APDESI Malut Nilai Komisi I DPRD Kepsul Kaku

Syahril Sahlan Wakil Ketua APDESI Maluku Utara

SANANA - Sikap DPRD Kepulauan Sula melalui Komisi I yang mengeluarkan rekomendasi pembatalan Pilkades dihujani berbagai kritik.

Kali ini datang dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Maluku Utara, dimana menurut APDESI Maluku Utara, Komisi I DPRD Kepulauan Sula terlalu kaku dalam melihat dan mendengar serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan Pilkades di 78 Desa.

" Kami menilai Komisi I DPRD Kepsul Kaku dan dugaan kami sepertinya Komisi I ini tidak sungguh-sungguh menjalankan tugas dan fungsi, namun lebih pada kepentingan politik," kata Wakil Ketua APDESI Malut Sahril Sahlan, Selasa (20/4/2021).

Syahril Sahlan mengemukakan berdasarkan Permen 112 tahun 2014 yang dirubah menjadi Permen 67 tahun 2017 tentang pelaksanaan Pilkades mestinya harus tetap jalan.

" Kemudian rekomendasi yang diberikan DPRD khusus Komisi I mengacu pada Peraturan Bupati dengan pasal 34 bahwa 5 tidak melakukan screening, namun harus melihat Perda. Dimana dalam pasal 34 dan 36 ," ujarnya.

Dia menambahkan, DPRD harus berimbang dalam membuat keputusan dengan melihat secara jelih seluruh rangkaian aturan mulai dari Undang-Undang, Permen, hingga Perbup dan Perda, sehingga tidak terkesan politis.

" Agenda Pilkades adalah agenda Negara sehingga Komisi I DPRD Kepsul harus jelih dalam melihat dan melakukan pengawasan. Semestinya DPRD melalui Komisi I memanggil Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk mempertanyakan kelancaran pencairan dana desa dan alokasi dana desa, sebab ini terkait penyerapan anggaran ditingkat desa," ungkapnya.

Selain itu, Wakil Ketua APDESI Maluku Utara yang juga menjabat sebagai Pj.Kades Ona Kecamatan Sulabesi Barat itu juga menyatakan wilayahnya saat ini terus melaksanakan tahapan dengan aman dan tertib, Sehingga Pilkades Desa Ona akan dilangsungkan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan yakni pada 29 April mendatang.

Penulis: Arifin
Editor: Dano

Baca Juga