SPN Malut Desak Haji Robet Pecat HRD PT. NHM

Foto: Sofyan Abubakar Plt Sekertari SPN Maluku Utara

TERNATE - Plt. Sekeretaris Serikat Pekerja Nasional (SPN) Maluku Utara Sofyan Abubakar menanggapi keputusan yang dilakukan oleh HRD PT. NHM, menurut Sofyan, keputusan tersebur adalah keselahan besar dan tidak memahami hukum.

Sebab, HRD PT. NHM merujuk kepada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebagai ligitimasi atau dasar dalam pengambilan keputusan sehingga mengkualifikasi bahwa perbuatan Muammar itu dapat di kategorikan sebagai perbuatan berat atau kesalahan berat.

" HRD PT. NHM harus pahami betul konsep kesalahan berat. Dalam konsep kesalahan berat tentunya sudah di atur dalam UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 158 (1) pada huruf a sampai j. Kalau kita melihat point i Pasal 158 menyebutkan bahwa membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara," kata Sofyan, Sabtu (25/4/2021).

Kata Sofyan, Kualifikasi kesalahan berat dalam pasal 158 ayat (1) pengusaha bisa melakukan pemutusan hubungan kerja mana kala terpenuhi 3 syarat. Syarat itu di atur pada ayat (2) yaitu a. pekerja/buruh tertangkap tangan; b. ada pengakuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan; atau c. bukti lain berupa kejadian yang dilakukan oleh pihak berwenang.

" Artinya pihak pengusaha ketika mendapatkan buruh melakukan kesalahan berat dia harus melakukan laporan kepihak yang berwenang dalam hal ini pihak kepolisian," tukasnya.

Lanjut Sofyan, konsep kesalahan berat yang diatur dalam UU ketenagkerjaan sebagai mana di maksud dalam pasal 158 adalah hukum acara pidana artinya perbuatan dapat di tafsirkan sebagai perbuatan pidana.

" Jadi kesalahan berat itu adalah perbuatan pidana dalam hukum ketenagakerjaan. Artinya karyawan melakukan perbuatan yang di kategorikan perbuatan pidana yang dapat dikualifikasikan sebagai kesalahan berat," ujar Sofyan.

Lanjut Sofyan, kalau perusahan ingin melakukan PHK pada karyawan dengan kualifikasi kesalahan berat yang statusnya tersebut masih dalam percobaan. Kita merujuk pada Pasal 37 UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menyebutkan " Dalam hal pemutusan hubungan kerja dilakukan dalam masa percobaan, surat pemberitahuan disampaikan paling lambat 7 hari kerja sebelum pemutusan hubungan kerja", Dan Pasal 38 me menyebutkan "dalam hal pekerja/buruh mendapatkan surat pemberitahuan dan tidak menolak pemutusan hubungan kerja pengusaha harus melaporkan Pemutusan hubungan kerja kepada dinas ketenagakerjaan". Dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan Halmahera Utara

Lanjut, Pasal 39 ayat (1) "Pekerja/buruh yang telah mendapatkan pemutusan hubungan kerja dan menyatakan menolak, harus memuat surat penolakan disertai alasan paling lama 7 hari kerja setelah di terimanya surat pemberitahuan.

" Jika Muamar tidak setuju maka PHK itu belum bisa di lakukan sebab masih tahapan proses melalui perundingan dan seterusnya. Perusahan tidak bisa langsung PHK atau memberhentikan karyawan. Karena proses perundingan itu ada upah proses yang harus di bayar, status karyawan masih tetap sebagai karyawan," tukasnya.

Kata Sofyan, HRD PT. NHM Safrudin Adam sesungguh menunjuhkan sikap yang tidak patut karena tidak memahami dengan baik hukum Tenagakerjaan khusus mengenai Pasal 158 apa yang disampaikan oleh kuasa hukum SPN yang pasal tersebut Mahkamah Konsitusi telah merubah pasal itu melalui putusan MK No. 012/PUU-I/2003 itu sehingga tafsir kesalahan berat itu hanya bisa dilakukan kalau telah terlebih dahulu ada putusan Pidana yang menyatakan bahwa karyawan tersebut telah melakukan suatu kesalahan berat.

Menurutnya, perkataan HRD PT. NHM mengenai PHK bukan dasar terkait Haji Robert. Tetapi ini keputusan HRD. Artinya keputusan HRD dapat merugikan perusahan sebab ini juga kesalahan sebenarnya.

" HRD PT. NHM mengambil keputusan harus pahami dulu aturannya jangan keputusan tergesah-gesah seperti ini tentu dapat di tafsirkan bahwa perusahan itu dianggap tidak mengerti hukum. Kalau tidak dianggap mengerti hukum dan melakukan suatu perbuatan yang tentunya dibenarkan oleh hukum maka dapat ditafsirkan bahwa perbuatan perusahan itu yang diwakili oleh HRD PT. NHM adalah perbuatan yang bertentangan dengan Hukum," pungkasnya.

Sofyan Abubakar juga mendesak Haji Robert untuk mengambil tindakan tegas untuk memberhentikan atau mengantikan HRD PT. NHM. Sehingga PT. NHM tidak lagi dimalukan dengan perbuatan yang sesunggunya yang tidak pantas ditunjuhkan oleh HRD PT. NHM.

" Padahal putusan MK itu sudah 2004 lalu, masa PHK tidak mengacu pada putusan MK yang tentunya merupakan domain hukum pidana. HRD membuat tatanan yang kacau dalam perusahan karena tidak memahami aturan dengan baik," sesalnya.

PHK yang dilakukan oleh HRD PT. NHM kepada Muamar yang dianggap melakukan kesalahan berat tidaklah dapat dibenarkan sepanjang kesalahan Muamar tidak dibuktikan terlebih dahulu melalui Putusan peradilan pidana yang menyatakan bahwa Muammar telah melakukan kesalahan berat. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkama Konstitusi No. 012/PUU-I/2003 Tertanggal 28 Oktober 2004," Hal ini semata-mata menjunjung tinggi praduga tidak bersalah atau prosumtion of innosence. Bukan Praduga bersalah atau Prosumtion of Guilty," tutup Sofyan.

Senada juga diungkapkan oleh Suarez Yanto Yunus kuasa hukum SPN se-Jawa Timur dan Maluku Utara, Dia menambahkan bahwa Pasal 158 itu telah di uji di Mahkmah Konsitusi (MK) karena bertentangan dengan pasal 27 ayat (1) UUD 1945 serta melanggar asas praduga tidak bersalah.

Berdasarkan asumsi tersebut maka MK dalam putusan No. 012/PUU-I/2003 Tertanggal 28 Oktober 2004. Maka telah mengabulkan permohonan uji materi pasal 158. Sehingga MK mengatakan " bahwa pasal 158 itu pengusaha hanya bisa melakukan pemutusan hubungan kerja manakala buruh melakukan kesalahan berat jika buruh tersebut telah di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ".

" Artinya kesalahan berat itu domain permasalahan pidana maka karyawan itu harus di proses dulu di kepolisian dan pengadilan dan di putus dulu apakah putusan itu bersalah atau tidak. Baru kita dapat sebut karyawan melanggar kesalahan berat," jelasnya.

Untuk itu, kata Yanto, Jika belum diproses oleh kepolisian, belum di geser ke pengadilan, atau belum di vonis bersalah, lalu perusahan menafsirkan itu kesalahan berat. Justru itu merupakan suatu kesalahan. Perusahan seharusnya menjunjung tinggi yang namanya asas praduga tidak bersalah, bukan praduga bersalah.

" Ketika perusahan mengambil sikap untuk mem-PHK karyawan bersangkutan karena dianggap kesalahan berat disinilah letak perusahan menjunjung tinggi praduka bersalah. Padahal kita tidak menganut sistem hukum praduga bersalah. Kita menganut praduga tidak bersalah. Hak-hak orang itu dihormati," tuturnya.

Jadi, perusahan PT. NHM tidak bisa menafsirkan bahwa Muammar itu telah melakukan kesalahan berat tampa proses terlebih dahulu ke pengadilan. Karena dasarnya putusan MK No. 012/PUU-I/2003 Tertanggal 28 Oktober 2004. Seharus HRD pahami putusan itu dulu.

" Jangan langsung mengambil sikap PHK karena suka tidak suka atau memberikan PHK karena didasari kesalahan berat. Pada intinya kesalahan berat domainnya hukum pidana, sebagai orang yang taat hukum seharusnya perusahan itu memproses dulu yang bersangkutan," ucapnya.

Pertanyaannya apakah perusahan bisa proses bersangkutan ke pidana! atau jangan-jangan keterangan yang disampaikan media sosial itu bukan perbuatan pidana atau suatu keterangan yang dapat dikualifikasi sebagai kesalahan berat karena tidak bisa di pidana.

" Sehingga perusahan itu tidak bisa menafsirkan bahwa suatu redaksional itu dianggap sebagai redaksi yang memiliki kualifikasi kesalahan berat, tanpa terlebih dahulu dibuktikan dengan putusan pengadilan karena domain hukum Pidana," tutupnya

Penulis: Anto
Editor: Dano

Baca Juga