Cemarkan Nama Baik, AMAN Jilid II Lapor SALAMAT ke Polisi

Kuasa Hukum AMAN Jilid II saat diperiksa Penyidik Polres Tidore Kepulauan

TIDORE - Diduga mencemarkan nama baik Pasangan Capt. Ali Ibrahim dan Muhammad Sinen (AMAN) atas dugaan penyalahgunaan wewenang beserta dugaan penggunaan Dana Insentif Daerah (DID) dan Dugaan Penggunaan Dana Desa untuk kepentingan Pilkada. Tim Hukum Pasangan AMAN, akhirnya resmi melaporkan Salahudin Adrias dan Muhammad Djabir Taha ke pihak Kepolisian Resort Tidore, Senin (22/2/2021).

" Sebagai Kuasa Hukum AMAN, kami sudah resmi laporkan Salahudin Adrias dan Muhammad Djabir Taha, laporan ini diawali dengan dugaan pencemaran nama baik. Dasar laporan ini adalah materi gugatan/permohonan mereka yang diajukan ke MK, khususnya itu pada point 3, terkait dengan Dugaan Penggunaan DID, Point 5 terkait dengan Dugaan Penggunaan Dana Desa, dan point ke 6, itu isinya malah mereka menuduh secara terang-terangan bahwa AMAN menggerakan Kepala Desa dan ASN untuk memenangkan Pasangan AMAN di momentum Pilkada kemarin," ungkap Rustam Ismail Kuasa Hukum Tim AMAN, saat diconfirmasi usai melaporkan Salahudin dan Muhammad Djabir Taha.

Lebih lanjut, Rustam menjelaskan bahwa terkait dengan Pencairan DID yang dilakukan Pemerintah Daerah saat itu, sudah memasuki akhir tahun 2020, dan di saat itu, Ali Ibrahim - Muhammad Sinen sudah mengambil cuti karena memasuki masa kampanye. Sehingga bagaimana mungkin mereka dapat mengeluarkan kebijakan, untuk mencairkan dana tersebut.

Ketika disentil mengenai polemik atas pencairan dana DID yang dianggap tidak berdasar karena tidak ada kesepakatan dari DPRD, Rustam mengaku bahwa pencairan DID itu didasarkan pada Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 31 tahun 2020. Dan Perwali itu dikeluarkan oleh Penjabat Walikota, bukan dikeluarkan oleh Ali Ibrahim ataupun Muhammad Sinen.

Sementara terkait bantuan yang dobel, kata dia itu hanyalah kesalahan teknis dalam penginputan data melalui Kelurahan/Desa, sehingga tidak ada sangkut paut dengan Ali Ibrahim dan Muhammad Sinen karena mereka saat itu lagi cuti. Bahkan soal penyaluran bantuan kepada masyarakat ini juga wewenangnya berada di SKPD terkait, dan buktinya hari ini dana tersebut sebagiannya telah dinikmati oleh Masyarakat tanpa disentuh sepersenpun oleh Ali Ibrahim atau Muhammad Sinen, lalu bagaimana bisa mereka dituduh korupsi.

" Orang kalau sudah memgambil Cuti maka sudah pasti seluruh fasilitas negara ditinggalkan dan tidak mengeluarkan kebijakan apapun, bahkan sekelas rumah dinas saja harus ditinggalkan, dan saat itu Ali Ibrahim juga sudah keluar dari rumah dinasnya," jelas Rustam.

Untuk itu, ia menilai bahwa tuduhan yang dilontarkan Salahudin dan Muhammad Djabir Taha melalui gugatannya di MK, terkait indikasi korupsi, semua itu merupakan tuduhan yang tidak berdasar dan mengada-ngada dengan dasar suka dan tidak suka.

" Kalau mereka punya data silahkan lapor dipihak yang berwajib, bukan sebatas beropini dan menuduh tanpa dasar. Saya dengar mereka mau lapor di KPK, dan menurut saya silahkan saja," pungkasnya.

Rustam berharap, setelah dirinya diperiksa oleh Penyidik, selanjutnya pihak kepolisian segera memanggil Salahudin dan Muhammad Djabir Taha untuk diperiksa. " Tadi saya juga sudah dimintai keterangan oleh penyidik, dan saya berharap dalam waktu dekat penyidik harus memanggil mereka untuk dimintai keterangan, langkah ini kami lakukan agar ada efek jera but mereka sehingga tidak main tuduh begitu saja," tandasnya.

Penulis: Daffa
Editor: Red

Baca Juga