Pemuda Pancasila Tidore Sesalkan Pernyatan Kadis DKP Malut

Abdullah Asagaf Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Utara || Foto: Istimewah

: Desak Gubernur Perintahkan Inspektorat Lakukan Audit Khusus

SOFIFI - Ketua Pemuda Pancasila Kota Tidore Kepulauan  Faisal I. Doa menyayangkan pernyataan Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Maluku Utara Abdullah Asagaf dibeberapa media, yang terkesan melindungi anak buahnya yang diduga memiliki kekayaan dari hasil yang tidak wajar, apalagi yang bersangkutan hanya pejabat eselon IV.

Faisal mengakui benar bahwa seluruh kegiatan pada DKP Maluku Utara sejauh ini secara administrasi dapat tetanggungjawabkan, akan tetapi Abdullah Asagaf selaku Plt Kadis DKP Maluku Utara tidak tahu kalau terdapat sejumlah kegiatan yang tidak wajar dan terlihat pemborosan anggaran dari tahun 2018 - 2020.

" Kami tidak main-main dengan hal ini apalagi ada informasi bahwa oknum ASN DKP Malut yang berinisal R ini mengancam akan melaporkan Pemuda Pancasila ke Polisi, mari kita lihat siapa yang benar dan siapa yang salah," tegasnya, Selasa (23/3/2021).

Senada juga diungkapkan oleh Sekertaris Pemuda Pancasila Kota Tidore Kepulauan Hafid Ismail. Menurut Hafid, Pemuda Pancasila terus mengawal pelaksanaan kegiatan di tahun 2021 dan mengusut tuntas kegiatan yang diduga bermasalah pada tahun 2018 hingga 2020.

Sebab, kata Hafid, anggaran yang di ploting ke DKP Maluku Utara adalah uang rakyat yang harus dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat bukan untuk kepentingan segelintir orang dalam DKP Maluku Utara.

" Betul bahwa rejeki setiap manusia itu berbeda, tapi harus dilaporkan karena itu adalah perintah aturan bahwa setiap ASN wajib melaporkan harta kekayaan miliknya hal ini sesuai dengan surat edaran Menpan-RB nomor 1 tahun 2015," kata Hafid.

Lebih lanjut, kata Hafid, selain menyoroti terkait dengan kasus dugaan manipulasi LHKASN oknum pegawai DKP Maluku Utara, Pemuda Pancasila juga menyoroti sejumlah kegiatan yang ada di DKP Maluku Utara yang dinilai telah melakukan pemborosan anggaran dari tahun ke tahun yang itu diduga bermasalah.

Hafid menambahkan, berdasarkan informasi dari internal DKP Maluku Utara, Pemuda Pancasila akan melakuan follow up, lalu di komparasi dengan data yang saat ini sudah terkumpul.

" Data yang sudah terkumpul akan dikaji bersama Tim Hukum Pemuda Pancasila jika dianggap sudah cukup maka akan ditindaklanjuti lebih jauh, bisa berupa mendesak Gubernur untuk memerintakan kepada Inspektorat melakukan pemeriksaan khusus dengan tujuan tertentu atau bisa saja lewat jalur hukum," tukasnya.

Penulis: Daffa
Editor: Dano

Baca Juga