Masyarakat Adat Minta Presiden Jokowi Hormati Maklumat Sultan Tidore

Bakri Dano Masyarakat Adat Tidore || Foto: dafa

TIDORE - Usulan Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba terkait dengan kawasan khusus Ibu Kota Sofifi, mendapat tanggapan dari Masyarakat Adat Kota Tidore Kepulauan, dia adalah Bakri Dano.

Bakri saat diconfirmasi mengatakan, terkait dengan usulan kawasan khusus Ibu Kota Sofifi, baik Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Pusat (Menteri) dan Presiden Joko Widodo harus menghormati Maklumat Sultan Tidore.

" Usulan kawasan khusus Ibu Kota Sofifi itu diatasnya ada Maklumat Sultan Tidore, itu yang harus Presiden Joko Widodo hormati," kata Bakri Dano kepada awak media di Kantor Walikota Tidore, Kamis (1/4/2021).

Menurutnya, Maklumat Sultan Tidore merupakan wibawa dan kehormatan sebuah insitusi tua yang sepertiga wilayah Indonesia diserahkan oleh Kesultanan Tidore.

" Kami tidak menolak pembangunan, tapi apapun pembangunan itu. Tolong maklumat sultan ini jangan diganggu gugat," tegasnya.

Lebih lanjut, kata Bakri, dalam maklumat itu sultan menegaskan bahwa tidak sejengkal pun tanah itu, sultan rela untuk berikan.

" Itu bukan almarhum Sultan Haji Jafar Sjah yang bilang, tapi itu sikap Kesultanan Tidore," tukasnya.

Bakri bilang, dalam pertemuan dengan Tim yang utus oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bersama dengan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang berlangsung di aula Sultan Nuku sore tadi, merupakan trik dari pemerintah pusat untuk mengganti nama pemekaran menjadi penataan kawasan baru.

" Kenapa anggarannya tidak diberikan saja ke Pemerintah Kota Tidore untuk dibuat, karena selama inikan tidak ada komunikasi yang baik dengan Provinsi," tuturnya.

Untuk itu Bakri meminta, agar Presiden Joko Widodo tidak merusak sejarah Tidore yang itu akan mengadu domba masyarakat dibawah.

" Saya sangat prihatin kalau maklumat sultan itu dilanggar, baiknya sejarah Tidore itu dihapus dan bobato adat juga dibubarkan," tuturnya.

Senada disampaikan  Ahmad Laiman, Anggota DPRD Fraksi PDIP,  dia mengatakan jika Provinsi benar-benar ingin menjadikan Sofifi sebagai kawasan khusus dengan cakupan wilayah dari Kaiyasa sampai Gita dan merangkul enam Desa di Halmahera Barat, maka tidak seharusnya mereka memindahkan bandara international di Loleo ke Kuabang Kao, Halmahera Utara. Sebab posisi bandara tersebut sudah sangat tepat karena berdekatan dengan Investasi besar yakni IWIP di Halmahera Tengah.

Olehnya itu, perlu dikeluarkan regulasi yang pada akhirnya tidak merugikan bagi masyarakat Oba, sehingga untuk cakupan wilayahnya bisa sampai pada Kecamatan Oba Selatan.

“ Enam Desa di Halbar itu sampai sekarang masih bermasalah dan belum diselesaikan oleh Mendagri, jadi jangan sampai masalah mereka yang belum selesai itu kemudian dibawa ke Tidore,” tuturnya.

Meski begitu, Ahmad Laiman mendukung apa yang menjadi langkah Pemerintah Pusat untuk melahirkan regulasi dengan tujuan mensejahterakan masyarakat. Hanya saja harus dilihat dari semua aspek, agar masalah-masalah yang terbawa sejak lama tidak dibiarkan berlarut-larut.

Menyikapi persoalan tersebut, Tim Pembentukan Kawasan Khusus dari Mendagri, melalui Direktur Kawasan Kota dan Perbatasan Negara, Thomas Umbu Pati TB menekankan bahwa persoalan penetapan Kawasan Khusus ini diluar dari Daerah Otonomi Baru (DOB) atau yang dikenal dengan Pemekaran, melainkan lebih kepada percepatan pembangunan di sofifi yang berkaitan dengan kepentingan strategies nasional.

Olehnya itu, kehadirannya untuk mendiagnosa masalah-masalah apa saja yang menghambat sehingga Sofifi dalam pengembangannya kurang optimal. Mulai dari sisi Anggaran, Kewenangan, Tata Ruang dan Kelembagaan.

“ Untuk jawabannya nanti kami kembali ke Jakarta untuk merumuskan, karena ini perintah langsung dari President, dan waktu yang dikasi ke kami hanya 2 minggu,” ujarnya.

Penulis: Daffa
Editor: Dano

Baca Juga