DPP APDESI Beri Ultimatum ke Paslon SALAMAT

Ketua Umum DPP APDESI

TIDORE - Polemik atas dugaan keterlibatan Pemerintah Desa di Kota Tidore Kepulauan yang dilayangkan oleh Salahudin Adrias dan Muhammad Djabir Taha alias Salamat terkait dengan money politik dan keterlibatan Pemerintah Desa dalam memenangkan salah satu Paslon tertentu dalam proses Pilkada tahun 2020 kemarin.

Mendapat tanggapan keras dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) APDESI Republik Indonesia, Dr. H. Sindawa Tarang, SH, MM, MH. Dia mengatakan sikap yang dilakukan oleh Paslon Salamat, merupakan sebuah sikap yang tidak berdasar, olehnya itu DPP APDESI memberi ultimatum kepada Salamat untuk segera menyampaikan permohonan maaf kepada DPC APDESI Kota Tidore Kepulauan dan Pemerintah Desa se - Kota Tidore Kepulauan melalui media cetak atau media online di Kota Tidore Kepulauan.

" Setiap Paslon adalah tokoh di daerah masing-masing, namun selaku DPP setelah melihat persoalan ini kami memberi ultimatum kepada Salamat untuk segera menyampaikan permohonan maaf secara terbuka melalui media dalam waktu 3 x 24 Jam," ungkapnya kepada wartawan media ini melalui telephone, Senin, (8/3/2021).

Lebih lanjut, Dr. H. Sindawa menambahkan bahwa Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan kemudian tidak diindahkan oleh Salahudin Adrias maupun Djabir Taha, maka pihaknya akan menginstruksikan kepada DPC APDESI Kota Tidore Kepulauan untuk segera menempuh jalur hukum. Sehingga dengan begitu dapat memberi efek jera kepada mereka dan pelajaran kepada semua pihak, agar tidak mudah menuduh atau memberikan pernyataan yang tidak berdasar baik secara hukum maupun politik.

"Jika mereka tidak minta maaf, maka Proses hukum yang nantinya dilakukan oleh DPC APDESI Tidore beserta rekan-rekan Kepala Desa, akan dibackup oleh DPP. Karena semua tindakan yang mencedrai pemerintah desa tidak boleh dibiarkan seperti itu, karena negara kita adalah negara hukum," pungkasnya.

Selain itu, Sindawa juga menghimbau kepada seluruh Kepala Desa di Kota Tidore Kepulauan bahwa dengan berakhirnya proses Pilkada di Kota Tidore Kepulauan, maka sudah sepatutnya untuk dapat berperan penting mendukung dan mensukseskan program dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih.

" Tujuan keberadaan APDESI adalah bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dan megawal program pemerintah yang pro rakyat, selain itu dapat memberi masukan yang kontruktif atas dasar keinginan masyarakat di Desa," tandasnya.

Senada disampaikan Ketua DPC APDESI Kota Tidore, Muhlis Malagapi, ia mengaku siap menjalankan instruksi DPP APDESI, dan menunggu sikap permohonan maaf yang nantinya akan disampaikan oleh Salamat dalam waktu yang ditentukan. Namun jika tidak diindahkan, maka pihaknya akan melakukan proses hukum terkait dugaan menyebarkan fitnah dan pencemaran nama baik.

Penulis: Daffa
Editor: Dano

Baca Juga