BBM jenis premium akan dihilangkan, namun untuk sementara stocknya tetap ada, namun dua hari belakangan ini malah tidak ada di SPBU, yang ada hanya BBM jenis Pertamax,” ungkapnya, Selasa (7/9/2021).

Sementara disetiap depot, kata Amir memang sebagian kecil masih menjual BBM jenis premium, namun harganya sangat mahal, dimana mencapai 9 hingga 10 ribu per liter, dan untuk mencari sedikit susah.

Untuk itu, ia berharap, Komisi II DPRD Kota Tidore Kepulauan, dapat memfasilitasi pertemuan bersama antara Organda, Dinas Perindagkop dan Dinas Perhubungan untuk dicarikan solusi bersama. Sebab terkait dengan persoalan tersebut, sudah mulai muncul potensi konflik di kalangan masyarakat.

“ Kemarin juga sudah ada kesepakatan terkait dengan harga BBM jenis pertalite kalau dijual di SPBU, maka harganya diturunkan dari 7.850 menjadi 7.000, hanya saja hal ini belum diberlakukan, bahkan untuk depot-depot juga belum melakukan penyesuaian harga, sehingga mereka tetap menjualnya dengan harga senilai Rp10 ribu,” ungkapnya.

Ironisnya, kebijakan menghilangkan BBM jenis premium dan digantikan dengan pertamax dan pertalite, namun kedua BBM itu juga mengalami kelangkaan, sehingga sangat sulit bagi pengguna jasa untuk mendapatkan BBM tersebut, bahkan hal ini tidak hanya dialami oleh pengguna jasa di Pulau Tidore melainkan juga dialami oleh pengguna jasa yang ada di daratan Oba.

“ Tadi juga saya sudah koordinasikan dengan Pak Habib salah satu staf di bagian pengawasan Perindagkop, namun beliau bilang stoknya masih kosong, kemungkinan di hari jumat baru masuk, ini yang menjadi persoalan sehingga pemerintah perlu mengantisipasi,” tuturnya.

Olehnya itu, ia berharap dengan keterbatasan stok BBM jenis pertalite maupun pertamax, pemerintah dapat membijaki agar pengguna jasa berupa kendaraan umum cukup menggunakan pertalite, sementara kendaraan pribadi menggunakan Pertamax, sehingga tidak menyulitkan pengguna jasa di lapangan untuk pemenuhan BBM.

“ Kalau pertamax harganya di SPBU itu per liter senilai Rp. 9.200, maka dari itu besar harapan kami agar komisi II selaku mitra terkait dapat melakukan pertemuan soal ini,” tandasnya.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kota Tidore Kepulauan, Murad Polisiri bersedia untuk melakukan pertemuan bersama dengan pihak Organda, Perindagkop dan Dinas Perhubungan. Hanya saja, waktunya belum dapat dipastikan.

Pasalnya, Pada Kamis (9/9/2021) Komisi II DPRD Kota Tidore sudah mengagendakan pertemuan dengan Perindagkop dan Dinas Perhubungan tetapi belum membicarakan masalah yang dikeluhkan Organda. Meski begitu, pasca pertemuan tersebut, komisi II akan kembali mengagendakan pertemuan bersama untuk membicarakan terkait BBM dan penyesuaian tarif untuk Organda.

“ Insya Allah pada hari Kamis nanti, kami juga akan memasukan permasalahan BBM ini dengan Perindagkop dan Dinas Perhubungan, sementara untuk pertemuan bersama dengan Organda akan kembali diagendakan setelah pertemuan di hari Kamis,” jelasnya saat dihubungi melalui telepon.

Penulis: Daffa
Editor: Dano

Baca Juga