Pembahasan LPP-APBD Tahun 2020 Bakal Dipercepat

Foto: Mochtar Djumati Wakil Ketua I DPRD Kota Tidore Kepulauan

TIDORE - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan berencana akan mempercepat pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LPP-APBD) Tahun 2020 yang telah disampaikan Walikota berapa hari lalu.

Untuk itu, besar harapannya agar dalam pembahasan LPP tersebut, Pemerintah Daerah dapat menyajikan data-data yang dibutuhkan sehingga tidak memperlambat agenda pembahasan.

"Jika dalam pembahasan kemudian Pemerintah Daerah sudah menyajikan semua data-data, maka pembahasannya sudah tidak akan terlalu lama. Olehnya itu, jika dalam pembahasan kemudian ada kritik dan saran yang disampaikan maka sesungguhnya hal itu bertujuan agar kedepan kita dapat memperbaiki perencanaan untuk menjadi lebih baik. Karena perencanaan itu bisa hebat kalau sudah didukung degan data-data yang baik," ungkap Wakil Ketua I DPRD Kota Tidore, Mochtar Djumati, Selasa (22/6/2021).

Ketua DPD Partai Nasdem Kota Tidore ini juga menyentil terkait dengan penggunaan Dana Covid-19 tahun 2020. Dimana sebelumnya sempat menjadi sorotan dari Fraksi-Fraksi di DPRD Kota Tidore, namun pada agenda Paripurna tentang jawaban Walikota terhadap pandangan umum fraksi-fraksi, hal itu telah dijelaskan oleh Walikota.

" Soal dana Covid yang sebelumnya dipertanyakan itu karena memang terdapat data-data yang belum disampaikan secara tuntas. Tetapi Alhamdulillah jawaban dari Walikota bahwa semuanya sudah ada sehingga tinggal disajikan pada rapat pembahasan, dan ketika data-data itu sudah ada, mudah-mudahan pembahasannya tidak terlalu lama dan juga tidak begitu alot," tambahnya.

Ovos, sapaan akrab Mochtar Djumati ini menjelaskan bahwa sebelum LPP APBD Tahun 2020 ditetapkan sebagai Peraturan Daerah, terdapa dua tahapan tingkat pembicaraan, dimana untuk tahapan pertama terkait dengan pandangan umum fraksi-fraksi dan jawaban Walikota, dan hal itu telah dilalui, selanjutnya memasuki tahap ke dua, yakni Pembahasan LPP APBD, dan Pandangan Akhir Fraksi-Fraksi.

" Kita tinggal mengundang Pemerintah Daerah melalui TAPD untuk dibahas secara bersama," tuturnya.

Penulis: Daffa
Editor: Dano

Baca Juga