Ini Hasil Rapat Tindaklanjut Kawasan Khusus Sofifi

Foto: Wali Kota Tidore Kepulauan Capt. Ali Ibrahim

TIDORE - Pembahasan tentang rencana pembangunan kawasan khusus Ibukota Provinsi Maluku Utara Sofifi rupanya ada titik terang. Hal ini terlihat dari hasil pertemuan rapat tindaklanjut yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri berdasarkan surat nomor 005/2077/OTDA tanggal 11 Mei 2021.

Rapat yang berlangsung selama tiga hari di Jakarta itu, dihadiri oleh Wali Kota Tidore Kepulauan, Capt. Ali Ibrahim bersama Sultan Tidore Hi. Husain Syah, Perwakilan Kesultanan Jailolo, unsur Pemerintah Provinsi Maluku Utara, dan Pejabat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

" Rapat tindaklanjut ini dilaksanakan untuk menyamakan persepsi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara,  Kota Tidore Kepulauan, Kesultanan Tidore, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. Dan Konsultan penyusun master plan kawasan khusus," kata Wali Kota Tidore Capt. Ali Ibrahim saat diconfirmasi, Sabtu (22/5/2021).

Lebih lanjut, kata Ali, pembahasan dalam rapat itu juga membahas tentang pemaparan umum rencana kawasan Khusus Ibukota Provinsi Maluku Utara,  rencana pembahasan pengambangan pembangunan kawasan khusus berdasarkan aspirasi daerah,  konfirmasi dan penyesuaian data, pembobotan atas master plan kawasan yang telah disusun oleh konsultan,  pembobotan atas rancangan payung hukum kawasan khusus, serta pandangan kesultanan tentang kawasan khusus.

Diketahui dalam rapat tersebut juga memuat berita acara kesepakatan yang ditandatangani langsung oleh Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba Lc, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, Perwakilan Kesultanan Tidore dan Kesultanan Jailolo.

Penandatangan berita acara itu disaksikan oleh pejabat Kementerian Dalam Negeri diantaranya staf khusus Menteri Dalam Negeri Apep Fajar Kurniawan, Plt Sekretaris Dirjen Otonomi Daerah Maddaremmeng , Kepala Biro Hukum Sekjend Kemendagri R Gani Muhammad, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah III R. Budiono Sibambang.  Direktur BUMD,  BLUD dan Barang Milik Daerah Budi Santoso.

" Disepakati bahwa Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, Sultan Tidore dan Perwakilan Kesultanan Jailolo,  menyepakati usulan skenario rencana pembangunan, rancangan master plan dan rancangan peraturan Pemerintah terkait Kawasan Khusus Ibukota Provinsi Maluku Utara," ungkapnya.

Kata Ali Ibrahim, usulan tersebut akan menjadi acuan bersama dalam tindak lanjut pembentukkan kawasan khusus Ibukota Provinsi Maluku Utara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

" Hal tersebut akan menjadi acuan bersama dalam membuat master plan pembangunan kawasan khusus nantinya. Tak hanya itu masukkan dari Sultan Tidore untuk memasukkan Kecamatan Oba dan Oba Selatan akan menjadi perhatian dan catatan serius pemerintah," tutupnya.

Penulis: Daffa
Editor: Dano

Baca Juga