ASN Yang Tidak Mau Divaksin Akan Kena Sanksi

Foto: Ismail Dukomalamo Sekda Kota Tidore Kepulauan

TIDORE - Banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Tidore Kepulauan yang masih bandel dalam mendukung program vaksinasi oleh Pemerintah Pusat mendapat teguran keras dari Sekertaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, Ismail Dukomalamo.

Hal ini ia sampaikan kepada sejumlah wartawan saat ditemui diruang kerjanya, Rabu (23/6/2021). Dia mengatakan program vaksinasi yang dilakukan Pemerintah merupakan kewajiban bagi ASN untuk mendukung, karena ASN harus menjadi contoh bagi masyarakat. Sehingga tidak perlu takut untuk divaksin. Pasalnya, program vaksinasi merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan imun tubuh bagi masyarakat guna mencegah penularan covid-19.

" Saat ini kami masih sebatas menghimbau kepada ASN untuk dilakukan vaksinasi, namun jika kedepan mereka tidak mau divaksin, maka akan kami tindak dengan sanksi," tegas Sekda.

Bahkan untuk membuktikan komitmen Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan dibawah kepemimpinan Ali Ibrahim dan Muhammad Sinen dalam mendukung program vaksin, Sekda juga sudah sering mengingatkan kepada ASN melalui apel pagi, bahkan ia pun memerintahkan kepada semua pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengarahkan semua pegawainya agar segera divaksin.

" Kalau kita tidak datang dengan alasan sakit, maka harus diperiksa terlebih dahulu untuk diketahui hasilnya. Tetapi kalau belum datang dan mengikuti tahapan untuk divaksin, bagaimana bisa kita mengatahui bahwa kita sedang sakit. Lagipula, dalam proses vaksinasi itu juga ada pemeriksaan oleh petugas kesehatan sebelum divaksin, olehnya itu saya minta agar semua ASN harus datang mengikuti program vaksinasi agar kita bisa mengukur berapa banyak ASN yang sudah divaksin, dan berapa banyak yang belum, dengan alasan karena sakit," jelasnya.

Lebih lanjut, Sekda menekankan kepada ASN agar tidak terprovokasi dengan issue-isuue hoaks yang kerap kali menyebutkan Vaksinasi itu haram dan membahayakan. Sebab jika itu benar adanya, maka sangat tidak mungkin Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin ikut melakukan Vaksin, sementara bapak Wakil Presiden itu sendiri merupakan seorang ulama besar di Republik Indonesia.

" Kami di di daerah (Tidore) mulai dari Walikota, Wakil, Sekda, bahkan Kepala Dinas Kesehatan dan Pimpinan OPD lainnya juga sudah dilakukan vaksin. Artinya soal vaksinasi ini bukan sesuatu yang membahayakan melainkan membantu masyarakat dan ASN untuk mencegah penularan Covid-19" tuturnya.

Sementara menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan, Abdullah Maradjabessy mengatakan target vaksinasi yang dilakukan pihaknya terhadap masyarakat sebanyak 60 ribu jiwa, dan yang sudah divaksin sampai saat ini, sebanyak 8.051 jiwa untuk dosis tahap pertama, sementara untuk tahap kedua yang difokuskan pada ASN dan Instansi Vertikal pelayanan publik lainnya, baru sebatas 3.943 Jiwa. Meskipun begitu, Kota Tidore Kepulauan merupakan Kota dengan capaian tertinggi dalam mensukseskan Program Vaksinasi jika dibandingkan dengan Kabupaten Kota lainnya yang berada di Provinsi Maluku Utara.

" Untuk tahap pertama kita mencapai 47,3 Persen, dan ditahap ke dua kita telah mencapai 23,1 Persen. Jadi vaksin tahap ke dua in masih banyak ASN yang belum ikut karena tidak mau datang. Soal pelaksanaan Vaksin ini kami juga menggabungkan dengan Vaksin tahap ke Tiga yang melibatkan masyarakat dengan aktifitas berkerumun seperti pedagang," ujarnya saat dikonfirmasi secara terpisah diruang kerjanya.

Abdullah mengaku proses vaksin ini akan berlanjut sampai pada tahap kempat, dimana tahap tersebut akan melibatkan masyarakat umum. Hal ini tentu menjadi sebuah tantangan bagi Dinas Kesehatan untuk mensukseskan program tersebut, sehingga ia berharap masyarakat tidak perlu takut untuk divaksin. " Proses Vaksinasi ini akan terus berlanjut hingga akhir tahun 2020," tandasnya.

Penulis: Daffa
Editor: Dano

Baca Juga