Pecinta Motor Kayu Tolak Kebijakan KSOP Kelas II Ternate

Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh pecinta motor kayu di pelabuhan penyeberangan Rum

TIDORE - Rencana pemberlakukan kebijakan pelarangan armada motor kayu memuat penumpang rute Rum-Bastiong menuai protes.

Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam aliansi Pecinta Motor Kayu memprotes kebijakan itu dengan menggelar aksi unjuk rasa di pelabuhan Rum, Kamis (4/2/2021).

Dalam aksi itu, aliansi Pecinta Motor Kayu menilai, kebijakan pelarangan memuat penumpang yang dibuat oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) kelas II Ternate membunuh masyarakat secara perlahan-lahan.

Pasalnya, masyarakat akan diwajibkan untuk membayar dua kali lipat biaya transportasi di motor kayu dan speedboat.

" Kebijakan yang diambil ini sangat sepihak karena tidak mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat,” kata koordinator aksi, Rafardi Ajam.

Rafardi, dalam orasinya mengemukakan, bila kebijakan itu didasari dengan alasan demi keselamatan maka masih banyak solusi yang tersedia untuk diambil sebagai langkah alternatif. Sehingga, kebijakan yang nanti diputuskan tidak merugikan pihak lain seperti masyarakat.

Tak hanya itu, kebijakan tersebut juga dinilai akan membunuh eksistensi armada motor kayu yang sudah dianggap sebagai moda transportasi tradisional.

“Jika kebijakan pemilik sepeda motor dipisahkan dari pemiliknya itu diberlakukan, perlahan-lahan orang tidak akan lagi menggunakan motor kayu dan memilih kapal ferry sebagai pilihan penyeberangan. Sehingga keberadaan motor kayu mulai hilang,” ungkap Rafardi.

Ia mendesak, pemerintah melalui pihak terkait juga mesti memperhatikan faktor sosial lainnya seperti aktivitas para pengepul (Dibo-dibo) yang setiap hari menjadikan motor kayu sebagai moda transportasi laut.

“Kami menuntut kebijakan sepihak itu dibatalkan. Selamatkan masyarakat dan pertahankan eksistensi armada motor kayu,” tandasnya.

Selain itu, kata Rafardi, meski dalam pertemuan yang dilakukan oleh KSOP kelas II Ternate dengan pemilik motor kayu, pada Rabu (3/2/2021) kemarin belum ada keputusan. Untuk itu diharapkan rencana penerapan aturan tersebut tidak lagi diberlakukan.

Penulis: Daffa
Editor: Redaksi

Baca Juga