Wawali : ASN Yang Tidak Puas Dimutasi, Silahkan Lapor ke KASN

Muhammad Sinen Wakil Walikota Tidore Kepulauan

TIDORE - Menyikapi aksi protes yang dilakukan oleh sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Tidore Kepulauan karena tidak terima di mutasi sehingga mengadukan persoalan tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan, membuat Wakil Walikota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen angkat bicara.

Dia mengatakan terkait mutasi ASN yang dilakukan oleh Pemkot Tidore Kepulauan tentu sudah dimulai dari kajian teknis sampai pada analisis jabatan yang telah disiapkan oleh Badan Kepegawaian dan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) sebagai lembaga teknis yang menangani persoalan tersebut. Sehingga persoalan ini tidak boleh dipandang secara subjektif apalagi digiring ke ranah politik.

Pasalnya, langkah memutasikan sejumlah ASN di Kota Tidore Kepulauan ini selain bagian dari penyegaran, juga merupakan perintah undang-undang untuk mengisi kekosongan jabatan yang dibutuhkan dalam setiap instansi terkait.

" Secara yuridis wilayah Oba merupakan wilayah Kota Tidore Kepuluan, jika ASN yang sudah dimutasikan kemudian tidak mau bekerja, maka saya minta agar yang bersangkutan diberikan sanksi sebagaimana yang diatur dalam PP 53," kata Muhammad Sinen saat dikonfirmasi via telephone.

Wawali menambahkan bahwa langkah mutasi yang dilakukan terhadap ASN ini, sesungguhnya merupakan persoalan yang biasa terjadi di lingkup pemerintahan, lagipula soal mutasi ASN juga ada mekanisme dan aturan yang mengatur akan hal tersebut. Olehnya itu jika ASN ada yang merasa tidak puas dengan kebijakan tersebut, silahkan adukan masalah ini ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan evaluasi.

" Kalau ada ASN yang tidak terima, silahkan lapor ke KASN, kenapa harus diadukan ke DPRD, lagipula DPRD itukan lembaga politik, tentu persoalan seperti ini pastinya akan dipandang dari aspek politik, sehingga wacana yang dimunculkan tentu atas dasar suka atau tidak suka," tandasnya.

Olehnya itu, Wawali menegaskan bahwa jika DPRD ikutan merasa ada yang salah dari langkah mutasi ini, seharusnya mereka bisa menunjukan data, dan untuk instansi yang telah mengalami penumpukan guru, seharusnya disebutkan instansi mana yang mengalami penumpukan guru, agar tidak terjadi wacana liar. Sehingga pemerintah dalam melakukan evaluasi juga bisa tepat sasaran, dan tidak sebatas melayangkan opini secara sepihak.

"Kalau DPRD tidak punya data, sebaiknya jangan terlalu mencampuri urusan di ineternal pemerintah daerah dengan membangun wacana yang tidak berdasar. Fokus saja pada soal pelayanan publik yang mungkin dianggap belum maksimal. Misalnya ASN ada yang malas berkantor sehingga program tidak jalan, beserta kebijakan yang tidak pro rakyat itu yang harus dikawal. Karena tujuan kita berpemerintahan tidak lain hanya untuk melayani masyarakat," tuturnya.

Wawali bilang, kalau soal ASN yang dimutasi, itu mau ditempatkan dimana saja, mereka juga telah digaji oleh negara dalam setiap bulan berjalan, bahkan mereka nantinya juga akan difasiitasi berupa tunjangan dan lain sebagainya. Tetapi masyarakat, mereka tidak digaji bahkan tidak mendapat tunjangan, Ini Yang harus diperhatikan oleh DPRD.

" Dalam aturan jugakan tidak melarang ASN untuk dimutasi, selain mereka yang memegang jabatan. Namun kalau ada persetujuan dari Mendagri maka mereka yang memegang jabatan boleh-boleh saja dilakukan pergeseran, lantas kenapa DPRD seolah-olah tidak mengerti akan hal ini," pungkasnya.

Penulis: Daffa
Editor: Red

Baca Juga