Pemuda Pancasila Tidore Minta Plt Kadis DKP Malut Tidak Lindungi Oknum Pegawai yang Diduga Korupsi

Andre Teny Wakil Ketua Bidang Polhukam Pemuda Pancasila Tidore

TIDORE - Wakil Ketua Bidang Polhukam Pemuda Pancasila Kota Tidore Andre Teny menyesalkan pernyataan Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Abdullah Asagaf, yang terkesan membela anak buahnya yang diduga memiliki kekayaan tidak wajar.

Menurut Andre Teny, pernyataan Plt Kadis DKP Maluku Utara ini telah mencerminkan mental pejabat yang tidak mendukung semangat penciptaan tatakelolah pemerintahan yang bersih dari tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme.

" Sebagai orang nomor satu di dinas, mestinya Plt Kadis DKP Malut harus menjadi penggerak utama memperjuangkan pemberantasan dugaan tindak pidana korupsi, bukan sebaliknya melindungi oknum yang bersangkutan," tegasnya, Selasa (30/3/2021).

Andre menyatakan, harusnya pejabat itu menjadi penggerak utama untuk lawan praktik korupsi, bukan menjadi pelindung," Oknum pejabat esalon IV DKP Malut berinisal R itu memang memiliki harta kekayaan yang tidak sewajarnya," kata Andre.

Dirinya mengaku sudah melakukan investigasi langsung dilapangan guna mengumpulkan bukti-bukti dugaan kekayaan oknum pegawai DKP Maluku Utara tersebut.

“ Saya sudah turun investigasi dilapangan, jadi saya lihat langsung dua unit rumah mewah yang bersangkutan, termasuk daftar berapa besaran pajak mobil Toyota Fortuner berplat nomor DG 11 LB yang dibayar pertahun, “ terang Andre.

Dirinya lantas mempertanyakan siapa keluarga dan kerabat dekat yang sudah memberikan bantuan dengan miliyaran rupiah kepada oknum pejabat esalon IV tersebut sebagaimana yang dibilang Plt Kadis DKP Maluku Utara," Jangan - jangan kerabat yang dimaksud Plt itu kontraktor," tanya Andre.

Dia juga meminta agar lembaga seperti Inspektorat Provinsi, Polda, untuk Kejaksaan Tinggi Maluku Utara segara menelusuri dan membentuk tim untuk melacak dari mana sumber-sumber pendapatan oknum pejabat esalon IV DKP Maluku Utara tersebut.

Andre bilang, usai memberi kritik Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) terhadap salah satu oknum pejabat esalon IV di DKP Maluku Utara beberapa waktu lalu, dirinya kemudian di telephone oleh beberapa orang tak dikenal agar jangan lagi memberikan pernyataan kritikan di media terhadap oknum bersangkutan.

" Saya ditelephone oleh orang tidak dikenal diminta untuk tidak lagi memberikan pernyataan di media," kata Andre.

Penulis: Daffa
Editor: Dano

Baca Juga