PGRI Tidore Minta TPP Bagi Guru Non Sertifikasi

Kunjungan Pengurus PGRI Kota Tidore Kepulauan yang diterima langsung oleh Walikota Tidore Kepulauan Capt Ali Ibrahim bersama Wakil Walikota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen

TIDORE - Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan menerima kunjungan dari Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Tidore Kepulauan yang diterima langsung oleh Walikota Tidore Kepulauan Capt. Ali Ibrahim dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen, di ruang rapat Walikota Tidore, Senin (3/5/2021).

Kunjungan ini merupakan silaturahmi para pengurus PGRI Kota Tidore Kepulauan yang baru dibentuk pada bulan November 2020 dan dilantik pada Desember 2020 kemarin. Mereka menyampaikan beberapa poin kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Pengurus PGRI Kota Tidore Ahmad Usman mengatakan bahwa profesi guru adalah profesi mulia yang disandang oleh setiap warga Negara yang menjadi seorang guru, oleh karena itu Pemerintah Daerah juga berhak untuk selalu mengupayakan mengangkat harkat dan martabat guru dengan senantiasa menjadikan guru sebagai faktor utama untuk diperhatikan.

“ Kami juga menyampaikan beberapa poin penting yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah sebagai bahan pertimbangan untuk mensejahterakan para Guru yang ada di Kota Tidore yakni Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk Guru non sertifikasi, pemerataan Guru, dan masih banyak Guru yang ada di Kota Tidore yang belum Strata Satu.” kata Ahmad Usman.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Tidore Kepulauan Capt. Ali Ibrahim menyampaikan bahwa terkait pemerataan Guru Pemerintah Kota Tidore Kepulauan sudah melakukan mutasi yang dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan termasuk di daratan Oba.

" Pemerintah Kota Tidore Kepulauan juga akan melakukan kerjasama dengan Universitas Khairun Ternate yang diperuntukan kepada pegawai yang ingin melanjutkan pendidikan ke Strata Satu (S1) termasuk Guru, sedangkan untuk TTP bagi guru non sertifikasi nantinya akan dikaji kembali agar tidak bertentangan dengan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sehingga dapat mensejahterakan para Guru-guru yang ada di Kota Tidore.” jelas Ali.

Ali juga menegasakan bahwa tidak ada lagi Guru yang nantinya membuat permohonan pindah ke Instansi Badan maupun Dinas hal ini untuk meminimalisir jumlah Guru yang mengajar tidak berkurang dan kualitas pendidikan di sekolah tetap terjaga.

Senada juga disampaikan, Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen, terkait dengan TPP masih akan dibahas kembali sesuai dengan regulasi yang ada," Karena guru non sertifikasi mendapatkan tunjangan fungsional dari Pemerintah Pusat," kata Muhammad Sinen.

Hadir dalam pertemuan itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan Ismail Dukomalo, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tidore Kepulauan, Mansyur dan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Tidore Kepulauan Asis Hadad.

Penulis: Daffa
Editor: Dano

Baca Juga