SPN Malut Terima Tantangan PT.NHM

Foto: Sofyan Abubakar Plt Sekertari SPN Maluku Utara

TERNATE - Plt Sekertaris Serikat Pekerja Nasional (SPN) Maluku Utara Sofyan Abubakar, kemudian angkat bicara terkait statement Ketua Badan Serikat Pekerja PT. NHM Iswan Hi. Ma’arus dan Manager HRD PT. NHM Safrudin Adam pada salah satu media online.

Sofyan dengan santai mengaku bahwa memang betul pihaknya tidak terlibat dalam pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), itu sebabnya, dalam komentar sebelumnya, SPN Maluku Utara diposisikan sebagai serikat buruh yang independent.

" Dan tentu sebagai serikat buruh yang independent sudah menjadi keharusan untuk menyoroti dinamika penegakan hukum ketenagakerjaan yang dianggap berjalan pincang," kata Sofyan, Senin (26/4/2021).

Sebab, kata Sofyan, fungsi control serikat pekerja tidak saja terbatas kepada membela hak-hak buruh yang menjadi anggota serikat, tetapi juga kepada seluruh buruh baik yang tergabung dalam anggota serikat pekerja atau tidak, sepanjang hak-hak buruh dilanggar SPN Maluku Utara akan berdiri di depan dan siap untuk membantu tanpa memandang latar-belakang dari serikat mana buruh tersebut berasal.

" Sebab, ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf c UU No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja telah mengamanahkan fungsi Serikat Pekerja sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," jelasnya

Sofyan juga menyoroti terkait dengan pernyataan Ketua Badan Serikat Pekerja PT. NHM Iswan Hi. Ma’arus dan Manager HRD PT. NHM Safrudin Adam yang tegas mengatakan bahwa “ tindakan disiplin yang tertuang dalam PKB selain mengacu kepada Undang-Undang juga menyesuaikan dengan kondisi khusus dalam suatu perusahaan”,

Lebih lanjut dikatakan tindakan disiplin diatur dengan 3 kategori jika pelanggaran ringan maka diberikan konseling, sedang diberikan SP, 1, 2, 3, dan berat diberikat PKH.

" Menurut hemat kami, yang menjadi titik singgung kami adalah berkaitan dengan tindakan PHK kepada Muamar, karena dianggap melakukan kesalahan berat. Kami menilai Ketua Badan Serikat Pekerja PT. NHM Iswan Hi. Ma’arus dan Manager HRD PT. NHM Safrudin Adam belum memahami konsep kesalahan berat. Sekali lagi diskursus yang kami bangun adalah berkaitan dengan “konsep kesalahan berat”. Ketika salah memahami konsep, maka tentu akan salah memberikan argumentasi," ujarnya.

Dia menambahkan, konsep kesalahan berat haruslah dapat ditafsirkan sebagai suatu kesalahan yang berkaitan dengan perbuatan seseorang/pekerja yang dikualifikasi sebagai perbuatan pidana. Itu sebabnya pembentuk undang-undang merumuskan karakteristik kesalahan berat tentu merujuk kepada ketentuan Pasal 158 ayat 1 huruf a sampai dengan huruf j. Semua jenis perbuatan yang dikualifikasi sebagai kesalahan berat dalam ketentuan Pasal tersebut tentu merupakan rana hukum pidana.

Sehingga manakalah Perusahaan dan serikat pekerja hendak membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mengatur terkait kesalahan berat yang tentu tidak disebutkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan haruslah rujukannya adalah Pasal 158 sebagai zenus dari konsep kesalahan berat. Hal ini sejalan dengan Pasal 158 Ayat 1 huruf j yang menyebutkan bahwa “Melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana 5 tahun atau lebih”.

" Dari makna Pasal tersebut dapat ditafsirkan secara ekstensif bahwa Perusahaan dan serikat pekerja boleh membuat aturan tambahan terkait kesalahan berat dalam PKB akan tetapi aturan tembahan tersbeut sepanjang mengatur kesalahan berat tentu masih dalam lingkup perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan pidana yang ancaman pidannya 5 tahun atau lebih," ungkapnya.

Dalam kondisi ini pertanyaan yang timbul adalah bagaimana jika Perusahaan dan Serikat Pekerja PT. NHM membuat PKB yang menambahkan rumuskan kesalahan berat tetapi kesalahan berat tersebut bukan merupakan perbuatan pidana. Hal ini tentu tidak dapat dibenarkan baik secara konsep maupun secara teori, sebab, merujuk kepada ketentuan Pasal 124 Ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tegas menyebutkan Ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama Tidak Boleh Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

" Artinya Pasal tersebut memberikan instrument hukum dalam pembuatan PKB tidak boleh menyimpang dari undang-undang Ketenagakerjaan. Sehingga manakala pekerja/buruh melakukan perbuatan yang dianggap sebagai kesalahan berat, pengusaha tidak boleh melakukan PHK yang didasari oleh 3 syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 158 ayat 2, yaitu Pertama, pekerja/buruh tertangkap tangan, Kedua, ada pengakuan dari pekerja/buruh, dan Ketiga, terdapat bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh yang berwenang di perusahaan yang bersangkutan dan didukung dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi," tukasnya.

Tetapi harus menunggu kesalahan berat tersebut dibuktikan terlebih dahulu melalui putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, sebab untuk menentukan pekerja/buruh terbukti melakukan kesalahan berat merupakan domain hakim di peradilan pidana. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkama Konstitusi No. 012/PUU-I/2003 Tertanggal 28 Oktober 2004 yang dalam racio decidendi putusan a quo hal 112 Mahkama berpendapat karena Pasal 158 memberi kewenangan pada pengusaha untuk melakukan PHK dengan alasan buruh/pekerja telah melakukan kesalahan berat tanpa due process of law melalui putusan pengadilan yang independen dan imparsial, melainkan cukup hanya dengan keputusan pengusaha yang didukung oleh bukti-bukti yang tidak perlu diuji keabsahannya menurut hukum acara yang berlaku adalah bertentangan dengan asas presumption of innocence atau praduga tidak bersalah. Menyikapi hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tanggal 7 Januari 2005 menerbitkan Surat Edaran No. SE.13/MEN/SJ-HK/1/2005 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam penyelesaian perkara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena pekerja/buruh dianggap melakukan kesalahan berat,

Maka harus memperhatikan dua hal. Pertama PHK hanya dapat dilakukan setelah ada putusan Pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan kedua PHK dapat dilakukan jika terdapat alasan mendesak yang berakibat hubungan kerja tidak dapat dilanjutkan maka pengusaha harus menempuh upaya melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 2 Tahun 2004 Tentang PPHI.
Itu sebabnya apa yang didalilkan oleh Ketua Badan Serikat Pekerja PT. NHM Iswan Hi. Ma’arus dan Manager HRD PT. NHM Safrudin Adam yang menganggap kami terlalu normatif.

Sekali lagi kami bukanlah terlalu normatif. Tetapi kami sekedar mengoreksi pihak managemen PT. NHM dengan harapan untuk back to the rules atau kembali ke aturan manakalah hendak merumuskan Perjanjian Kerja Bersama agar hak-hak normatif buruh tidaklah dikebiri.

Sebab disisi lain Haji Robet menunjukan sikap peduli terhadap kesejahteraan masyarakat lingkar tambang melaluai penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan pembangunan rumah msayarakat, tatapi disisi lain pula Managemen PT. NHM yang diwakili Ketua Badan Serikat Pekerja PT. NHM Iswan Hi. Ma’arus dan Manager HRD PT. NHM Safrudin Adam justru menunjukan sikap tidak peduli terhadap Muamar sebagai buruh yang bekerja d PT. NHM.

" Hal ini tentu mejadi kontras atau paradoks. Sebab, sikap baik haji Robet yang ditunjukan kepada masyarakat lingkar tambang tersebut haruslah managemen PT. NHM mampu menerapkan dan menyelaraskan sikap baik tersebut didalam perusahaan, bukan sebaliknya," tuturnya.

Lanjut dia, sebab, menyelamatkan kesejahteraan masyarakat lingkar tambang memang penting, tetapi menyelamatkan kesejahteraan buruh di dalam tambang jauh lebih penting. Dan PHK bukanlah solusi dalam meyelesaikan masalah.

Sebab, Ketentuan Pasal 151 Ayat 1 UU 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tegas menyebutkan “ Pengusaha, pekerka/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja.

" Melalui media ini, dalam rangka memperingati May Day kami menerima tantangan managemen PT. NHM untuk melakukan dialog terbuka berkaitan dengan penegakan hukum ketenagakerjaan," tutupnya.

Penulis: Anto
Editor: Dano

Baca Juga