Anggota DPRD Tidore ‘ Nekat ‘ Studi Banding ke Morotai

Foto: Anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan saat disambut oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai

TIDORE - Studi banding anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan di Kabupaten Pulau Morotai yang kedua kalinya ditengah pandemi covid-19 disoalkan.

Pasalnya, menurut Muhammad Naoval Adam salah satu masyarakat Kota Tidore kepada media ini mengatakan bahwa ditengah pandemi covid-19 ini, Anggota DPRD Kota Tidore nekat untuk plesir keluar daerah, apalagi saat ini Pemerintah Kota Tidore Kepulauan sedang melakukan refocusing anggaran.

" Itu studi banding apa, materi studi bandingnya apa disana (Morotai), apa yang kita bandingkan dengan Morotai, apalagi saat masih covid dan refocusing tapi masih nekat untuk pergi keluar daerah, " tanya Naoval, Rabu (16/6/2021).

Lebih lanjut, Naoval juga pertanyakan apa yang dicari oleh Anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan di Morotai, sehingga Ketua beserta Anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan masih saja melakukan studi banding yang kedua kalinya di Morotai.

Menanggapi pernyataan M.Naoval Adam, Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan Ahmad Ishak saat diconfirmasi via telephone terkait agenda studi banding ke Kabupaten Pulau Morotai selama tiga hari lamanya, Dia mengatakan Kabupaten Pulau Morotai menjadi tempat studi banding, lantaran Morotai banyak mendapat penghargaan dari pemerintah pusat.

Terkait masalah refocusing, Ahmad mengatakan, DPRD dan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan sudah menyelesaikan persoalan tersebut, sehingga setiap anggaran di SKPD dipangkas dan itu sudah menjadi kesepakatan," Saya kira klir soal refocusing," kata Ahmad Ishak.

Ahmad menambahkan, kunjungan 25 Anggota DPRD ke Kabupaten Pulau Morotai tersebut masing-masing Komisi dengan agendanya masing-masing, Komisi I dengan agenda Pendidikan, Komisi II dengan pengelolaan tol laut dan Komisi III masalah pelayanan kesehatan.

" Sekolah terpadu unggulan itu diakui, dan itu Komisi I ingin melihat itu dengan berdiskusi dengan pemerintah setempat, langsung dengan Bupati dan Kepala Dinas, kemudian kita meninjau langsung sekolahnya, melihat respon peserta didiknya bagaimana dan itu menjadi contoh, ini yang kita berdiskusi dengan Pemda Tidore setelah pulang nanti, dan tidak akan keluar dari visi misi Ali Ibrahim dan Muhammad Sinen," ungkap Ahmad.

Sementara itu, kata Ahmad, Komisi II lebih menyoroti terkait dengan pengelolaan tol laut, hal itu dikarenakan pengelolaan tol laut di Kabupaten Pulau Morotai mendapat penghargaan dari pemerintah pusat, karena dari Kabupaten/Kota yang ada di Maluku Utara, hanya Morotai yang tol lautnya datang penuh dan pulang pun penuh.

" Ternyata Bupati trik khusus untuk tol laut, dan Komisi II juga melihat masalah pertanian, karena Morotai swasembada persoalan barito itu tidak ambil dari luar," cetusnya.

Untuk Komisi III, lebih pada pelayanan kesehatan, karena kesehatan di Kabupaten Pulau Morotai sudah mengratiskan biaya kesehatan secara menyeluruh

" Jadi pendidikan dan kesehatan di Morotai itu semua sudah gratis 100%, dan tidak semua hal yang di Morotai ada di Kota Tidore maupun sebaliknya, itu yang nanti kita akan berdiskusi dengan Pemkot Tidore," tutupnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, perjalanan dinas Anggota DPRD ditambah dengan pendamping Sekertariat DPRD Kota Tidore Kepulauan ke Kabupaten Pulau Morotai menghabiskan anggaran sebesar Rp.289.981.700, juta rupiah.

Penulis: Daffa
Editor: Dano

Baca Juga