Tamsil Belum Dibayar, Guru Non Sertifikasi di Tidore Tuntut Hak

Foto: Aksi para guru non sertifikasi dihalaman Kantor Walikota Tidore Kepulauan.

TIDORE - Sebanyak 700 orang Guru non sertifikasi di Kota Tidore Kepulauan melakukan aksi mogok mengajar dan mendatangi Kantor Walikota Tidore, aksi mogok mengajar tersebut dilakukan lantaran upah guru non sertifikasi fungsional selama empat (4) bulan belum dibayarkan, Senin (26/4/2021).

Dimana upah selama empat (4) bulan yang belum dibayar itu dari tahun 2020 triwulan I dan 2021 triwulan l, guru non sertifikasi ini diketahui perbulannya mendapatkan upah tambahan penghasilan (tamsil) sebesar Rp.250 ribu, namun diterima per triwulan sebasar Rp.750 ribu.

Para guru non sertifikasi ini memulai aksinya di Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan untuk menyampaikan tuntutanya, aksi para Guru itu kemudian diterima oleh Kepala Dinas Pendidikan Ismail Dukomalamo.

Salah satu Guru non sertifikasi yang enggan namanya disebutkan saat ditemui dihalaman kantor walikota, mengaku bahwa dari triwulan I di tahun 2020 terdapat dua (2) bulan belum dibayarkan dan tahun 2021 juga ada dua (2) bulan belum dibayarkan.

Sehingga, kata dia, akhirnya sejumlah guru non sertifikasi melakukan mogok mengajar dan meninggalkan sekolah untuk menuntut hak mereka, apalagi saat ini dibulan suci ramadhan dan lebaran nanti kebutuhan semakin banyak.

" Sebelum lebaran harus dibayarkan, karena lebaran ini kebutuhan sangat banyak. ASN lain saja punya TPP perbulannya besar, sedangkan kami punya hanya Rp.250 ini belum dibayar," kata salah Guru Sekolah Dasar (SD) dari Kelurahan Topo ini.

Belum lagi, dia mengatakan upah guru non sertifikasi yang ditransfer itu oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sering terjadi pemotongan," Dari Rp.750 itu kami terima cuma dapat Rp. 720," ungkap dia.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan, Ismail Dukomalamo saat diconfirmasi, meminta agar para guru non sertifikasi bisa bersabar, karena pembayaran tambahan penghasilan (tamsil) ini bukan pemerintah daerah melainkan pemerintah pusat (Kemendikbud).

" Jadi saya mau klarifikasi, ini bukan aksi Guru-guru datang tanya pembayaran tamsil. Tamsil inikan dana transfer pusat, Pemda ini bayar sesuai uang yang masuk saja, tahun ini dana yang masuk baru Rp.183 juta itu cukup bayar 1 bulan," ungkap Ismail.

Selain itu, Ismail mengatakan terkait dengan tambahan penghasilan (tamsil) yang diterima tidak utuh oleh para Guru non sertifikasi itu karena untuk pembayaran pajak," Tidak potong, itu untuk pembayaran pajak. Sebagai warga negara yang baik harus bayar pajak," ungkapnya.

Ismail juga mengatakan, terkait dengan tuntutan para guru non sertifikasi, pihaknya akan melakukan kordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di Jakarta.

" Besok, saya utus Sekertaris Dinas Pendidikan ke Jakarta untuk koordinasi dengan Kemendikbud terkait dengan tuntuan para guru ini," tutupnya.

Penulis: Daffa
Editor: Dano

Baca Juga