Pemekaran Dua Kecamatan Baru Direspon

Kabag Pemerintahan Zulkifli Ohorella

TIDORE - Perintah Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen, terkait usulan pemekaran dua Kecamatan baru di Kota Tidore Kepulauan mulai direspon Kabag Pemerintahan, Zulkifli Ohorella.

Zulkifli bilang, ada sejumlah tahapan yang akan disiapkan dalam waktu dekat ini," Siap melaksanakan perintah ini, kami akan memulai mengidentifikasi langkah-langkah yang akan dilaksanakan, biar usulan ini berjalan sesuai prosedur dan ketentuan," pungkasnya, Selasa (23/3/2021).

Kata Zulkifli usulan Kecamatan Tidore Barat, naskah akademiknya sudah disiapkan, tinggal dikonsultasikan kepada Gubernur dalam waktu dekat ini," Sementara kalau usulan Kecamatan Maitara akan kami koordinasikan terlebih dahulu dengan Pemerintah Desa di wilayah tersebut, termasuk Kecamatan Induk dan Dinas terkait. Ini langkah awal yang akan disiapkan, supaya berjalan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku," tandasnya.

Kabag juga menambahkan, terkait usulan pemekaran dua Kecamatan baru tersebu minimal harus memenuhi tiga (3) persyaratan sebagai landasan administrasinya, yaitu persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif.

" Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, persyaratan dasar meliputi jumlah penduduk minimal, luas wilayah minimal, usia minimal Kecamatan dan jumlah minimal desa/Kelurahan yang menjadi cakupan," tuturnya.

Sementara persyaratan teknis meliputi kemampuan keuangan daerah, sarana dan prasarana pemerintahan dan persyaratan teknis lainnya. Sementara persyaratan administratif berupa kesepakatan Musyawarah empat desa di Pulau Maitara.

" Semua persyaratan ini mau tidak mau harus kita siapkan dan rampungkan dulu. Kita tidak boleh mengabaikan prosedur administrasinya," cetusnya.

Lebih lanjut, kata Zulkifli, meskipun di tahun 2021, belum disiapkan anggaran Pembentukan Kecamatan di DPA Bagian Pemrintahan, tetapi kalau sudah menjadi usulan dan aspirasi masyarakat, akan dilaksanakan,"  Mau ada anggaran atau tidak ada, kalau ada usulan yang menyangkut hajat hidup masyarakat, kami tidak akan mundur," jelasnya.

Untuk itu dirinya meminta semua pihak dapat membantu memberikan dukungan dan masukan atas tugas-tugas ini," Kami minta pihak Desa, Camat dan Dinas PMD tetap menjalin koordinasi dengan baik. Kami juga akan berkonsultasi dengan DPRD Kota Tidore Kepulauan supaya usulan ini berjalan harmonis, dan juga kepada stakeholder dapat memberikan masukannya. Kalau menyangkut hajat hidup masyarakat, ini tugas dan tanggungjawab bersama," tutupnya.

Penulis: Daffa
Editor: Dano

Baca Juga