Pimpinan OPD dan Bendahara di Tidore Dilarang Keluar Daerah

Suasana Entry Briefing Bersama Tim Pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) || foto: Humas

TIDORE - Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menyelenggarakan Entry Briefing bersama Tim Pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Maluku Utara.

Entry Briefing bersama dengan BPK RI  dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen didampingi Asisten Sekda Bidang Administrasi  Kartini Elake, sementara dari  BPK RI Perwakilan Maluku Utara didipimpin oleh Wakil Ketua Penanggungjawab Warsoyo dan Ketua Tim Koordinator Supriyanto, yang berlangsung di Aula Sultan Nuku, Rabu (24/3/2021).

Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen berharap kedatangan Tim BPK RI Perwakilan Maluku Utara dapat membantu Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam menangani urusan administrasi keuangan yang bisa membantu Pemerintah Tidore kembali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) seperti tahun sebelumnya yang enam kali berturut-turut meraih Opini WTP dari BPK RI Perwakilan Maluku Utara.

Wakil Walikota yang akrab disapa dengan panggilan Ayah Erik menginstruksikan kepada semua Pimpinan dan bendahara masing-masing Organisasi Perangkat Daerah untuk tetap berada didaerah. “ Apabila melakukan perjalana keluar daerah maka harus dengan alasan yang sangat penting dan dengan sepengetahuan dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota” tegas Muhammad Sinen.

Orang nomor dua di Pemerintah Kota Tidore Kepulauan juga meminta kepada semua Kepala OPD agar bisa bekerjasama dengan baik dalam memberikan data dan keterangan kepada Tim Pemeriksa.

Sebelumnya Pemerintah Kota Tidore Kepulauan telah menyerahkan draft LKPD Tahun Anggaran 2020 kepada Ketua BPK RI Perwakilan Maluku Utara beberapa Minggu lalu ini diapresiasi oleh Wakil Penanggungjawab BPK RI Perwakilan Maluku Utara Warsoyo,"  Penyerahan LKPD Pemerintah Kota Tidore Kepulauan termasuk yang tercepat di Provinsi Maluku Utara," ungkapnya.

Warsoyo juga mengungkapkan bahwa dengan diserahkannnya LKPD Tahun Anggaran 2020 tersebut menandakan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan siap untuk pemeriksaan lanjutan yang lebih terinci.

Sedangkan Ketua Tim Pemeriksa Supriyanto mengatakan bahwa kedatangan mereka di Kota Tidore Kepulauan akan berlangsung selama kurang lebih 30 hari kedepan untuk melakukan pemeriksaan atas draft LKPD yang sudah diserahkan sebelumnya.

 " Harapan untuk Opini WTP dapat kembali diraih oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan asalkan memberikan keterangan dan data yang benar kepada Tim Pemeriksa," kata Supriyanto.

Penulis: Daffa
Editor: Dano

Baca Juga