Pembangunan Saluran Air Milik Dinas PUPR Malut di Tidore Diduga Bermasalah 

Proyek saluran air yang dikerjakan oleh Dinas PU Pemprov Maluku Utara

TIDORE - Proyek saluran air milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara sepanjang 4000 meter yang berlokasi di Kota Tidore Kepulauan diduga bermasalah.

Pekerjaan saluran air sepanjang 4000 meter itu dikerjakan secara swakelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang bersumber dari DAK dan dikerjakan pada awal Januari 2021 lalu hingga saat ini.

Bahkan pekerjaan saluran air tersebut juga melibatkan sejumlah pegawai Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara, mulai dari koordinator lapangan hingga pengawas proyek.

" Kenapa pekerjaan ini tidak ada papan proyek, karena ini dikerjakan secara swakelola oleh Dinas PUPR Malut," kata pengawas proyek yang juga pegawai pada Dinas PUPR Malut yang enggan disebutkan namanya belum lama ini.

Berdasarkan informasi yang diperoleh media ini, Rancangan Umum Pengadaan (RUP) swakelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Januari 2021 hanya terdapat dua kegiatan yang dikerjakan di Halmahera Timur dan Halmahera Selatan, masing-masing dengan nama kegiatan yang sama yaitu, Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sekunder dan primer yang luasnya 1000 Ha - 3000 dan irigasi lintas daerah Kabupaten/Kota .

Sumber terpercaya kepada wartawan media ini mengatakan, setiap kegiatan (proyek) yang belum masuk ke sistem RUP, bila sudah dikerjakan maka pekerjaan tersebut bermasalah, apalagi dikerjakan tidak sesuai dengan lokasi proyek itu salah besar.

" Pekerjaan proyek itu bermasalah kalau belum masuk di RUP, apalagi DAK 2021 cuma di Halmahera Selatan dan Halmahera Timur, bukan di Tidore, itu dorang (PUPR) salah " ungkap Dia yang enggan disebutkan namanya, Senin (22/2/2021).

Pekerjaan saluran air milik PUPR Provinsi Maluku Utara itu juga mendapat sorotan dari Gerakan Pemuda Marhaen (GPM) Maluku Utara.

Ketua GPM Maluku Utara Sartono Halek kepada wartawan mengatakan, pekerjaan proyek saluran air milik Dinas PUPR Maluku Utara sepanjang 4000 meter yang diduga bermasalah itu harus diusut oleh pihak penegak hukum.

" Pekerjaan itu harus diusut oleh penegak hukum, apalagi pekerjaan itu tidak ada dalam RUP Swakelola Dinas PUPR Malut DAK 2021," ungkap Sartono.

Apalagi, kata Sartono, pekerjaan sepanjang 4000 meter itu pastinya menghabiskan anggaran yang sangat besar, sehingga keterbukaan informasi soal anggaran pekerjaan proyek itu harus disampaikan ke publik oleh Dinas PUPR Maluku Utara.

" Kejadian seperti ini yang perlu diawasi oleh semua pihak, baik penegak hukum maupun LSM, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di daerah (Malut) ini, karena ini soal penggunaan uang rakyat," cetusnya.

Penulis: Daffa
Editor: Red

Baca Juga