FPDS Minta Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sula Terpilih Ditunda

Foto: Aksi unjuk rasa Forum Peduli Demokrasi Sula

SANANA - Gerakan Pemuda NasDem yang tergabung dalam Forum Peduli Demokrasi Sula (FPDS) Kabupaten Kepulauan Sula melakukan aksi unjuk rasa meminta agar pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula terpilih ditunda.

Pasalnya, menurut Fataha Fataruba, Ketua Pemuda NasDem Kepulauan Sula dalam orasinya mengatakan bahwa tahapan Pilkada 2020 di Kepulauan Sula yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kepulauan Sula diduga ada konspirasi.

" Sejak awal tahapan pendaftaran dan perbaikan persyaratan pencalonan serta penetapan pasangan calon dan proses perhitungan. Dimana dalam tahapan pendaftaran KPU dan Bawaslu memeriksa dengan teliti dan cermat setiap syarat pencalonan yang dimasukkan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati (Fifian Ade Ningsi Mus, Hi. Saleh Marasabesy). Namun pada proses yang terjadi justru KPU dan Bawaslu mengabaikan beberapa asas penting dalam pelaksanaan Pilkada," kata Fataha Fataruba, Senin (10/5/2021).

Menurutnya, KPU Kepulauan Sula tidak profesional dan mengabaikan hal sangat penting terkait dengan status dan kedudukan SK Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Calon Bupati Fifian Ade Nengsi Mus, KPU juga melakukan verifikasi syarat calon tidak menggunakan kaidah seperti verifikasi faktual yang telah diatur dalam Udang-undang Pilkada.

" KPU Kepulauan Sula sengaja melakukan manipulasi kaitan dengan syarat pencalonan Fifian Ade Ningsi Mus, dan Bawaslu juga tidak melaksanakan pengawasan dengan cermat pada tahapan pendaftaran dan verifikasi faktual terhadap syarat calon," ungkap Fataha.

lebih lanjut, Fataha mengatakan, dalam penanganan laporan dugaan pelanggaran, Bawaslu Kepulauan Sula bersikap sangat tidak profesional dan bahkan mengabaikan sejumlah fakta yang disampaikan oleh pelapor.

" Bawaslu tidak bekerja sesuai dengan UU Pilkada dan Perbawaslu yang ada. Contoh kasus, SK Pemberhentian PNS, Keterangan Tidak Pailit dan Rekomendasi PSU. Dengan demikian dari sekian pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Sula dan KPU Sula ini terbukti pada persidangan di DKPP," tukasnya.

Dia juga mengatakan, terkait dengan pelanggran yang dilalukan oleh KPU dan Bawaslu saat ini telah ada upaya hukum di PTUN Ambon dan PTTUN Makasar. Ini dilakukan untuk mencari kebenaran berkaitan dengan proses Pilkada Kepulauan Sula.

" Saat ini Tim Hukum juga telah memasukkan permohonan ke MK untuk meninjau kembali 4 Surat Keputusan (SK) yang telah di terbitkan oleh KPU Sula. Antara lain  SK penetapan pasangan calon, SK penetapan nomor urut. Dan SK Pleno Rekapitulasi Hasil serta SK penetapan pasangan calon terpilih," pungkasnya.

Untuk itu, Gerakan Pemusa NasDem yang tergabung dalam Forum Peduli Demokrasi Sula (FPDS) meminta ke DPRD Kepulauan Sula untuk tudak mengeluarkan aurat usulan pelantikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

" DPRD harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan Mendagri, Bawaslu RI dan KPU RI, berkaitan dengan pelanggaran pada syarat calon yang dilakukan oleh pasangan rerpilih dan penyelenggara," pungkasnya.

Penulis: Arifin Drakel
Editor: Dano

Baca Juga