Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Bakal Jadi OPD Baru

M. Sjarif Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Tidore Kepulauan

TIDORE - Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan berencana akan membentuk satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melekat pada instansi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Pemadam Kebarakan dan Penyelamatan.

Hal ini diakui Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sjarif saat ditemui di ruang kerjanya, dia mengatakan pembentukan OPD baru ini dilakukan karena adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri yang berkaitan dengan pembentukan OPD baru. Sehingga nantinya untuk kedepan Satpol PP sudah akan dipisahkan dengan Pemadam Kebarakan.

" Sudah ada regulasi soal pembentukan OPD baru terkait dengan Pemadam Kebakaran dan Penyelematan, jadi persoalan ini akan kami tindaklanjuti," ujarnya, Senin (1/2/2021).

Selain soal Pemadam Kebakaran yang nantinya akan berdiri sendiri, Bagian Organisasi juga sedang melakukan kajian terhadap beberapa OPD untuk dilakukan penyesuaian kelembagaan yang searah dengan Kementerian, misalnya seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga akan dipecah menjadi dua, yakni Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata. Namun hal itu tetap dengan mempertimbangkan kekuatan anggaran yang dimiliki Pemkot Tidore Kepulauan.

"Untuk Disbudpar ini mereka yang usulkan ke kami, jadi kedepan selain Disbudpar yang rencananya akan dipisahkan, kami juga berencana untuk mengabungkan OPD yang fungsinya bisa digabungkan dalam satu Dinas, misalnya seperti Dinas Ketahanan Pangan akan digabungkan dengan Dinas Pertanian," ujarnya.

Lebih lanjut, Sjarif menjelaskan bahwa terkait dengan pembentukan OPD baru maupun tetap dengan OPD yang lama ini telah diatur dalam ketentuan yang dilengkapi dengan berbagai kriteria, olehnya itu saat ini pihaknya sedang melakukan kajian sebagaimana ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah.

" Setelah kajian sudah selesai, maka hasilnya akan dilaporkan ke Walikota dan Wakil, selain itu kami juga harus berkonsultasi dengan Provinsi," tuturnya.

Sementara Dinas yang nantinya akan dilakukan perubahan nomenklatur, kata Sjarif akan dilakukan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tidore Kepulauan, sehingga hanya berubah menjadi Dinas Perikanan, pasalnya dalam Kepmen 50 kewenangan untuk sektor kelautan sudah menjadi kewenangan Provinsi dan bukan lagi kewenangan Kota, sehingga perlu di rubah nomenklaturnya.

"Dampak dari kepmen 50 ini akhirnya Pusat Pendaratan Ikan (PPI) yang ada di Tidore harus dialihkan ke provinsi," jelasnya.

Dia juga menambahkan bahwa selain dilakukan perubahan OPD serta nomenklatur, terdapat dua instansi lainnya yang akan dilakukan perbaikan terkait dengan jabatan fungsional yang dialihkan ke jabatan struktural seperti yang melekat pada jabatan Direktur RSUD Kota Tidore Kepulauan.

"Untuk Inspektorat ini nantinya akan ditambahkan satu bidang terkait dengan Investigasi, jadi kedepan kami sudah akan berkonsentrasi untuk melakukan penataan sampai pada level seksi, sehingga dengan begitu bagi seksi yang dalam satu tahun punya intensitas kerja hanya satu kali maka akan digabungkan dengan seksi lain sehingga dapat berpengaruh terhadap efisiensi anggaran," ungkapnya.

Penulis: Daffa
Editor: Redaksi

Baca Juga