Ketua Komisi II Balas Pantun Wawali Tidore

Murad Polisiri Ketua Komisi II DPRD Kota Tidore Kepulauan

TIDORE - Pernyataan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen, yang menilai Komisi II DPRD Kota Tidore Kepulauan berlebihan dan mencampuri urusan teknis pemerintah daerah terkait dengan penyaluran bantuan pemulihan ekonomi dampak covid-19 ditanggapi oleh Ketua Komisi II DPRD Kota Tidore Kepulauan Murad Polisiri.

Murad mengaku memaklumi pernyataan Wakil Walikota Tidore Kepulauan pada sejumlah pemberitaan di media yang menilai Komisi II DPRD Kota Tidore Kepulauan berlebihan.

" Saya memahami karena yang komentar ini adalah Wakil Walikota, seandainya dia Walikota pasti dia tahu isi SK yang dikeluarkan, kan begitu." kata Murad Polisiri, Kamis (11/2/2021).

Kata Murad, dalam SK tersebut selain mengacu pada juknis nama-nama yang berhak menerima bantuan ada juga terkait dengan larangan untuk tidak boleh ada nama dobel atau ganda mendapatkan bantuan." Itu yang harus saya mau bilang, Wawali harus membaca SK yang dikeluarkan oleh Walikota," ungkapnya.

Murad juga menyoroti terkait komentar Wakil Walikota Tidore yang menyebutkan bahwa hanya terdapat beberapa nama - nama ganda penerima bantuan di beberapa instansi .

" Hari ini saya cuma mau bilang bahwa data yang ada ini sudah terdapat 148 orang yang tersebar di seluruh Kecamatan. Dan ini belum semua, kalau gandanya dobel di dua dinas itu sudah tidak masuk akal, ada lagi sampe 3 dinas per orang menerima 3 bantuan, kalau diakumulasikan 1 orang sudah menerima bantuan sebesar 5 juta," tukasnya.

Murad bilang, kenapa Komisi II merespon soal nama - nama 148 orang ganda penerima bantuan, karena secara otomatis terdapat 148 orang di Kota Tidore yang harusnya mendapatkan bantuan tersebut dirampas haknya sebagai penerima bantuan.

" Mereka dirampas haknya sebagai penerima bantuan karena dobel nama itu. Saya kemudian meminta kepada penegak hukum harus merespon soal penyaluran bantuan yang dianggap bermasalah ini," ucapnya.

Murad menilai, Wakil Walikota Tidore Muhammad Sinen salah dalam menilai Komisi II, yang menurut Wawali Tidore Komisi II DPRD Kota Tidore Kepulauan terlalu mengurusi hal teknis pemerintah daerah.

" Dia (Wawali) harus tanya ke dinas terkait apa hasil rapat bersama DPRD baru berkomentar, karena pengakuan 4 dinas mereka juga kaget kenapa ada nama ganda di Desa/Kelurahan, saya juga meminta kepada penegak hukum untuk meminta pertanggungjawaban kepada Kepala Desa dan Kepala Kelurahan," tegasnya.

Murad menambahkan, berdasarkan pengakuan empat dinas pada rapat resmi bersama DPRD, basis data penerima bantuan diambil dari Desa dan Kelurahan, karena mengejar waktu.

" Kalau datanya seperti ini maka Kepala Desa dan Kepala Kelurahan harus bertanggung jawab dong, karena mereka (Kades/Lurah) nama ini dobel, karena ini warga mereka," tegasnya.

Penulis: Daffa
Editor: Red

Baca Juga