DPRD Tidore Kecewa dengan OPD soal Penggunaan Anggaran Covid-19

Foto: Suasana rapat diruang sidang DPRD Kota Tidore Kepulauan

TIDORE - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan mengaku kecewa dengan rincian kegiatan yang dibuat oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penggunaan anggaran penanganan Covid-19 yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020.

Pasalnya, dengan nilai anggaran yang direfocusing senilai Rp. 31 Miliar lebih yang diperuntukkan untuk penanganan Covid itu, kemudian dibuka khusus untuk Dana Pemulihan Ekonomi terkait dengan Bantuan Sosial yang melekat pada Dinas Sosial senilai Rp. 15 Miliar dan Dana Jaring Pengaman Sosial yang melekat di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Kopersi (Disperindagkop) senilai Rp. 84 Juta. Maka kurang lebih sekitar 15 Miliar sisa anggaran untuk dilakukan Penanganan Covid-19.

Dari dana tersebut, jika dihitung khusus untuk Dana Penanganan Covid, dengan jumlah Pasien terkonfirmasi Positif Corona berdasarkan data Dari Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan, yang berjumlah sebanyak 368 orang pada tahun 2020, maka beban perorangnya bisa mencapai senilai Rp. 40 Juta lebih. Seharusnya dana sebesar itu, mampu dibuatkan rincian yang baik dari masing-masing OPD pengelola dana Covid-19 agar tidak mengecewakan.

"Secara administrasi boleh clear, namun jika kita lihat setiap rincian kegiatan yang ada pada masing-masing OPD terlalu berlebihan," pungkas Wakil Ketua II DPRD Kota Tidore Kepulauan, Ratna Namsa dihadapan Sekertaris Daerah Kota Tidore pada saat pembahasan LPP APBD yang berpusat di ruang sidang DPRD Kota Tidore, Kamis, (15/7/2021).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini kemudian meminta kepada Sekertaris Daerah Kota Tidore Ismail Dukomalamo, agar menjadikan masalah tersebut sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kedepan, sebab dengan banyaknya anggaran yang telah di refocusing pada tahun 2020 kemarin, tentu telah menghilangkan banyak kegiatan yang tidak bisa dijalankan untuk kepentingan masyarakat. Olehnya itu, ia berharap pembuatan rincian kegiatan dalam penanganan Covid yang dilakukan oleh masing-masing OPD pengelola kawasan Dana Covid, itu bisa berdasarkan fakta, sehingga tidak melukai hati rakyat.

" Saya sangat kecewa anggaran dari setiap OPD itu kemudian kita refocusing dan membuat mereka sangat kesulitan melakukan pelayanan publik, namun pada akhirnya rincian kegiatan yang dibuat ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka dari itu, saya minta agar persoalan ini menjadi catatan bersama untuk dievaluasi," tambahnya.

Penulis: Daffa
Editor: Dano

Baca Juga