Pemkot Tidore Dukung Kawasan Khusus Ibu Kota Sofifi

Foto bersama usai penandatanganan MoU || foto: daffa

TIDORE - Usulan Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba membentuk kawasan Khusus Ibu Kota Sofifi mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dan Halmahera Barat.

Hal ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU anatara Gubernur, Wali Kota Tidore Kepulauan Capt. Ali Ibrahim, dan Bupati Halmahera Barat James Uang, di Kantor Perwakilan Pemprov Maluku Utara di Ternate, pada Rabu (31/3/2021) kemarin.

Penandatanganan MoU disaksikan langsung Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Pembentukan Jaringan yang juga Ketua Tim Percepatan Pembentukan Kawasan Khusus Ibu Kota Sofifi, Apep Fajar Kurniawan dan Direktur Kawasan Kota dan Perbatasan Negara, Thomas Umbu Pati TB.

" Telah bersepakat (ketiga kepala daerah) akan membangun secara bersama-sama satu kawasan yang akan kita kenal sebagai kawasan khusus ibu kota Sofifi,"ucap Sekretaris Daerah Samsuddin A Kadir kepada awak media.

Menurutnya, Sofifi sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, tentang pembangunan ibu kota baru dan anggaran untuk itu sudah tersedia. Hanya saja, masih perlu sebuah legitimasi dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) agar dapat dijalankan.

Peraturan Pemerintah akan disusun oleh Tim bentukan Mendagri M.Tito Karnavian, setelah meninjau langsung ke lapangan, mengumpulkan data, dan melakukan kajian. Bahkan, sejak dua hari berada di Ternate, tim ini terus melakukan koordinasi dengan OPD (organisasi perangkat daerah) untuk pengumpulan data.

" Dasar (PP) itulah nanti akan ditindaklanjuti baik oleh Bappenas maupun kementerian lembaga lainnya untuk membangun kawasan Khusus Ibu kota Sofifi dengan judul major project kota baru Sofifi," jelasnya

Kawasan khusus Ibu kota Sofifi mulai dari Desa Gita kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan, hingga Desa Akesahu, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat.

Mantan Pj. Bupati Pulau Morotai ini berharap, setelah penetapan kawasan Khusus Ibukota Sofifi juga diikuti dengan pengalihan Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Pasalnya, sejak perpindahan Ibu kota Provinsi sementara di Ternate ke Sofifi pada tahun 2010 lalu, tidak disertai dengan pengalihan PKN sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

" Kalau PKN sudah di Sofifi, maka kedepan orang-orang dari luar daerah maupun dalam daerah akan bertujuan ke Sofifi. Termasuk juga pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sifatnya nasional," tandasnya.

Ditempat yang sama, Wali Kota Capt. Ali Ibrahim menyatakan mendukung pembentukan kawasan Khusus Ibukota Sofifi, yang secara administrasi masuk dalam wilayah kekuasaannya.

"(Kawasan Khusus) untuk percepatan pembangunan dan memajukan Sofifi itu saya sependapat, kami sangat mendukung sebagai pemerintah daerah,"ucap Ali Ibrahim.

Menurutnya, perjalanan Sofifi sebagai Ibukota Provinsi selama 20 tahun lebih ini tidak ada perubahan signifikan, itulah yang menjadi salah satu alasan pihaknya mendukung penuh rencana tersebut.

Rupanya, model kawasan ini juga pernah disuarakan Ali Ibrahim ke Badan Perencanaan Pembangunan nasional (Bappenas), agar pembangunan infrastruktur dilakukan secara bersama-sama mulai dari Kabupaten/Kota, Provinsi sampai pemerintah pusat yang dibagi ke Kementerian/Lembaga.

"Sehingga pembangunan infrastruktur lebih dipercepat, tertata, dan dapa bermanfaat bagi masyarakat,"ujar Ali.

Wali Kota dua periode ini menegaskan, kawasan Khusus Ibu kota Sofifi bukan untuk kepentingan daerah otonom baru (DOB) tapi hanya sebuah kawasan yang menurutnya sama seperti di Batam.

Ada dua permintaan penting Pemkot Tidore Kepulauan jika kawasan ini sudah mulai berjalan, yakni percepatan pembangunan bandar udara Loleo, dan pelabuhan yang masuk dalam kawasan.

" Pengembangan ini dipercepat, sehingga masyarakat saya di desa-desa yang masuk dalam kawasan ini dapat merasakan perubahan,"pungkasnya.

Penulis: Daffa
Editor: Dano

Baca Juga