Kinerja Pemerintahan AMAN Diapresiasi, Ini Catatan dari Lima Fraksi

Foto: Suasan rapat paripurna

TIDORE - Wali Kota Tidore Kepulauan Capt. Ali Ibrahim menghadiri sekaligus mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Tidore pada rapat paripurna ke 6 masa persidangan III tahun 2021 tentang penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi atas Ranperda Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2020 yang digelar oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan, di Gedung DPRD Kota Tidore, Jumat (18/6/2021).

Rapat paripurna ke 6 Masa Persidangan III ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan Ahmad Ishak yang dihadiri oleh 22 dari 25 Anggota DPRD Kota Tidore, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Tidore, Staf Ahli Walikota, Asisten Sekda, Pimpinan OPD, Camat, Lurah se-Kota Tidore Kepulauan.

Dalam kesempatan tersebut, terdapat 5 pandangan umum fraksi DPRD Kota Tidore diantaranya,  Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Nasdem,  Fraksi Partai Demokrat Sejahtera, dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

Pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan dalam pandanganya yang disampaikan oleh juru bicara Marwan Suwardi mengapresiasi Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta jajarannya atas kinerja dan prestasi yang diraih pada Tahun 2020, prestasi tersebut menjadi materi sandingan dengan realisasi penggunaan anggaran pada tahun-tahun mendatang.

" Kita juga memahami bahwa konteks pembahasan rancangan tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Tahun 2020 ini tidak untuk dilakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap muatan materi ini, namun dalam rangka evaluasi antara rencana dengan realisasi dan laporan dengan pernyataan yang sesuai dengan norma yang ada, untuk itu Fraksi PDI-P dalam pandangan ini kami berpandapat bahwa berdasarkan pidato Wali Kota pada beberapa hari yang lalu tergambar jelas bahwa tingkat ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih sangat tinggi dimana rasio kemandirian Pemerintah Daerah Kota Tidore di Tahun 2020 sebesar 9 % dari total pendapatan daerah naik sebesar 1,59% dari Tahun 2019 sebersar 7,41% terkait persoalan ini fraksi berpandangan bahwa Pemerintah Kota harus lebih meningkatkan kinerja dan program yang lebih tepat untuk memaksimalkan sumberdaya yang ada, persoalan ini juga tentu  mempunyai keterkaitan dengan tidak disetujuinya Perubahan APBD 2020 sehingga pergeseran anggaran tertentu  terutama untuk penanganan Covid-19 dilakukan berdasarkan perubahan Perwali sesuai kondisi yang kemudian ditampung pelaporan realisasi anggaran APBD 2020, semoga perihal ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk lebih tepat dalam proses pengambilan keputusan," kata Marwan Suardi.

Selanjutnya, Fraksi Partai Amanat Nasional yang disampaikan oleh Abdul Kadir Hamzah berpandangan bahwa  LPJ Walikota Tahun 2020 merupakan penyampaian resmi atas kinerja dan progres capaian dari implementasi yang telah dilaksanakan di Tahun 2020 serta hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada seluruh rakyat Kota Tidore atas proses pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020.

" Oleh karena itu sebagai wakil rakyat yang mewakili konsituen Partai Amanat Nasional pada khususnya dan Rakyat Kota Tidore pada umumnya, kami memandang perlu untuk menyampaikan beberapa pokok pkiran, kritikan dan koreksi serta mmasukan atas LPJ ini sehingga menurut hemat kami LPJ ini masih dikoreksi, diboboti dan dikritisi agar disempurnakan," kata Juru bicara Fraksi PAN.

Untuk ini, lanjut Abdul Kadir Hamzah, ada beberapa hal yang perlu disampaikan oleh Partai Amanat Nasional berpadangan bahwa sebagai rakyat dan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah kami cukup berbesar hati karena berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daetah Kota Tidore Tahun 2020 dengan memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara," ungkapnya.

Selain itu, kata dia, jumlah angka kemiskinan Kota Tidore Kepulauan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hal ini dapat dilihat oleh laporan hasil pemeriksaan BPK pada bab 2 di tahun 2019 disitu angka kemiskinan Kota Tidore 6,10% dan tahun 2020 naik menjadi 6,52% selain angka kemiskinan tingkat pengangguran terbuka juga mengalami kenaikan yaitu di tahun 2019 tingkat pngangguran terbuka adalah 4,65% dan menjadi 4,96% di tahun 2020.

" Untuk itu kami berharap ini menjadi perhatian utama sehingga untuk tahun berikutnya, diharapkan kepada OPD terkait untuk dapat membangun kerjasama lintas sektor dalam merencanakan dan menginplementasikan berbagai program pemantasan kemiskinan di Kota Tidore," singkatnya.

Sementara, Fraksi Partai NasDem yang disampaikan Syafrisal Lasidji berpandangan bahwa berkaitan dengan LPJ pelaksanaan APBD tahun 2020 tentunya fraksi Nasadem memiliki salah satu tugas mengawasi jalannya pemerintah daerah secara bermartabat dan proposional serta memandang perlu bahwa laporan tersebut diatas menjadi sangat penting mendapatkan perhatian, hal ini dimaksudkan supaya dalam menjalankan tugas pemerintahan menjadi lebih terkontrol dan terkendali.

" Untuk itu DPRD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah memiliki peran dan tanggungjawab dalam mewujudkan efesiensi, efektifitas, produktifitas dan akuntabilitas penyelenggara pemerintah melalui pelaksanaan hak kewajiban tugas dan wewenang fungsi DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," ucapnya

Sehingga, Syafrisal mengatakan DPRD sebagai pemangku tugas pengawasan harus dan wajib mencermati hasil pelaksanaan Pemerintah dengan maksud kedepan keberhasilan yang telah dicapai tetap dipertahankan sementara kekurangan dapat diperbaiki guna mencapai hasil yang optimal dikemudian hari serta catatan-catan yang disampaikan fraksi NasDem dalam pandangan umum ini tidak ada unsur politis.

" Semua ini demi mencapai cita-cita bersama untuk mewujudkan kota tidore kepulauan yang maju dan bermartabat sehingga fraksi NasDem tetap konsisten untuk mencermati LPJ Pelaksanaan APBD Tahun 2020 dan juga menerima masukan dari segenap masyarakat kemudian dari rangkuman pendapat tersebut kami jadikan sebagai catatan strategis dengan harapan dikemudian hari pelaksanaan pemerintahan berjalan sesuai dengan harapan masyarakat," bebernya.

Berikut ini catatan-catan dan masukan yang diberikan fraksi NasDem untuk menjadi perhatian dalam pembahasan LPJ APBD Tahun 2020, untuk itu fraksi Nasdem mengapresiasi pemberian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Pemerintahan Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020 oleh BPK RI Perwakilan Maluku Utara namun kita tidak bisa berpuas diri  dengan WTP tanpa dibaringi  dengan perbaikan pengelolaan keuangan yang lebih baik, profesional dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Fraksi Partai Demokrat Sejahtera yang disampaikan oleh Wahab Samad berpandangan bahwa APBD adalah rncana tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah  adapun didalam pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban APBD kepada DPRD, sehingga menyikapi hal tersebut Pemerintah Daerah melalui pidato Wali Kota pada beberapa hari yg lalu merupakan bentuk tanggung jawab konstitusi yang berjalan secara tetap dan berkesinambungan.

Menyikapi penyampaian Ranperda oleh Wali Kota maka Fraksi Demokrat Sejahtera perlu merespon itu dalam bentuk apresiasi dengan beberapa catatan yang butuh penjelasan diantaranya  berdasarkan hasil audit BPK RI Perwakilan Malut yang menempatkan laporan keuangan Kota Tidore dengan memperoleh hasil Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ini merupakan prestasi yang cukup membanggakan

" Karena kita telah 7 kali berturut-berturut telah mempertahankan WTP, Insya Allah kedepan tetap mempertahankan sampai indikator kinerja lebih ditinggkatkan lagi," pungkasnya.

Selanjutnya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang disampaikan oleh Murad Polisi berpandangan bahwa selain sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan dan penggunaan anggaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD juga sebagai sarana untuk melakukan evaluasi terhadap target serta pencapaian kinerja program pembangunan Daerah yang telah dilaksanakan selama satu Tahun anggaran.

Pelaksanaan APBD merupakan pelaksanaan proses demokrasi secara konseptual, pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bermuara pada pertanggungjawaban kepada rakyat sebagai pemberi mandat baik kepada eksekutif maupun legislatif.

Laporan pengelolaan keuangan Daerah tersebut sebenarnya dimaksud untuk memenuhi kewajiban pemerintah Daerah dalam menjaga akuntabilitas pelaksanaan kebijakan keuangan atau anggaran spektahunannya agar penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam penganggarannya semakin efektif, efisien dan dapat terkontrol oleh publik.

" Kesempatan ini juga Fraksi PKB memberikan apresiasi terjhadap Pemda Kota Tidore yang telah merealisasikan APBD Tahun 2020 hingga dalam perjalanannya Kota Tidore mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI Perwakilan Maluku Utara," tuturnya.

Dengan demikian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD tentang Laporan Pertanggung Jawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020, sehingga jawaban  Wali Kota akan disampaikan pada rapat paripurna tentang jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum fraksi-fraksi yang akan diagendakan pada Senin (21/6/2021) mendatang.

Penulis: Daffa
Editor: Dano

Baca Juga