Kawasan Khusus Sofifi Langgar Maklumat Sultan Tidore

Foto bersama Bobato, Gimalah, Sangaji dan Ngofa Adat Kesultanan Tidore

TIDORE - Sikap politik Pemerintah Provinsi Maluku Utara berjudul percepatan pembentukan kawasan khusus Ibu Kota Sofifi, dengan dalih bukan DOB, tetapi pada hakekatnya adalah DOB, namun mencari format baru pembentukan kawasan khusus.

Yang telah mengambil dua wilayah Kecamatan di Oba, yaitu Oba Utara, Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan dan satu Kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat, maka perlu di cermati secara serius, dan dipertanyakan serta disekapi.

Ketegasan itu disampaikan oleh Bakri Dano Ketua Ngofa Adat Kesultanan Tidore saat melakukan pertemuan di pandopo Kesultanan Tidore dengan para Bobato, Gimalaha dan juga Sangaji yang membahas terkait dengan pembentukan kawasan khusus Ibu Kota Sofifi, yang direncanakan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara , Jumat (9/4/2021).

Menurutnya, setelah 22 tahun Provinsi Maluku Utara terbentuk mulai dari tahun 1999 hingga tahun 2021, Pemerintah Provinsi Maluku Utara tidak pernah serius membangun Sofifi sebagaimana layaknya Ibu Kota Provinsi, sementara tidak ada regulasi yang menghambat pembangunan.

" Namun dengan alasan terdapat berbagai kendala bahwa wilayah tersebut masih berada di wilayah Kota Tidore Kepulauan, itu alasan yang mengada-ngada," tegas Bakri Dano Ketua Ngofa Adat Kesultanan Tidore.

Selain itu Bakri juga menyayangkan sikap Wali Kota Tidore kepulauan Capt. Ali Ibrahim yang secara sepihak telah menandatangani kesepakatan bersama dengan Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba dan juga Bupati Halmahera Barat James Uang tanpa melibatkan pihak kesultanan.

" Pada tanggal 1 April 2021 bertempat di kediaman Gubernur Maluku Utara, Wali Kota Tidore Kepulauan tidak sekalipun berkordinasi dengan Sultan Tidore dan Bobatonya tetapi secara sepihak telah menandatangani kesepakatan bersama dengan Gubernur Provinsi Maluku Utara dan Bupati Halmahera Barat terkait pelepasan wilayah Kecamatan, selanjutnya pada tanggal 2 April 2021 sekitar pukul 14.30 Wit barulah disosialisasikan," ungkap Bakri.

Bakri juga mengatakan bahwa taktik dan cara-cara seperti ini adalah sikap tercela yang tidak layak dilakukan oleh Pemerintah.

" Cara-cara seperti ini merupakan sikap tercela yang tidak layak dilakukan oleh Pemerintah, apalagi dengan tidak menghargai Maklumat Sultan Tidore Nomor.01/KT/2010, hal ini merupakan tindakan penistaan atas Maklumat Sultan," ucapnya.

Lanjut Bakri, sebagai Ketua Ngofa Adat Kesultanan Tidore pihaknya merasa terhina. Untuk itu, sebagai Ngofa Adat Kesultanan Tidore pihaknya menyatakan sikap sebagai berikut.

Meminta dengan segala rasa hormat kepada yang mulia Sultan Tidore dan Bobato untuk mempertegas kembali sikap dan pendirian yang termuat pada Maklumat Sultan Tidore.

Ngofa Adat kesultanan Tidore tidak menentang pembangunan untuk kesejahteraan rakyat dan tetap menjunjung tinggi Maklumat Sultan Tidore sebagai manifestasi wibawa, kehormatan, serta harkat dan martabat kesultanan Tidore dan bertekad mempertahanka seluruh jiwa raga serta meminta kepada semua pihak termasuk Pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati Maklumat Sultan Tidore.

Mendesak  Gubernur Maluku Utara, Wali Kota Tidore Kepulauan, dan Bupati Halmahera Barat untuk segera membatalkan kesepakatan bersama terkait pelepasan wilayah terkhusus didaratan Oba wilayah Kota Tidore kepulauan, karena telah melanggar Maklumat Sultan Tidore serta berpotensi menimbulkan gejolak sosial kemasyarakatan yang merugikan kita bersama.

Senada juga disampaikan oleh Tolamo (sekertaris) Kesultanan Tidore Sofyan Dano, Sofyan menegaskan bahwa sikap Kesultanan tetap mengacu pada Maklumat Sultan Djafar Sjah.

" Maklumat sultan tidak bisa di ganggu gugat, namun pada prinsipnya Kesultanan Tidore menginginkan adalah percepatan pembangunan Kota Sofifi, karena Sofifi biar bagimanapun adalah Ibu Kota Provinsi," pungkasnya.

Sofyan juga mengakui bahwa sampai sejauh ini keterlibatan pihak Kesultanan hanya sekitar tamu undangan.

" Kita pihak adat hanya diundang tanpa diminta masukkan dan pendapat bagaimana membantu Pemerintah Provinsi dan Kota Tidore dalam rangka membangun Sofifi, tidak ada sama sekali," ujarnya.

Untuk itu, Sofyan mengharapkan Pemerintah Provinsi dan Kota Tidore harus betul-betul sinkron dengan pihak Kesultanan Tidore dalam rangka percepatan pembangunan Sofifi. Jangan bangun Sofifi setengah-setengah, harus bangun sekaligus empat Kecamatan itu," Karena empat Kecamatan itu masuk dalam wilayah Kesultanan Tidore, dan Kesultanan Tidore tetap komitmen membangun Sofifi harus seluruhnya, bukan hanya dua Kecamatan, itu tidak boleh," tukasnya.

Kata Sofyan, pihak Kesultanan menghendaki membangun Oba harus empat Kecamatan, hal itu merupakan keinginan yang mulia Sultan Djafar Sjah, Kesultanan Tidore tidak pernah mengatakan membangun Sofifi harus bangun dua Kecamatan itu.

" Pertanyaannya dua Kecamatan itu dibangun lalu, dua kecamatan berikutnya tidak dibangun maksudnya apa," tanya Sofyan.

Sofyan juga menambahkan, inti dari isi Maklumat Sultan Tidore tetap menolak Sofifi dimekarkan untuk Ibu Kota baru itu tidak bisa," Jika Sofifi dimekarkan pertanyaannya Kota Tidore mau diapakan, kami minta jawabannya," tandasnya

Penulis: Daffa
Editor: Dano

Baca Juga