Tidak Hadir Dalam Musrenbang Kecamatan Oba, Anggota DPRD Dapil II Dikecam

Foto bersama usai Musrenbang

TIDORE - Musrenbang Kecamatan merupakan salah satu rangkaian dalam rangka penyusunan RKPD di tahun 2022, maka diperlukan masukan dan usulan kegiatan dari masyarakat sesuai dengan prinsip perencanaan bottom up.

Tujuan Musrenbang Kecamatan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PP No 8 TAHUN 2008 Tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah adalah untuk penajaman, penyelarasan dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan skala prioritas Desa dan wilayah Kecamatan tahun anggaran 2022 yang telah digodok melalui Musrenbang ditingkat Desa dan Kelurahan serta telah diinput dalam aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Desa (SIPD) Kementerian Dalam Negeri.

Melalui Musrenbang ditingkat Kecamatan ini diharapkan para pemangku kepentingan dapat berperan aktif dalam menyampaikan data dan informasi terkait dengan program atau kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan. Namun pada pelaksanaannya di Kecamatan Oba tidak dihadiri oleh Anggota DPRD Dapil II Kota Tidore Kepulauan.

Hal ini kemudian mendapat tanggapan keras dari Ketua APDESI Kecamatan Oba, Ruslan Abdurahim dan Lurah Payahe Safrudin Nasir yang mempertanyakan efektivitas dan komitmen pasca masa reses yang tidak merata di Desa dan Kelurahan se-Kecamatan Oba serta kaitannya dengan keikhlasan serta komitmen Anggota DPRD Dapil II.

" Harusnya hasil reses tersebut juga diboboti dan diselaraskan melalui forum Musrembang ditingkat Kecamatan agar pada saat pelaksanaan pembahasan anggaran tahun 2022 dan penyampaian pokir nanti perwakilan Dapil benar-benar mengantongi referensi yang cukup dan kolektif berdasarkan skala prioritas masing-masing Desa dan Kelurahan bukan politis serta tidak terkesan seperti membuang garam dilaut," kata Lurah Payahe Safrudin Nasir.

Sikap ini kemudian dipertegas oleh Ketua Koordinator BPD Kecamatan Oba Idham Hasan yang mempertanyakan urgensi keberangkatan seluruh Anggota DPRD Dapil II  ke Jakarta ditengah masa pendemic virus corona yang terkesan sebagai bentuk pemborosan APBD disaat semua OPD dipangkas anggarannya oleh DPRD dengan dalih refocusing.

" Sebab, Anggota DPRD juga mempunyai tanggungjawab dalam pelaksanaan Musrembang yang dilaksanakan di Kecamatan, DPRD semestinya hadir dan mendengarkan serapan aspirasi dari seluruh Desa di Kecamatan Oba," tegasnya.

Kata Idham, DPRD juga mempunyai pokok pikiran (pokir) yang menjadi harapan seluruh Kepala Desa dan BPD untuk diperjuangkan sebagai salah satu skala prioritas pembangunan seluruh Desa di Kecamatan Oba.

" Kami akan menggalang komitmen seluruh Desa dan Kelurahan Kecamatan Oba untuk menolak seluruh kegiatan Anggota DPRD Dapil II di Kecamatan Oba, apabila ketidakhadiran DPRD pada Musrembang Kecamatan tersebut tidak mendapat tanggapan serius dalam bentuk menghadiri undangan hearing yang akan dilayangkan sehari dua," tukasnya.

Terpisah, Kepala Desa Toseho yang juga menjabat sebagai Sekretaris APDESI Kecamatan Oba saat diconfirmasi media inj membenarkan bahwa sesuai dengan kesepakatan bersama Lurah, Kades dan BPD Kecamatan Oba akan menyurati Anggota DPRD Dapil II  untuk meminta hearing terkait kejelasan serta komitmen dalam mengawal hasil Musrembang dan reses di Kecamatan Oba.

Untuk diketahui, kegiatan Musrembang Kecamatan Oba yang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2021 ini dihadiri oleh Sekertaris Bapelitbang Kota Tidore, Camat, Danramil dan Kapolsek, UPT Puskesmas Payahe dan Talagamori, KUA Kecamatan Oba, Lurah, kades dan BPD se-Kecamatan Oba.

Penulis: Daffa
Editor: Dano

Baca Juga