Ini Pandangan Fraksi DPRD Tidore Soal RPJMD

Foto: Wali Kota Tidore Kepulauan menghadiri dan mendengarkan pandangan fraksi tentang Ranperda RTRW

TIDORE - Setelah mendengarkan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tidore oleh Wali Kota Tidore pada tanggal 16 Agustus kemarin.

Wali Kota Tidore Kepulauan Capt. Ali Ibrahim kembali menghadiri dan mendengarkan pandangan umum Fraksi-fraksi  pada rapat paripurna ke 12 masa persidangan III tentang penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi atas Ranperda RPJMD Kota Tidore Tahun 2021-2026, Rabu (18/8/2021).

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan Muchtar Djumati yang diikuti oleh Ketua DPRD Kota Tidore bersama 25 anggota, Forkopimda Kota Tidore Kepulauan, Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, Para Staf Ahli Walikota, Asisten Sekda, Pimpinan OPD, para Camat, Lurah.

Dalam kesempatan tersebut terdapat lima pandangan umum Fraksi DPRD Kota Tidore diantaranya fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Fraksi Demokrat Sejahtera.

Pandangan umum Fraksi PDI-P yang disampaikan oleh juru bicara Abdurahman Arsyad menyampaikan bahwa RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode lima tahun terhitung setelah dilantik sampai dengan berahirnya masa jabatan Kepala Daerah yang merupakan penjabaran visi misi dan program kepala daerah yang berpedoman kepada RPJMD serta memperhatikan RPJM Nasional.

Abdurahman Arsyad menegaskan bahwa sesuai dengan Rancangan Peraturan Daerah RPJMD Kota Tidore Tahun 2021-2026 yang memuat visi pembangunan 5 Tahun kedepan yakni terwujudnya masyarakat sejahtera menuju Tidore Jang foloi, untuk itu Fraksi PDI-P memberikan pandangan secara umum diantaranya RPJMD Kota Tidore Tahun 2021-2026 harus dapat sinkron dengan program Pemerintah Pusat sehingga dalam rangka mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan yang menjamin keterkaitan, konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengawasan demi terwujutnya Tidore Jang Foloi.

“ Kami juga mengkaji masalah ekonomi sosial dan kesehatan akibat pandemi Covid-19 agar perlu kajian yang mendalam dalam rangka menentukan strategi dan arah kebijakan dengan  dengan RPJMD, oleh karena itu Pemerintah Daerah Kota Tidore harus lebih komprehensif dalam menyusun langkah dan strategis dalam mencapai visi terwujudnya masyarakat sejahtera menuju Tidore Jang Foloi.” tandasnya.

Selanjutnya, pandangan umum fraksi PAN yang disampaikan oleh Adelan Hamir mengatakan bahwa kehadiran bersama disini menjadi bukti komitmen, tanggung jawab, bukti kecintaan kita kepada Kota Tidore, kami dari fraksi PAN yang merupakan integral dari Pemerintah Dearah Kota Tidore untuk menyampaikan pandangan umum fraksi sebagai kontribusi pemikiran dan gagasan terkait dengan RPJMD Kota Tidore yang nantinya menjadi dokumen penting  dalam proses pembangunan lima Tahun kedepan.

Fraksi PAN berpandangan bahwa Dokumen RPJMD adalah ruh dari pembangunan Kota Tidore 5 Tahun kedepan, untuk itu butuh pendalaman, butuh penalaran dan butuh kajian serta masukan, oleh karena itu dalam proses pelaksanaan membutuhkan alokasi waktu yang cukup agar instansi yang bertanggungjawab atau terlihat agar dapat memberikan masukan konstruktif demi kesempurnaan dokumen dan kemajuan Daerah.

“ Kami dari fraksi PAN menghimbau agar semua pihak yang terlibat dalam penyusunan RPJMD harus hadir utuh, membuka diri menerima saran dan mentaati semua aturan berdasarkan hukum positif yang brlaku terkait tata cara penyusunan RPJMD.” ungkapnya.

Adelan Hamir juga mengatakan bahwa Fraksi PAN memahami bahwa RPJMD merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi misi dan program Kepala Daerah dengan demikian maka kepala daerah terpilih perlu memastikan setiap janji politiknya dituangkan dalam RPJMD dan ditunaikan kepada masyarakat sebagai perwujudan komitmen kepala daerah  untuk membangun daerah dan mensejahterakan masyarakat, “ Kami berharap semoga dalaam 5 tahun kedpan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore yang menyusun tegline Tidore Jang Foloi bisa diwujud nyatakan," harapnya.

Sementata pandangan fraksi NasDem, yang disampaikan oleh Malik Muhammad menyampaikan bahwa Fraksi NasDem menghaturkan selamat untuk RPJMD yang kali keduanya kepada Wali Kota pada periode 2021-2024 dan khususnya dalam mengimplementasi RPJMD periode sebelumnya,

" Fraksi NasDem berharap semoga menjalankan tugas dan amanah untuk lima Tahun kedepan diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan roda Pemerintahan dan pembangunan yang berkesinambungan serta berkelanjutan di Kota Tidore," jelasnya.

Selain itu terkait dengan Perda Tentang RPJMD Tahun 2021-2026, fraksi NasDem berpandangan bahwa memperhatikan dan mengharapkan sebuah konsisten terhadap Perda Kota Tidore nomor 6 Tahun 2011 tentang pembangunan jangka panjang 2005-2025 utamanya dalam tahap 4 RPJPD Kota Tidore dan RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024 serta RPJMN 2024 untuk menjaga singkronisasi pembangunan dari pusat sampai ke daerah dengan memperhatikan RTRW.

Selaras dengan hal tersebut Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang disampaikan oleh Asma Ismail berpandangan bahwa harus mengacu pada dokumen RPJPD dan hasil evaluasi pmbangunan 5 tahun sebelumnya.

Asma Ismail juga menyarankan perlu dilakukan keselarasan program pembangunan yang sesuai dengan terwujudnya masyarakat Kota Tidore Kepulauan melalui percepatan pembangunan infastruktur dan perbaikan tata kelola Pemerintah.

Sedangkan Fraksi Demokrat Sejahtera yang disampaikan oleh Fahrizal Amirudin Do Muhammad pun menyampaikan hal yang selaras dengan hal tersebut juga bahwa dokumen perencanaan Kota Tidore yang harus disinkronisasikan dengan dokumen perncanaan Nasional dan Provinsi yang juga merupakan pelaksanaan dan penjabaran visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota priode 2021-2026.

Penulis: Daffa
Editor: Dano

Baca Juga