Sopir Angkot Minta SK Ketua Organda Tidore Dibatalkan, Amir Bongkar Kepengurusan Nurdin Selama Menjabat

Para sopir angkut yang melakukan aksi unjuk rasa didepan Kantor Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan || foto: dano

TIDORE - Kepemimpinan Amir Suleman selaku Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Tidore Kepulauan mulai digoyang secara internal. Pasalnya, Amir dianggap tidak sah dalam memimpin Organda Kota Tidore Kepulauan karena tidak melalui proses Musyawarah. Selain dari itu, Amir juga dianggap telah melakukan kebijakan sepihak dengan memungut uang tunai dari para sopir senilai Rp. 50 Ribu untuk kepentingan pelantikan, namun sampai saat ini tidak ada kejelasan.

Bahkan Amir juga dianggap telah melakukan kebijakan sepihak dengan mengeluarkan aturan terkait pembatasan muat penumpang, dengan sanksi menahan SIM dan STNK para supir yang disertai dengan denda sebesar Rp. 250 Ribu.

Tak terima akan hal tersebut, puluhan Sopir di Kota Tidore Kepulauan, dibawah Koordinator Fardi Abubakar, kemudian melakukan aksi protes di depan Kantor Dinas Perhubungan Kota Tidore. Mereka menuntut agar Kepala Dinas Perhubungan Kota Tidore segera membatalkan keabsahan Amir Soleman sebagai Ketua Organda Tidore, Senin (12/4/2021).

Menyikapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kota Tikep, Daud Muhammad mengatakan selaku Dewan Pembina Teknis Organda Tidore, dirinya tidak bisa mengambil kebijakan untuk membatalkan SK yang telah dikeluarkan oleh DPD Organda Provinsi Maluku Utara. Pasalnya kebijakan tersebut bukan menjadi wewenangnya.

Lagi pula, kata Daud, kepemimpinan Amir Suleman sudah melalui proses musyawarah mufakat Organda Kota Tidore yang berpusat di Aula SMK Negeri 1 Kota Tidore pada tanggal 17 Juli 2020. Dihari tersebut, dirinya juga sempat diundang dan ikut menyaksikan proses musyawarah berlangsung. Dalam forum itu, Amir Suleman kemudian diangkat sebagai Ketua secara aklamasi. Olehnya itu, jika para sopir ada yang tidak sepakat dengan kepemimpinan Amir maka silahkan tempuh lewat jalur organisasi yang termuat dalam AD/ART Organda itu sendiri.

" Selaku dewan pimpinan tekhnis di Organda Tidore, kami akan memfasilitasi kedua belah pihak untuk dicarikan solusi bersama, jadi kami akan menyurat ke Pengurus Organda yang dijabat oleh Amir beserta para Sopir yang melakukan protes hari ini untuk melakukan pertemuan bersama agar dapat diklarifikasi, karena menurut saya ini hanya sebatas mis komunikasi," ungkapnya saat ditemui di ruang kerjanya usai hering bersama dengan para sopir.

Merespon akan masalah tersebut, Amir Suleman Ketua Organda Tidore juga ikut angkat bicara, ia mengatakan bahwa dirinya memimpin Organda Tidore Kepulauan itu sudah sesuai dengan prosedur dan AD/ART organisasi, buktinya saat ini ia telah resmi mengantongi SK dari DPD Organda Provinsi Maluku Utara dengan Nomor : SKEP. 002/K/DPD-MU/IX/2020 tentang Pengukuhan dan Pengesahan Susunan Pengurus Dan Personalia DPC Organda Kota Tidore Kepulauan Periode 2020-2025.

" Sebelum dikeluarkan SK, mereka dari DPD juga telah memverifikasi berita acara yang kami sampaikan, jadi semua proses telah kami lalui," tuturnya saat diconfirmasi melalui telephone.

Amir juga membeberkan terkait dengan kebijakannya dalam membatasi angkutan umum untuk memuat penumpang, kata dia, itu hanya dikhususkan kepada para sopir yang kerap memuat penumpang diluar areal terminal misalnya seperti Terminal Pasar Sarimalaha dan Terminal Rum Balibunga. Hal tersebut bertujuan agar para sopir dapat tertib aturan serta memfungsikan terminal sebagaimana mestinya. Selain dari itu juga, kebijakan ini dapat meminimalisir potensi konflik akibat adanya ketersinggungan sesama sopir.

Mengingat dimasa kepengurusan Organda sebelumnya yang dijabat oleh Nurdin, hal tersebut tidak diatur, sehingga ketika para sopir memuat penumpang seringkali terjadi adu mulut bahkan adu jotos alias baku pukul karena masalah penumpang yang sering diangkut diluar terminal tanpa mengikuti nomor antrian yang telah dipasang.

" Kami larang para sopir untuk angkut penumpang diluar terminal karena itu juga diatur dalam Undang-undang, selain itu kebijakan ini dilakukan agar kita dapat memfungsikan adanya terminal dan memberi kontribusi terhadap daerah melalui retribusi. Karena Organda ini juga bagian dari Mitra Pemerintah. Selain organda juga punya sumbangsih terhadap daerah, kebijakan ini dilakukan agar para sopir bisa tertib sehingga tidak memicu ketersinggungan antara satu dengan yang lain. Dan ini sudah menjadi kesepakatan bersama pada saat rapat di Aula SMK pada tanggal 14 November 2021 bersama Pengurus, Pengusaha (Majikan) dan Sopir," ungkapnya.

Sementara soal sanksi penahanan SIM dan STNK beserta denda Rp. 250 ribu bagi Sopir yang angkut penumpang diluar teeminal, kata Amir hal itu telah direalisasi, namun pada saat dilakukan pertemuan lanjutan kemudian mengalami insiden, sehingga kebijakan tersebut kembali di pertimbangkan. Dan untuk SIM beserta STNK yang sempat ditahan telah dikembalikan, namun masih tersisa dua orang, termasuk Sahrul Malik Salah satu Koordinator yang melakukan aksi siang tadi.

Meski begitu, pihaknya telah memberitahukan bahwa bagi para sopir yang SIM dan STNKnya sempat ditahan maka silahkan ambil di kediaman Sekertaris DPC Organda Tidore Kepulauan tanpa dipungut biaya sepersenpun.

" Soal kebijakan ini juga lahir berdasarkan kesepakatan, dan realisasinya yang bayar denda itu hanya satu orang, namun setelah kami berkonsultasi dengan pihak kepolisian (Lantas), memang itu bukan ranah kami sehingga langkah ini kemudian di batalkan, jadi kebijakan untuk menahan SIM dan STNK ini hanya bagian dari bagaimana kami membangun kesadaran bersama," jelasnya.

Sedangkan untuk pungutan senilai Rp. 50 ribu untuk biaya pelantikan, kata Amir totalnya bukan 10 Juta, melainkan Rp. 10.150.000, uang tersebut dipergunakan tidak hanya untuk pesiapan pelantikan, melainkan, biaya operasional dan pembuatan Kartu Tanda Anggota (KTA) untuk Organda Kota Tidore Kepulauan. Namun karena saat ini masih dalam situasi Pandemi Covid-19, sehingga pelantikannya tidak belum bisa dilakukan secara besar-besaran di Tidore, mengingat adanya Peraturan Walikota Nomor 20 tahun 2020 yang membatasi untuk berkerumun. Sehingga acaranya kemudian dilakukan dengan sederhana melalui penyerahan SK dari DPD Organda Provinsi Maluku Utara ke DPC Organda Tidore yang bepusat di Ternate sekaligus kerjasama Organda Tidore  dengan Jasaraharja.

" Setelah SK diserahkan saya langsung membagikan ke semua pengurus untuk diketahui. Soal LPJ mengenai uang 50 Ribu itu sudah saya siapkan, namun karena pada pertemuan beberapa malam lalu, itu terjadi rusuh sehingga saya tidak sempat menyampaikan. Tetapi dokumen fisiknya sudah saya tempel di terminal agar bisa dilihat para sopir," tandasnya.

Menariknya, Amir bilang bahwa mosi tidak percaya yang dituduhkan Fardi Abubakar dan Nasrun Malik ke Amir Soleman mengenai pungutan Rp.50 ribu yang disampaikan ke DPD Organda Provinsi Maluku Utara, telah dijawab dan dibalas oleh DPD dengan Nomor : UM.005/DPD/OGD-MU/IV/2021, yang berisi akan tuduhan mereka (Fardi dan Nasrun) tidak benar.

" Saya memimpin Organda ini tidak ada tendensi apa-apa, melainkan semangat untuk menyatukan dan memudahkan para Sopir. Jika dibandingkan dengan pengurus sebelumnya yang dijabat oleh Nurdin, saya sendiripun tidak lihat wujud SKnya, bahkan untuk LPJnya juga tidak ada, dan kami sebagai sopir saat itu sangat terlantar," bebernya.

Lebih lanjut, Amir mengaku bahwa diawal kepemimpinannya ini, terdapat dua program kerja yang telah direalisasi, yakni penyedian KTA dan pengurusan Ijin Trayek. Sehingga para sopir atau majikan dalam melakukan operasi, itu sudah tidak perlu repot-repot untuk mengurus akan hal tersebut.

" Kalau dulu itu saya sendiri tidak pernah lihat KTA, tetapi sekarang berkat kerajasama pengurus, kami sudah bisa mencetak KTA sebanyak 120. Sisanya ini kami masih menunggu kelengkapan berkas berupa foto dari para sopir untuk dicetak. Jadi total para sopir di Tidore ini kurang lebih sekitar 300-an, sementara yang masuk dalam pengurus Organda itu sebanyak 40 orang," tambahnya.

Penulis: Daffa
Editor: Dano

Baca Juga