Pelantikan Kepala Desa Terpilih Dipercepat

Foto: Wali Kota Tidore Kepulauan Capt.Ali Ibrahim

TIDORE - Wali Kota Tidore Kepulauan Capt. Ali Ibrahim mengaku telah menerima hasil Investigasi terkait dengan sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang terdapat di Enam Desa, diantaranya Desa Bukit Durian dan Desa Kusu Kecamatan Oba Utara, Desa Aketobatu dan Desa Togeme Kecamatan Oba Tengah, Desa Kosa Kecamatan Oba, dan Desa Hager Kecamatan Oba Selatan.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Investigasi itu menyebutkan bahwa gugatan yang disampaikan oleh Calon Kepala Desa yang kalah dalam Pilkades di Enam Desa tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran, melainkan sebatas ketidakpuasan atas kekalahan yang dialami. Olehnya itu, dari hasil laporan yang disampaikan Tim Investigasi ke Wali Kota ini, akan ditindaklanjuti oleh Bagian Hukum dan Staf Ahli Walikota untuk segera diputuskan.

" Dari laporan yang disampaikan Tim Investigasi ini, pelanggaran yang terjadi di enam desa itu tidak memenuhi unsur sebagaimana peraturan yang berlaku. Olehnya itu, besok Bagian Hukum dan Staf ahli akan melakukan kajian berdasarkan laporan yang disampaikan Tim Investigasi, jadi hasil kajiannya nanti tidak akan keluar dari Hasil Laporan yang disampaikan," ungkap Walikota saat ditemui di Kantor Walikota, Rabu (4/8/2021).

Ketika ditanyakan mengenai gugatan penggunaan Ijazah Palsu di Desa Togeme oleh Calon Kepala Desa terpilih.? Wali Kota menegaskan bahwa hal itu merupakan ranahnya pihak Kepolisian karena masuk dalam indikasi Pidana. Sehingga Pemerintah Daerah tidak punya wewenang untuk menyelidiki hal tersebut.

" Penggunaan Ijazah palsu itu ranahnya kepolisian, jadi kita tetap melakukan Pelantikan. Jika dikemudian hari yang bersangkutan memang benar menggunakan Ijazah Palsu, maka selain ia diberi sanksi hukum oleh pengadilan, ia juga akan diberhentikan, mengingat dalam Surat Keputusan (SK) itu juga memuat apabila terjadi kekeliruan di kemudian hari, maka keputusan ini akan ditinjau kembali," jelasnya.

Bagaimana dengan gugatan Pemutakhiran Data yang tidak Valid di lima Desa lainnya, sehingga membuat warga yang tidak berdomisili pada lima desa tersebut diperbolehkan untuk ikut dalam pemilihan.? ditanya demikian. Walikota mengaku, dari hasil Pemeriksaan Tim Investigasi, tidak menemukan bukti yang akurat atas pelanggaran tersebut, sehingga semua data-data baik berita acara maupun keterangan saksi-saksi yang terdiri dari Kapolsek, Masyarakat dan Panitia Pilkades tingkat Desa juga telah dikumpulkan.

" Semua data-data sudah dikumpulkan oleh Tim Investigasi, jadi gugatan mereka soal pemutakhiran data yang tidak Valid itu juga tidak terbukti karena pada saat pemeriksaan, itu sudah dilengkapi dengan berita acara pada saat Pemilihan," pungkasnya.

Olehnya itu, Wali Kota menekankan, setelah mendapatkan laporan dari Tim Investigasi Sengketa Pilakdes, di Enam Desa tersebut, baik secara lisan maupun tulisan. Ia akan menganggendakan waktu Pelantikan bagi 26 Desa yang telah melakukan Pemilihan Kepala Desa secara serentak pada tanggal 26 Juni 2021 lalu.

" Kita akan percepat waktu pelantikan, agar Program di setiap Desa-Desa bisa berjalan dengan baik. Lagipula dalam aturan, baik Permendagri maupun Perda itu tidak mengatur terkait dengan Pemilihan Suara Ulang (PSU), kecuali Pergantian Antar Waktu (PAW)," tambahnya.

Penulis: Daffa
Editor: Dano

Baca Juga