Ini Yang Didapatkan Anggota DPRD Tidore Saat Studi Banding ke Morotai

Foto: Mochtar Djumati Wakil Ketua I DPRD Kota Tidore Kepulauan

TIDORE - Wakil Ketua I DPRD Kota Tidore Kepulauan, Mochtar Djumati kembali angkat bicara terkait sorotan berbagai elemen mengenai studi banding yang dilakukan secara berjamaah oleh 25 Anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan di Kabupaten Pulau Morotai.

Menurutnya, studi banding yang dilakukan DPRD Kota Tidore di Kabupaten Pulau Morotai pekan kemarin itu, menemukan sejumlah program yang dianggap dapat mempermudah dan mensejahterakan masyarakat Tidore dari berbagai aspek, terutama di Bidang Kesehatan, Pendidikan, Pertanian, dan Layanan Tol Laut.

Olehnya itu, persoalan tersebut akan menjadi komitmen DPRD untuk bersinergi dengan Pemerintah Daerah Kota Tidore guna mensukseskan cita-cita besar Wali Kota Capt. Ali Ibrahim dan Wakil Wali Kota Muhammad Sinen guna " Membangun Masyarakat Sejahtera Menuju Tidore Jang Foloi," yang merupakan visi besar AMAN di periode kedua.

" Yang kita dapatkan dari studi banding khususnya di bidang kesehatan itu terkait dengan pengelolaan BPJS Gratis, jadi kita akan perbaiki paling utama adalah masalah data, sehingga pembiayaan BPJS terhadap masyarakat bisa tepat sasaran, karena jika itu tidak dilakukan maka kita bisa saja membiayai BPJS terhadap orang yang sudah meninggal atau sudah pindah penduduk, sehingga membuat daerah menjadi rugi," jelasnya, Senin (21/6/2021).

Selain soal BPJS Gratis, ada juga terkait dengan sistem pembiayaan obat-obatan yang dilakukan kerjasama antara Pemda Morotai dengan PT. Kimia Farma, sehingga semua orang sakit tinggal mengambil secara gratis obat-obatan di Kimia Farma kemudian dibayar oleh Pemda Morotai. Hal itu agar tidak terjadi kerugian daerah apabila sudah merencanakan obat-obatan lebih dulu untuk satu tahun ke depan, namun tidak bisa dipastikan penyakitnya seperti apa.

" Bagaimana kita bisa merencanakan obat-obatan untuk orang sakit, sementara untuk satu tahun kedepan kita belum tau mereka sakit apa, maka dari itu dilakukanlah kerjasama antara Pemda Morotai dengan Kimia Farma. Hal semacam inilah, Yang akan kami bicarakan dengan Walikota dan Wakil, agar bisa dilakukan hal yang sama di Tidore, sehingga tidak menguras anggaran serta membuat obat-obatan yang tidak terpakai menjadi mubajir," tambahnya.

Selain itu, kata Ovos sapaan akrab Mochtar Djumati ini, bahwa kebijakan penataan fasilitas Rumah Sakit Daerah (RSD) oleh Pemda Morotai, tidak membedakan status sosial, sehingga tidak ada yang namanya ruangan Bangsal atau VIP untuk pejabat maupun orang kaya. Sehingga siapa saja yang masuk Rumah Sakit diberikan Fasilitas yang sama dan itu gratis. Bahkan jika ada pendamping dari orang sakit sebayak 2 orang juga diberi makan secara gratis, dan biayanya itu ditanggung oleh Pemerintah.

" Kalau ada pasien yang mau dirujuk keluar, itu mereka (Pemda Morotai) bekerjasama dengan RS Gatot Subroto, sehingga dari biaya pasien dari pergi hingga pulang beserta pendamping sebanyak dua orang ditanggung pemda, mulai dari tiket pesawat pergi dan pulang, biaya nginap dan makan," ujarnya.

Dan menariknya, di Morotai juga ada Kebijakan menempatkan tiga dokter umum dan satu dokter gigi disetiap Puskesmas, bahkan fasioitas puskesmas mereka itu sudah sesuai dengan Permenkes 75 yang fasilitasnya sudah memadai, Tujuan dari penempatan banyaknya dokter di Puskesmas ini agar setiap masalah kesehatan yang dialami oleh masyarakat, itu sudah bisa diselesaikan di tingkat bawah, sehingga tidak perlu sampai ke RSD.

"Kebijakan inilah yang akan kita bicarakan dengan Walikota dan Wakil untuk diterapkan di Tidore, sehingga orang yang tinggal di daratan oba Selatan maupun Oba tidak perlu lagi ke Rumah Sakit melainkan sudah mendapat layanan baik di Puskesmas," tambahnya.

Sementara untuk bidang Pendidikan, kata Ketua DPD Nasdem Tidore ini bahwa Pemerintah Morotai sudah menerapkan sekolah berbasis wilayah, sehingga sudah banyak SD yang ditutup dan dijadikan sekolah terpadu, tujuannya agar para siswa tidak lagi berpikir perbedaan etnis dan agama sehingga semuanya bisa berbaur menjadi satu. Dan menariknya para siswa yang tinggal jauh dari sekolah akan dijemput langsung oleh mobil yang sudah disiapkan Pemda.

"Saat ini untuk sistem belajar mengajar bagi Siswa SD kelas 4 sampai SMP kelas 1 itu semuanya sudah dibagikan laptop. Sehingga tidak lagi mengajar pakai kapur, melainkah lebih ke multi media," tuturnya.

Sedangkan soal Tol Laut, kedepannya DPRD dan Pemerintah Daerah akan duduk bersama untuk membicarakan penambahan akses tol laut ke Pelabuhan Gita Kecamatan Oba, Hal itu agar memudahkan petani kopra maupun petani lainnya di daratan oba untuk melakukan angkut muat barang. Pasalnya, jarak juga menjadi penentu terkait masalah tersebut.

Dan untuk bidang Pertanian, langkah yang harus disiapkan oleh Pemerintah Daerah adalab ketersediaan Pasar terkait hasil produksi pertanian sebagaimana yang dilakukan Pemda Morotai guna merangsang semangat petani dalam bercocok tanam, karena jika petani sudah mengetahui hasil panennya mau dpasarkan kemana, maka selanjutnya mereka hanya fokus bercocok tanam untuk mendapatkan hasil panen yang baik. Selain itu, Pemerintah juga hadir membantu masyarakat untuk membuka lahan pertanian sekaligus melakukan pendampingan agar petani tidak gagal panen, sehingga dengan bagitu tidak menyurutkan semangat mereka dalam bertani. Olehnya itu, semua hal yang menyangkut dengan bantuan pertanian, baik pupuk, bibit dan alat-alat pertanian itu harus ditanggung oleh pemerintah.

"Saat ini kami juga sedang melakukan konsolidasi dengan SKPD terkait agar bisa ditindaklanjuti, sehingga kedepan apa yang dicita-citakan Walikota dan Wakil dapat terwujud, dan masyarakat bisa hidup dalam sejahtera," tandasnya.

Penulis: Daffa
Editor: Dano

Baca Juga