Pemkot dan DPRD Tidore Kejar Tayang

Mifta Baay Pejabat Sekda Kota Tidore Kepulauan

TIDORE - Menyikapi Surat Gubernur Provinsi Maluku Utara Nomor 17/KPTS/MU/2021 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan tentang APBD 2021 dan Rancangan Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Tentang Penjabaran APBD tahun anggaran 2021.

Membuat Pemerintah Daerah bersama DPRD Kota Tidore Kepulauan harus kejar tayang untuk menyiapkan segala dokumen administrasi dan kebutuhan lainnya guna menyempurnakan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Provinsi Maluku Utara, pasalnya waktu yang diberikan kepada Pemkot dan DPRD hanya sebatas 7 hari.

"Keputusan Gubernur pada point 2 ini memerintahkan walikota tidore kepulauan bersama DPRD agar segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terkait RAPBD 2021, ini artinya RAPBD yang dikirim ke Provinsi belum sempurna, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan, dan hari ini kami bersama DPRD memulai langkah itu," ungkap Pjs. Sekertaris Daerah Kota Tidore, Miftah Bay saat dikonfirmasi awak media, Kamis (4/2/2021).

Miftah menegaskan bahwa evaluasi RAPBD Kota Tidore Kepulauan yang dilakukan oleh Provinsi ini terdapat beberapa kekeliruan yang akan dijawab oleh pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan. Dimana menurutnya, tim evaluasi Provinsi menyatakan bahwa dalam pembahasan RAPBD 2021 Pemkot dan DPRD telah bersepakat pada saat pembahasan KUA-PPAS. Padahal dalam pembahasan KUA-PPAS saat itu tidak ada kesepakatan antara Pemda dan DPRD, sebagaimana yang termuat dalam surat pengantar Pemkot Tikep ke DPRD dengan Nomor : 920/453/01/2020. Hanya saja, nomor ini kemudian dipakai oleh Tim Evaluasi Provinsi sebagai nomor kesepakatan antara pemda dan DPRD terkait dengan KUA-PPAS.

Kendati tidak ada kesepakatan bersama dalam pembahasan KUA-PPAS, namun kata Sekda, aturan memperbolehkan untuk dilanjutkan pada pembahasan RAPBD 2021 apabila tidak ada kesepahaman bersama sesuai waktu yang ditentukan.

" Kekeliruan dari Provinsi ini menuangkan nomor pengantar dari pemkot ke DPRD tentang tidak adanya kesepahaman bersama antara Pemda dan DPRD, kemudian dijadikan sebagai nomor persetujuan atau kesepahaman bersama, jadi masalah ini sebenarnya hanya soal normatif saja. Olehnya itu insya allah dua tiga hari kedepan jika semuanya sudah lengkap, maka akan kami ajukan kembali ke Provinsi," ungkapnya.

Target Pemerintah Daerah bersama DPRD Kota Tidore Kepulauan untuk mempercepat pembahasan terkait hasil evaluasi Provinsi ini, dikarenakan saat ini sudah memasuki tahapan pengesahan, jadi apabila RAPBD yang diminta untuk disempurnakan ini sudah selesai, maka selanjutnya akan diparipurnakan melalui DPRD Tidore Kepulauan untuk ditetapkan sebagai Perda APBD tahun 2021.

" Setelah penetapan APBD, baru akan dilakukan pembagian DPA ke semua instansi untuk menjalankan kegiatan yang sudah diprogramkan," ujarnya.

Senada disampaikan Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Ishak, ia mengaku bahwa untuk menindaklanjuti hasil evaluasi dari provinsi, DPRD Kota Tidore Kepulauan dan Pemerintah Daerah melaui Tim TAPD telah bersepakat untuk duduk bersama dan menjawab seluruh item yang dipersoalkan, olehnya itu point-poin apa saja yang perlu disesuaikan maka akan dilakukan penyesuaian.

Meski begitu, kata politisi PDIP itu bahwa tidak semua item harus dipenuhi untuk dilakukan penyesuaian, hal itu bukan karena Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan tidak mematuhi apa yang menjadi evaluasi Provinsi melainkan sebatas mempertimbangkan kondisi kemampuan anggaran.

"Substansi dari evaluasi ini lebih kepada ketidak sesuaian antara KUA-PPAS dan RAPBD, selain itu ada juga penyesuaian SIPD yang merupakan sistem baru. Jadi penyempurnaan yang dimaksudkan ini apabila ada penganggaran yang dianggap lebih maka harus disesuaikan ketentuan yang berlaku, kemudian dalam APBD yang sudah disahkan itu apabila nomenklaturnya tidak sesuai dengan SIPD maka perlu jiga untuk disesuaikan," jelasnya.

Ahmad menambahkan bahwa rapat pembahasan hasil evaluasi RAPBD 2021 ini akan dipercepat sehingga sebelum 7 hari, Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan sudah bisa menyampaikan jawabannya ke Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

"Kami akan mengupayakan sebelum 7 hari hasilnya sudah akan disampaikan ke Provinsi, jadi rapat ini akan kembali dilanjutkan dengan harapan pemerintah daerah sudah dapat membuat matriks atas sejumlah persoalan sehingga denga begitu dapat didiskusikan secara bersama," tandasnya.

Penulis: Daffa
Editor: Red

Baca Juga