Massa Minta KPU Kepsul Tindaklanjut Putusan DKPP

Foto: Aksi unjuk rasa yang berlangsung di Kantor KPU Kepulauan Sula

SANANA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) kembali didemo ribuan massa. Aksi yang berlangsung didepan Taman Kota, Pasar Basanohi, Pertokoan dan Kantor Bawaslu serta Kantor KPU Kepulauan Sula, Senin (26/4/2021).

Aksi unjuk rasa dilakukan lantaran massa tidak terima dengan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula yang telah meloloskan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula tahun 2020 lalu yakni Fifian Ade Ningsi Mus dan Saleh Marasabesy.

Padahal Paslon dengan Jargon Fam-Sah itu dinilai cacat administrasi," KPU Kepulauan Sula harus bertanggung jawab atas sanksi keras dari DKPP, " ungkap Herdiyanto Bone.

Herdiyanto yang juga selaku koordinator lapangan ini menegaskan bahwa , KPU Kepulauan Sula telah membodohi masyarakat, ini berdasarkan hasil keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang melakukan sidang kode etik terhadap penyelenggaraan pemilu oleh Komisioner KPU Kepulauan Sula.

" Dimana hasil persidangan KPU Kepsul mendapatkan sanksi teguran keras berdasarkan beberapa perkara yakni dengan Nomor perkara 32 diberi sanksi teguran keras. Ketua dan Anggota mendapatkan peringatan keras, jemudian Perkara 70 Ketua dan Anggota diberikan peringatan, sementara pada Perkara 86, Anggota (Ifan) dapat peringatan keras dan Perkara 87 ketua dan anggota direhabilitasi nama baik," jelasnya.

Dia juga meminta kepada KPU Kepulauan Sula dengan berdasarkan putusan DKPP yang diketahui bersama telah ditetapkan pihak KPU melakukan pelanggaran-pelanggaran pemilu. Untuk itu pihak KPU Kepulauan Sula berdasarkan pelanggaran yang ada segera menindaklanjuti hasil putusan DKPP.

" Apabila KPU Kepulauan Sula tidak mengindahkan maka pihaknya akan kembali dengan massa lebih besar lagi ," tegasnya.

Penulis: Arifin
Editor: Dano

Baca Juga