Ini Agenda GPM Malut di Bulan Juni

Juslan J Hi. Latif Ketua GPM Kota Ternate

TERNATE - Guna untuk memperingati Dies Natalis Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) ke 74 Tahun dan Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2021.

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Kota Ternate bersama dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Provinsi Maluku Utara akan melakukan aksi refleksi.

Ketua GPM Kota Ternate Juslan J Hi.Latif, kepada media ini menyatakan bahwa terkait dengan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 yang menetapkan 1 Juni 1945 sebagai hari lahirnya pancasila sudah sesuai dengan perjalanan sejarah bangsa indonesia khususnya pembentukan ideologi pancasila sebagai dasar negara indonesia merdeka.

Dia menambahkan, dalam anjuran Keppres tersebut memuat tiga point, yakni (1). Menetapkan tanggal 1Juni 1945 sebagai hari lahir pancasila, (2). Tanggal 1Juni merupakan hari libur nasional, (3). Pemerintah dan seluruh komponen bangsa dan masyarakat indonesia memperingati hari lahir pancasila setiap tanggal 1Juni.

" Olehnya itu, walaupun pemerintah sudah memberi payung hukum melalui keppres terhadap penetapan hari lahirnya pancasila, tetapi hingga saat ini realitas dan dinamika kita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bahwa seolah-olah indonesia seperti menjadi laboratorium Ideologi-ideologi. Sebab, berbagai macam ideologi transnasional yang masuk ke indonesia dan kekuatannya hampir tidak bisa di kendalikan oleh negara," cetusnya, Minggu (30/5/2021).

"Maka dari itu, sabagai kaders soekarnois kami secara institusi Gerakan Pemuda Marhaenis meminta kepada pemerintah agar tetap tegas kepada organisasi atau ormas yang anti terhadap ideologi pancasila sebagai dasar negara," singkat Juslan.

Kata Juslan, selain menggelar aksi refleksi hari kesaktian pancasila, GPM Maluku Utara juga menyoroti terkait dengan dugaan dan indikasi penyalahgunaan anggaran penanganan Covid-19 ratusan miliyar sebagaimana temuan Panitia khusus (PANSUS) DPRD Provinsi Maluku Utara.

" Dimana anggaran penanganan Covid-19 ratusan miliyar diduga kuat tidak ikut di pertanggungjawabkan dalam dokumen LKPJ Gubernur Provinsi Maluku Utara dalam sidang paripurna akhir bulan maret lalu," ungkap Juslan.

Selain itu Juslan juga menyebutkan bahwa anggaran penanganan Covid-19 di Kota Ternate juga dinilai bermasalah, sehingga aparat penegag hukum di minta untuk bertindak dan menyelidiki lebih jauh," Karena dugaan biaya honorer untuk satuan tugas (Satgas) di tingkat Kelurahan di Kota Ternate, dari hasil advokasi kami khususnya di Kecamatan Ternate selatan tidak di bayarkan secara maksimal," ujarnya.

Senada juga disampaikan oleh Ketua DPD GPM Maluku Utara Sartono Halek, Dia mengatakan aelain memperingati Dies Natalis GPM yang ke 74 tahun, DPD GPM Maluku Utara juga menyambut hari lahir pancasila dan bulan Bung Karno pada bulan Juni.

" Selain 1 Juni sebagai hari lahir pancasila juga hari lahir bung karno pada tanggal 6 Juni dan haul Bung Karno tanggal 21 Juni. Sehingga bagi kami ini sangat penting untuk merefleksikan kembali semangat perjuangan bung karno sebagai penggali pancasila dan bapak bangsa indonesia," tukasnya.

Penulis: Anto
Editor: Dano

Baca Juga