Praktisi Hukum Pertanyakan Status Tersangka Aprima

Foto: Rustam Ismail Praktisi Hukum Provinsi Maluku Utara

TIDORE - Kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Wakil Wali Kota Tidore, Muhammad Sinen, melalui media sosial (faceebook) dengan tersangka Aprima Tampubolon sudah seharusnya berada di meja hijau dengan penetapan yang sudah memasuki tahun kedua ini.

Demikian hal ini disaampaikan Praktisi Hukum Provinsi Maluku Utara Rustam Ismail kepada sejumlah wartawan," Kalau dilihat dari penanganan kasus Aprima Tampubolon, seharusnya berkasnya sudah sampai ke Kejaksaaan dan jika kurang penyidik tak perlu berlarut-larut kembali melengkapi," kata Rustam, Senin (14/6/2021).

Menurut Rustam , ini perkara sudah sangat lama dan telah ditetapkan tersangka, jika kalau penyidik sudah menetapkan tersangka maka sudah cukup dua alat bukti yang kuat," Alat bukti itu menentukan terjadi atau tidaknya sebuah tindak pidana,’’ ujar Rustam.

Olehnya itu , kalau cukup alat bukti kuat bisa saja seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dapat ditetapkan sebagai tersangka. Nah Sekarang beliau sudah tersangka," Maka penyidik harus limpahkan ke Kejaksaan untuk diteliti atau diperiksa apakah secara materiil terpenuhi atau belum untuk seterusnya dilmpahkan kepada pengadilan untuk disidangkan,’’ desak Rustam.

Ia juga berharap perkara ini ada titik kejelasan hukumnya, sebab tidaklah baik kalau dibiarkan terlalu lama mengedap di meja penyidik. Sebab sampai ini status tersangka masih melekat di Aprima,

" Untuk itu secepatnya kasus ini cepat di proses sehinga status tersangka tidak terkatung katung, Aprima juga butuh kepastian hukum, saya yakin dia juga tidak mau status tersangkanya terus melekat kepadanya, untuk itu sekiranya kasus ini cepat di tuntaskan oleh penyidik,’’ papar Rustam.

" Bukan hanya kasus aprima saja, tapi kasus lain seperti dugaan pencemaran nama baik dan fitnah yang sedang ditangani oleh penyidik agar cepat dituntaskan,’’ tambah Rustam.

Aprima ditetapkan sebagai tersangka pada Desember 2019 lalu oleh Polres Tidore Kepulauan. Aprima dijerat dengan dua pasal, yakni pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, serta pasal 311 KUHP.

Penulis: Daffa
Editor: Dano

Baca Juga