LMND dan Pemuda Bobo Desak Ketua DPRD dan BK Proses Abdul Jalal Marajabessy

Foto: Forum Pemuda Bobo dan LMND Kota Tidore saat melakukan aksi di ruang paripurna DPRD Kota Tidore Kepulauan

TIDORE - Merasa dirugikan akibat dari putusan Pengadilan Negeri (PN) Soasio Kota Tidore Kepulauan, terhadap Abdul Jalal Marajabessy alias Gion yang hanya menjalani hukum dua (2) bulan percobaan tahanan wajib lapor, sementara empat (4) rekannya menjalani hukum 10 hari masa tahanan selanjutnya ditahan oleh Polres Tidore Kepulauan, akibat menyeludupkan minuman keras jenis cap tikus ke Kota Tidore Kepulauan, pada 28 April 2021 lalu.

Forum Pemuda Bobo dan LMND Kota Tidore Kepulauan kemudian melakukan aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kota Tidore Kepulauan. Aksi unjuk rasa itu meminta kepada Ketua DPRD dan Badan Kehormatan (BK) untuk memproses Abdul Jalal Marajabessy yang merupakan Anggota DPRD aktif dari fraksi PDI Perjuangan.

" Kami meminta kepada BK DPRD Kota Tidore agar segera memproses Abdul Jalal Marajabessy selaku Anggota DPRD aktif yang telah melanggar kode etik berdasarkan putusan pengadilan yang memutuskan yang bersangkutan dengan hukum 2 bulan tahanan masa percobaan serta wajib lapor," kata Julfikar Hasan Ketua LMND Tidore dalam orasinya, Senin (3/5/2021).

Selain itu, Forum Pemuda Bobo juga meminta Anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan untuk kembali mengevaluasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2018 tentang pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran dan penjualan minuman keras.

Dimana, Forum Pemuda Bobo merasa dirugikan lantaran empat (4) rekan Abdul Jalal Marajabessy yang ditahan ditahan merupakan warga Kelurahan Bobo.

" Sebagai warga Kelurahan Bobo kami sangat dirugikan, dimana secara identitas nama baik kami tercoreng, apalagi di bulan suci ramadhan umat islam melaksanakan ibadah puasa serta upaya penegakan Tidore sebagai Kota Santri," kata Alifan Kene Koordinator Forum Pemuda Bobo.

Dalam aksi itu massa juga meminta untuk melakukan hering bersama Ketua dan Anggota DPRD, namun tak kunjung ditemui, lantaran Ketua dan Anggota DPRD tidak berada di kantor.

" Untuk itu kami juga meminta kepada Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Tidore untuk mempublikasi proses penindakan pelanggaran kode etik terhadap Abdul Jalal Marajabessy ke publik lewat media sebagai pembelajaran penegakan Perda terhadap masyarakat Tidore," tutupnya.

Penulis: Daffa
Editor: Dano

Baca Juga